Presiden Jokowi Sebut Ekonomi Sulit, Ini Respons Bupati
Arys Aditya, CNBC Indonesia
05 July 2018 13:50
Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan ekonomi sedang sulit ketika memberikan arahan kepada para bupati di seluruh Indonesia di Istana Bogor, Kamis (5/7/2018).
Para bupati pun merespons pernyataan Presiden tesebut.
Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah mengungkapkan Presiden mengarahkan agar kepala daerah lebih fokus terhadap program prioritas agar keluar dari situasi sulit tersebut. Dia menyebut Kepala Negara juga menyadari bahwa APBD sangat terbatas.
"Ini kesempatan yang sangat berharga buat kami para kepala daerah yang pada hari ini dijamu dengan kegiatan sangat santai, jadi kami bisa leluasa menyampaikan beberapa hal," tuturnya usai pertemuan.
"Pusat kan fokus ke infrastruktur, daerah mau ke mana? Tolong fokus. Begitu kata Presiden. Fokus itu yang bisa membuat program kelihatan hasilya."
Dia mengatakan Presiden juga menyarankan kepada bupati untuk tidak segan melakukan fokus program, tidak lagi membagi-bagikan anggaran untuk semua dinas karena hal itu tidak berguna.
Tak hanya itu, Ratu Tatu mengatakan Presiden juga menyinggung persiapan online single submission (OSS) di daerah. Jokowi, katanya, menyampaikan bahwa sistem perizinan akan diperbaiki dengan total untuk menarik investor.
"Kalau kendalanya terlihat pas sudah dijalankan. Tapi scara garis besar menurut saya tidak ada persoalan, karena di daerah juga sudah menerapkan sistem online untuk masalah ijin jadi tinggal mengintegrasikan saja."
Senada, Bupati Pasangkayu Agus Ambo Djiwa menuturkan fokus program tersebut harus disesuaikan dengan karakteristik daerah masing-masing. Agus bahkan menyebut istilah 'monopoli program'.
"Kami bupati tidak boleh lagi menganggarkan untuk menyenangkan dinas-dinas, jadi uangnya dibagi habis. Presiden maunya fokus, Kalau mau jalan, jalan semua. Kalau di situ ada persoalan sawah, pengairan supaya lebih terarah uangnya rakyat. Uangnya kecil tapi rasa manfaatnya besar."
Di sisi lain, Bupati Jember Faida mengatakan Presiden merespons dengan baik beberapa persoalan di daerah, antara lain mengenai kucuran dana dari pusat yang kerap tidak sesuai kebutuhan dan rekrutmen aparatur sipil negara (ASN).
"ASN di K2 yang sudah lama menunggu dan bagaimana kekurangan tenaga PNS karena beberapa tahun tidak ada rekrutmen dan masalah di masing-masalah daerah yang sedikit berbeda antar satu dengan yang lain."
Dia menyebut respons tersebut akan ia coba diterapkan di daerah sehingga bisa sedikit membantu perekonomian nasional.
(dru) Next Article Ke Jabar, Jokowi Resmikan Lembaga Keuangan Nelayan
Para bupati pun merespons pernyataan Presiden tesebut.
Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah mengungkapkan Presiden mengarahkan agar kepala daerah lebih fokus terhadap program prioritas agar keluar dari situasi sulit tersebut. Dia menyebut Kepala Negara juga menyadari bahwa APBD sangat terbatas.
"Pusat kan fokus ke infrastruktur, daerah mau ke mana? Tolong fokus. Begitu kata Presiden. Fokus itu yang bisa membuat program kelihatan hasilya."
Dia mengatakan Presiden juga menyarankan kepada bupati untuk tidak segan melakukan fokus program, tidak lagi membagi-bagikan anggaran untuk semua dinas karena hal itu tidak berguna.
Tak hanya itu, Ratu Tatu mengatakan Presiden juga menyinggung persiapan online single submission (OSS) di daerah. Jokowi, katanya, menyampaikan bahwa sistem perizinan akan diperbaiki dengan total untuk menarik investor.
Senada, Bupati Pasangkayu Agus Ambo Djiwa menuturkan fokus program tersebut harus disesuaikan dengan karakteristik daerah masing-masing. Agus bahkan menyebut istilah 'monopoli program'.
"Kami bupati tidak boleh lagi menganggarkan untuk menyenangkan dinas-dinas, jadi uangnya dibagi habis. Presiden maunya fokus, Kalau mau jalan, jalan semua. Kalau di situ ada persoalan sawah, pengairan supaya lebih terarah uangnya rakyat. Uangnya kecil tapi rasa manfaatnya besar."
Di sisi lain, Bupati Jember Faida mengatakan Presiden merespons dengan baik beberapa persoalan di daerah, antara lain mengenai kucuran dana dari pusat yang kerap tidak sesuai kebutuhan dan rekrutmen aparatur sipil negara (ASN).
"ASN di K2 yang sudah lama menunggu dan bagaimana kekurangan tenaga PNS karena beberapa tahun tidak ada rekrutmen dan masalah di masing-masalah daerah yang sedikit berbeda antar satu dengan yang lain."
Dia menyebut respons tersebut akan ia coba diterapkan di daerah sehingga bisa sedikit membantu perekonomian nasional.
(dru) Next Article Ke Jabar, Jokowi Resmikan Lembaga Keuangan Nelayan
Tags
Related Articles
Recommendation
Most Popular