Pengusaha Keluhkan Libur Pilkada yang Tiba-tiba
Samuel Pablo, CNBC Indonesia
28 June 2018 14:33
Jakarta, CNBC Indonesia - Pengusaha kawasan industri mengeluhkan adanya libur nasional 27 Juni 2018 dalam rangka Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak.
Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri (HKI) Sanny Iskandar mempertanyakan perencanaan pemerintah yang dianggap terlalu mendesak dalam memutuskan libur itu.
Karena adanya libur yang tiba-tiba itu, kata dia, pelaku usaha akhirnya harus mengeluarkan biaya ekstra dalam bentuk upah lembur untuk memastikan pabrik tetap berjalan.
"Kita berharap sebetulnya yang paling penting itu perencanaannya, ini kan diputuskan di saat-saat terakhir. Kita berharap kalau ini memang sudah menjadi agenda nasional harusnya penyampaiannya jangan terlalu mendesak. Itu kan susah mesin-mesin segala macam itu kan pengaturannya perlu lebih awal," kata dia saat Halal Bihalal Himpunan Kawasan Industri di Jakarta, Kamis (28/6/2018).
Dia menambahkan, industri khususnya yang berorientasi ekspor sangat berpegang pada perencanaan produksi yang rigid dari setahun sebelumnya.
"Mungkin bisa ada perencanaan yang lebih baik ya untuk memastikan delivery produk-produk, khususnya untuk ekspor, ini kan harus dikejar. Ujung-ujungnya itu akhirnya ada bayar hitungan lembur juga. Ini memang tetap ada jalan keluar tapi ada extra cost di situ," jelas Sanny.
Kendati demikian, Sanny yang juga menjabat sebagai Ketua Apindo bidang Properti dan Kawasan Ekonomi ini menyarankan agar ke depannya pelaksanaan pilkada serentak dapat terjadwal lebih baik setiap tahunnya, sehingga terjadi sinkronisasi hari libur di setiap daerah di Indonesia dalam menyambut pesta demokrasi.
"Saya pikir nanti sampai 2024 serentak hanya satu kali ya itu luar biasa lah. Hitung-hitung satu kali dalam 5 tahun khusus untuk satu pemilu yang demokratis, saya pikir worth it lah untuk negara sebesar Indonesia," pungkasnya.
Di tempat yang sama, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto tidak mempersoalkan dampak dari libur Pilkada terhadap operasional sektor industri. Dia menganggap libur Pilkada sebagai suatu siklus rutin sehingga tidak perlu dipusingkan.
(ray/ray) Next Article Mau Jadi Bupati? Tito: Kalau Tak Punya Rp30 M, Tak Berani!
Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri (HKI) Sanny Iskandar mempertanyakan perencanaan pemerintah yang dianggap terlalu mendesak dalam memutuskan libur itu.
Karena adanya libur yang tiba-tiba itu, kata dia, pelaku usaha akhirnya harus mengeluarkan biaya ekstra dalam bentuk upah lembur untuk memastikan pabrik tetap berjalan.
Dia menambahkan, industri khususnya yang berorientasi ekspor sangat berpegang pada perencanaan produksi yang rigid dari setahun sebelumnya.
"Mungkin bisa ada perencanaan yang lebih baik ya untuk memastikan delivery produk-produk, khususnya untuk ekspor, ini kan harus dikejar. Ujung-ujungnya itu akhirnya ada bayar hitungan lembur juga. Ini memang tetap ada jalan keluar tapi ada extra cost di situ," jelas Sanny.
Kendati demikian, Sanny yang juga menjabat sebagai Ketua Apindo bidang Properti dan Kawasan Ekonomi ini menyarankan agar ke depannya pelaksanaan pilkada serentak dapat terjadwal lebih baik setiap tahunnya, sehingga terjadi sinkronisasi hari libur di setiap daerah di Indonesia dalam menyambut pesta demokrasi.
"Saya pikir nanti sampai 2024 serentak hanya satu kali ya itu luar biasa lah. Hitung-hitung satu kali dalam 5 tahun khusus untuk satu pemilu yang demokratis, saya pikir worth it lah untuk negara sebesar Indonesia," pungkasnya.
Di tempat yang sama, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto tidak mempersoalkan dampak dari libur Pilkada terhadap operasional sektor industri. Dia menganggap libur Pilkada sebagai suatu siklus rutin sehingga tidak perlu dipusingkan.
"Kalau libur produktivitas pasti menurun. Ya kita tentu menghitung produktivitas pada saat kerja. Yang penting Pilkada serentak itu sudah ada yang menang, pemilunya jujur dan adil serta berjalan dengan baik dan aman. Itu menunjukkan agenda politik bisa berjalan paralel dengan agenda ekonomi," ujar Airlangga.
(ray/ray) Next Article Mau Jadi Bupati? Tito: Kalau Tak Punya Rp30 M, Tak Berani!
Most Popular