Sri Mulyani Sudah Bicara dengan Walkot Risma Soal THR PNS
Monica Wareza, CNBC Indonesia
06 June 2018 15:14

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah memberikan penjelasan secara khusus kepada Walikota Surabaya, Tri Rismaharini mengenai pembayaran tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13 pegawai negeri sipil daerah (PNSD) pada tahun ini.
Bahkan Sri Mulyani langsung menelepon seluruh pimpinan pemerintah daerah untuk menjelaskan perkara THR.
"Saya sudah bicara dengan Ibu Risma tadi pagi. Sudah confirmed," kata Sri Mulyani usai acara World Bank di Jakarta, Rabu (6/6/2018).
"Saya tadi sudah berkomunikasi [juga] dengan Pak Mendagri dan dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan sudah melakukan inventarisasi kepada seluruh pemerintah daerah baik provinsi dan kabupaten. Kita telpon satu-satu kita cek satu-satu," imbuh Sri Mulyani.
Lebih jauh Sri Mulyani mengatakan sudah 542 provinsi dan kabupaten yang telah menanggarkan THR atau dalam nomenklatur daerah itu disebut gaji ke-empat belas. Menurutnya, itu sudah dianggarkan banyak daerah yang sudah dibayarkan mulai hari ini atau besok sebagian.
"Nanti Pak Mendagri akan mengeluarkan statement mengenai statusnya. Tapi poin saya adalah semua daerah sudah menganggarkan di dalam APBD-nya," jelasnya.
(dru/dru) Next Article Salurkan THR PNS, Kepala Daerah Takut Langgar Hukum
Bahkan Sri Mulyani langsung menelepon seluruh pimpinan pemerintah daerah untuk menjelaskan perkara THR.
"Saya sudah bicara dengan Ibu Risma tadi pagi. Sudah confirmed," kata Sri Mulyani usai acara World Bank di Jakarta, Rabu (6/6/2018).
Lebih jauh Sri Mulyani mengatakan sudah 542 provinsi dan kabupaten yang telah menanggarkan THR atau dalam nomenklatur daerah itu disebut gaji ke-empat belas. Menurutnya, itu sudah dianggarkan banyak daerah yang sudah dibayarkan mulai hari ini atau besok sebagian.
"Nanti Pak Mendagri akan mengeluarkan statement mengenai statusnya. Tapi poin saya adalah semua daerah sudah menganggarkan di dalam APBD-nya," jelasnya.
(dru/dru) Next Article Salurkan THR PNS, Kepala Daerah Takut Langgar Hukum
Most Popular