Jokowi Ungkap Alasan RI Berhasil Jadi Dewan Keamanan PBB
Arys Aditya, CNBC Indonesia
12 June 2018 14:49
Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Joko Widodo menyebut empat alasan kenapa Indonesia berhasil memenangkan voting dalam perebutan Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB, akhir pekan lalu.
Dalam konferensi pers, Selasa (12/6/2018), Presiden mengemukakan pencapaian tersebut secara umum adalah buah kerja keras dari para diplomat Indonesia juga lobi-lobi di level tingkat tinggi.
"Dengan negara-negara sahabat kita selalu mengangkat isu pencalonan Indonesia di DK PBB ini dan kita selalu meminta dukungan dari negara-negara sahabat," kata Jokowi di Istana Bogor.
"Kampanye indonesia ini dilakukan dari jangka panjang, dilakukan secara bersih, tidak menghamburkan-hamburkan uang dan juga lebih mengedepankan rekam jejak dan visi indonesia Untuk DK PBB."
Jokowi menyampaikan empat alasan keberhasilan Indonesia masuk menjadi anggota dari badan inti PBB itu, yakni:
1. Kondisi dalam negeri indonesia yang demokratis stabil dan damai. Kondisi dalam negeri indonesia ini memiliki kontribusi yang besar dalam pemenangan ini.
2. Rekam jejak dan kontribusi diplomasi indonesia dalam turut menjaga perdamaian dunia.
3. Independensi dan netralitas politik luar negeri indonesia.
4. Peran indonesia dalam menjembatani perbedaan yang ada, termasuk negara-negara yang sedang dilanda konflik.
Selain memaparkan mengenai faktor-faktor yang menurutnya membuat Indonesia mengungguli Maladewa itu, Presiden meginstruksikan kepada Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi untuk megerjakan empat prioritas.
Petama, memperkuat memperkuat ekosistem perdamaian dan stabilitas dunia dengan memperkuat budaya penyelesaian konflik secara damai. Kedua, Indonesia akan memperkuat sinergi antara organisasi kawasan dan dk PBB.
Ketiga, Indonesia berharap bisa meningkatkan pendekatan komprehensif dalam menangani kejahatan lintas batas termasuk di dalamnya adalah terorisme. Terakhir, Indonesia akan mensinergikan upaya menciptakan perdamaian dengan pencapaian agenda pembangunan 2030.
Dalam kesempatan tersebut, Jokowi menyatakan juga memberikan arahan khusus kepada Menlu Retno. Jokowi mengatakan Indonesia harus memberikan prioritas terhadap isu Palestina dalam DK PBB.
"Saya juga meminta menlu dalam 6 bulan ke depan agar mempersiapkan secara baik untuk Indonesia duduk di DK PBB dimulai 1 januari 2019 yang akan datang. Kepercayaan dunia ini adalah tanggung jawab yang harus kita tunaikan dengan baik."
(ara/ara) Next Article Indonesia Masuk Jadi Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB
Dalam konferensi pers, Selasa (12/6/2018), Presiden mengemukakan pencapaian tersebut secara umum adalah buah kerja keras dari para diplomat Indonesia juga lobi-lobi di level tingkat tinggi.
"Dengan negara-negara sahabat kita selalu mengangkat isu pencalonan Indonesia di DK PBB ini dan kita selalu meminta dukungan dari negara-negara sahabat," kata Jokowi di Istana Bogor.
Jokowi menyampaikan empat alasan keberhasilan Indonesia masuk menjadi anggota dari badan inti PBB itu, yakni:
1. Kondisi dalam negeri indonesia yang demokratis stabil dan damai. Kondisi dalam negeri indonesia ini memiliki kontribusi yang besar dalam pemenangan ini.
2. Rekam jejak dan kontribusi diplomasi indonesia dalam turut menjaga perdamaian dunia.
3. Independensi dan netralitas politik luar negeri indonesia.
4. Peran indonesia dalam menjembatani perbedaan yang ada, termasuk negara-negara yang sedang dilanda konflik.
Selain memaparkan mengenai faktor-faktor yang menurutnya membuat Indonesia mengungguli Maladewa itu, Presiden meginstruksikan kepada Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi untuk megerjakan empat prioritas.
Petama, memperkuat memperkuat ekosistem perdamaian dan stabilitas dunia dengan memperkuat budaya penyelesaian konflik secara damai. Kedua, Indonesia akan memperkuat sinergi antara organisasi kawasan dan dk PBB.
Ketiga, Indonesia berharap bisa meningkatkan pendekatan komprehensif dalam menangani kejahatan lintas batas termasuk di dalamnya adalah terorisme. Terakhir, Indonesia akan mensinergikan upaya menciptakan perdamaian dengan pencapaian agenda pembangunan 2030.
Dalam kesempatan tersebut, Jokowi menyatakan juga memberikan arahan khusus kepada Menlu Retno. Jokowi mengatakan Indonesia harus memberikan prioritas terhadap isu Palestina dalam DK PBB.
"Saya juga meminta menlu dalam 6 bulan ke depan agar mempersiapkan secara baik untuk Indonesia duduk di DK PBB dimulai 1 januari 2019 yang akan datang. Kepercayaan dunia ini adalah tanggung jawab yang harus kita tunaikan dengan baik."
(ara/ara) Next Article Indonesia Masuk Jadi Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB
Most Popular