Di Depan Jokowi, Asosiasi Bupati Ngeluh Sering Kena OTT KPK
Arys Aditya, CNBC Indonesia
06 July 2018 10:39
Jakarta, CNBC Indonesia - Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia mengeluhkan kepada Presiden Joko Widodo karena seringnya para bupati terkena operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK. Bahkan, tidak kurang dari 300 bupati sudah tercokok.
Dalam laporan panitia Otonomi Expo 2018 di Tangerang Selatan, Jumat (6/7/2018), Ketua Apkasi Mardani Maming mengungkapkan sudah lama para bupati kehilangan kebanggaan karena hampir setiap bulan ditangkap oleh Komisi Anti Rasuah.
"Hampir setiap bulan kita dengar bulan kepala daerah ditangkap. Kurang lebih 300 bupati tersandung masalah hukum ini angka yang fantastis," katanya.
"Saya tidak mengerti apakah para bupati yang salah atau hukum kita. Jangan sampai orang berpikir para bupati itu koruptor dan jangan sampai orang tidak mau jadi bupati karena ditangkap."
Menanggapi hal itu, Presiden Jokowi yang berbicara setelah Mardani mengatakan dirinya sangat sedih karena seringnya bupati dan kepala daerah lain terkena OTT KPK. Ia menegaskan kepala daerah agar menjauhi segala praktek korupsi.
"Saya sampaikan hati-hati, jangan main-main dengan yang namanya korupsi, suap, gratifikasi. Hati-hati. Jangan bersentuhan dengan hal yang tadi saya sampaikan," ujar Jokowi.
"Kalau tak bersentuhan tak perlu yang namanya takut, tak perlu yang namanya khawatir, hati-hati. Karena setiap bulan, setiap minggu pasti ada. Saya juga sangat sedih loh jangan Dipikir saya senang. Tengah malem tahu-tahu dapat berita. Pagi-pagi dapat berita."
Presiden juga menyampaikan terima kasih karena sejumlah bupati telah memberikan masukan secara terus-terang kepada dirinya dan pemerintah pusat dalam pertemuan kemarin, Kamis, di Istana Bogor.
Adapun, Dari catatan Mardani, Otonomi Expo 2018 diikuti oleh 156 kabupaten, 5 propinsi, 4 kementerian, 5 BUMN dan 30 UMKM yang akan menempati 350 stand yang disediakan. Ia memperkirakan ekspo ini dikunjungi 10.000 orang.
Dalam acara tersebut, Mardani mengemukakan topik yang diangkat adalah upaya ketahanan pangan, seperti peningkatan produksi beras. Dia menekankan, program lahan sejuta hektar di Kalimantan perlu dipertimbangkan kembali oleh Pemerintah karena posisi Kalimantan yang strategis.
"Sebagian petani Indonesia masih kesulitan dapat bibit unggul jadi kita perlu fokus untuk menyediakan bibit unggul yang terjangkau."
Tidak hanya itu, Mardani juga menyinggung program pembangunan infrastruktur di era pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla. Ia mengatakan infrastruktur menjadi program strategis untuk memperlancar distribusi barang dan mengurangi ketimpangan.
"Kami para bupati juga berterima kasih atas kesediaan bapak melakukan pertemuan secara berjalan di istana. Kami harap dapat terus dilanjutkan. Tidak harus selalu di istana, kami juga siap di warung kopi."
(dru) Next Article Ke Jabar, Jokowi Resmikan Lembaga Keuangan Nelayan
Dalam laporan panitia Otonomi Expo 2018 di Tangerang Selatan, Jumat (6/7/2018), Ketua Apkasi Mardani Maming mengungkapkan sudah lama para bupati kehilangan kebanggaan karena hampir setiap bulan ditangkap oleh Komisi Anti Rasuah.
"Hampir setiap bulan kita dengar bulan kepala daerah ditangkap. Kurang lebih 300 bupati tersandung masalah hukum ini angka yang fantastis," katanya.
Menanggapi hal itu, Presiden Jokowi yang berbicara setelah Mardani mengatakan dirinya sangat sedih karena seringnya bupati dan kepala daerah lain terkena OTT KPK. Ia menegaskan kepala daerah agar menjauhi segala praktek korupsi.
"Saya sampaikan hati-hati, jangan main-main dengan yang namanya korupsi, suap, gratifikasi. Hati-hati. Jangan bersentuhan dengan hal yang tadi saya sampaikan," ujar Jokowi.
"Kalau tak bersentuhan tak perlu yang namanya takut, tak perlu yang namanya khawatir, hati-hati. Karena setiap bulan, setiap minggu pasti ada. Saya juga sangat sedih loh jangan Dipikir saya senang. Tengah malem tahu-tahu dapat berita. Pagi-pagi dapat berita."
Presiden juga menyampaikan terima kasih karena sejumlah bupati telah memberikan masukan secara terus-terang kepada dirinya dan pemerintah pusat dalam pertemuan kemarin, Kamis, di Istana Bogor.
Adapun, Dari catatan Mardani, Otonomi Expo 2018 diikuti oleh 156 kabupaten, 5 propinsi, 4 kementerian, 5 BUMN dan 30 UMKM yang akan menempati 350 stand yang disediakan. Ia memperkirakan ekspo ini dikunjungi 10.000 orang.
Dalam acara tersebut, Mardani mengemukakan topik yang diangkat adalah upaya ketahanan pangan, seperti peningkatan produksi beras. Dia menekankan, program lahan sejuta hektar di Kalimantan perlu dipertimbangkan kembali oleh Pemerintah karena posisi Kalimantan yang strategis.
"Sebagian petani Indonesia masih kesulitan dapat bibit unggul jadi kita perlu fokus untuk menyediakan bibit unggul yang terjangkau."
Tidak hanya itu, Mardani juga menyinggung program pembangunan infrastruktur di era pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla. Ia mengatakan infrastruktur menjadi program strategis untuk memperlancar distribusi barang dan mengurangi ketimpangan.
"Kami para bupati juga berterima kasih atas kesediaan bapak melakukan pertemuan secara berjalan di istana. Kami harap dapat terus dilanjutkan. Tidak harus selalu di istana, kami juga siap di warung kopi."
(dru) Next Article Ke Jabar, Jokowi Resmikan Lembaga Keuangan Nelayan
Most Popular