Rizal Ramli Puji Infrastruktur Era Jokowi, Tapi...
Tito Bosnia, CNBC Indonesia
11 May 2018 17:49
Jakarta, CNBC Indonesia - Ekonom Senior Rizal Ramli mengatakan pemerintah harusnya bisa mengalokasikan anggaran yang lebih besar untuk pembangunan infrastruktur.
Dia menuturkan anggaran infrastruktur pada 2017 hanya Rp 450 triliun, sementara itu anggaran untuk membayar utang hingga Rp 650 triliun.
"Infrastruktur patut dipuji di era pemerintahan Presiden Joko Widodo, karena selama ini pembangunan di pulau Jawa dan di luar pulau Jawa tidak berimbang. Namun, sayangnya pemerintah masih fokus soal utang agar dipuji menjadi good boy oleh asing," ujar Rizal dalam satu acara diskusi di Gran Melia Hotel, Jumat (11/5/2018).
Menurutnya, Indonesia harus berpikir kreatif dan berinovasi dalam mengurangi beban utang negara tanpa mengorbankan sektor lain seperti infrastruktur.
"Banyak cara kreatif dan inovatif untuk mengurang beban utang, dulu pernah pemerintah tukar utang dengan debt to nature swap. Bayangkan gimana kalau cicilan utang bisa kurangi Rp 100 triliun lalu dipakai untuk infrastruktur," tambah Rizal.
Selain itu, mantan Menteri Bidang Koordinator bidang Kemaritiman tersebut juga melihat lemahnya Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dinilai mampu dalam mengurangi beban-beban utang negara.
"BUMN saya rasa ada something wrong, kerjaan ada dan proyek pemerintah juga bagus. Harusnya BUMN Jadi raksasa ini malah merosot karena utang yang terus naik akhirnya revenue (pendapatan) makin kecil," kata dia.
Pemerintah juga diharapkan mampu memberikan keseimbangan dalam memberikan proyek infrastruktur yang merata khususnya bagi badan usaha jasa konstruksi (BUJT) yang mana sekitar 84% nya terdiri dari usaha jasa konstruksi kecil.
"Yang lain pembagian kerjaan jangan BUMN mulu, kasih lah pengusaha kecil yang merupakan pengusaha muda untuk belajar bisnis juga. Jadi saya kira Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dapat memberi kesempatan proyek bagi usaha konstruksi kecil tersebut," jelas Rizal.
(ray/ray) Next Article Jabar Cari Investor untuk 7 Proyek Raksasa, Termasuk Aerocity
Dia menuturkan anggaran infrastruktur pada 2017 hanya Rp 450 triliun, sementara itu anggaran untuk membayar utang hingga Rp 650 triliun.
"Infrastruktur patut dipuji di era pemerintahan Presiden Joko Widodo, karena selama ini pembangunan di pulau Jawa dan di luar pulau Jawa tidak berimbang. Namun, sayangnya pemerintah masih fokus soal utang agar dipuji menjadi good boy oleh asing," ujar Rizal dalam satu acara diskusi di Gran Melia Hotel, Jumat (11/5/2018).
"Banyak cara kreatif dan inovatif untuk mengurang beban utang, dulu pernah pemerintah tukar utang dengan debt to nature swap. Bayangkan gimana kalau cicilan utang bisa kurangi Rp 100 triliun lalu dipakai untuk infrastruktur," tambah Rizal.
Selain itu, mantan Menteri Bidang Koordinator bidang Kemaritiman tersebut juga melihat lemahnya Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dinilai mampu dalam mengurangi beban-beban utang negara.
"BUMN saya rasa ada something wrong, kerjaan ada dan proyek pemerintah juga bagus. Harusnya BUMN Jadi raksasa ini malah merosot karena utang yang terus naik akhirnya revenue (pendapatan) makin kecil," kata dia.
Pemerintah juga diharapkan mampu memberikan keseimbangan dalam memberikan proyek infrastruktur yang merata khususnya bagi badan usaha jasa konstruksi (BUJT) yang mana sekitar 84% nya terdiri dari usaha jasa konstruksi kecil.
"Yang lain pembagian kerjaan jangan BUMN mulu, kasih lah pengusaha kecil yang merupakan pengusaha muda untuk belajar bisnis juga. Jadi saya kira Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dapat memberi kesempatan proyek bagi usaha konstruksi kecil tersebut," jelas Rizal.
(ray/ray) Next Article Jabar Cari Investor untuk 7 Proyek Raksasa, Termasuk Aerocity
Most Popular