Divestasi Cuma Pencitraan Politik, Ini Jawab Bos Freeport
Gustidha Budiartie, CNBC Indonesia
25 July 2018 17:02
Jakarta, CNBC Indonesia- Akuisisi saham PT Freeport Indonesia sebanyak 51% yang dimulai dengan penandatanganan Head of Agreement (HoA) tanggal 12 Juli 2018 disebut pencitraan politik semata.
Bagaimana tanggapan PT Freeport Indonesia terhadap pandangan ini?
[Gambar:Video CNBC]
Dijumpai CNBC Indonesia di kantornya, Direktur Eksekutif PT Freeport Indonesia (PTFI) Tony Wenas menegaskan bahwa perusahaan tidak ikut-ikutan ke ranah politik. "Yang jelas kami anggap ini hal baik untuk dilakukan. Pas timingnya di sini dan kebetulan mendekati pilpres," kata Tony, Selasa (24/7/2018).
Ia menjelaskan bahwa sebenarnya proses negosiasi untuk divestasi sudah berlangsung lama. Tony sendiri terlibat dalam proses ini dalam 18 bulan terakhir. "Kami bahkan berharap bisa selesai tahun lalu," katanya.
Menurutnya, kesepakatan awal yang diteken oleh pemerintah yang diwakili Inalum, 12 Juli kemarin merupakan langkah awal. Ke depannya, baik Freeport dan Inalum masih harus menempuh proses seperti penyelesaian perjanjian jual beli dan teknis lainnya.
Freeport sendiri mengingatkan bahwa kesepakatan divestasi merupakan satu dari 4 poin yang disepakati sejak negosiasi Agustus lalu. Adapun 4 poin tersebut adalah; perubahan Kontrak Karya menjadi IUPK (termasuk perpanjangan operasi hingga 2041), pembangunan smelter, divestasi, dan kepastian investasi serta hukum.
(gus) Next Article Blok Mahakam Bisa Gratis, Kenapa RI Harus Bayar di Freeport?
Bagaimana tanggapan PT Freeport Indonesia terhadap pandangan ini?
[Gambar:Video CNBC]
Ia menjelaskan bahwa sebenarnya proses negosiasi untuk divestasi sudah berlangsung lama. Tony sendiri terlibat dalam proses ini dalam 18 bulan terakhir. "Kami bahkan berharap bisa selesai tahun lalu," katanya.
Menurutnya, kesepakatan awal yang diteken oleh pemerintah yang diwakili Inalum, 12 Juli kemarin merupakan langkah awal. Ke depannya, baik Freeport dan Inalum masih harus menempuh proses seperti penyelesaian perjanjian jual beli dan teknis lainnya.
Freeport sendiri mengingatkan bahwa kesepakatan divestasi merupakan satu dari 4 poin yang disepakati sejak negosiasi Agustus lalu. Adapun 4 poin tersebut adalah; perubahan Kontrak Karya menjadi IUPK (termasuk perpanjangan operasi hingga 2041), pembangunan smelter, divestasi, dan kepastian investasi serta hukum.
(gus) Next Article Blok Mahakam Bisa Gratis, Kenapa RI Harus Bayar di Freeport?
Tags
Related Articles
Recommendation
Most Popular