Pemerintah Bantah Perombakan Direksi BUMN Demi Tahun Politik
27 April 2018 13:30
Jakarta, CNBC Indonesia- Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melakukan perombakan di berbagai perusahaan pelat merah akhir-akhir ini.
Staf Khusus Kementerian BUMN Wianda Pusponegoro menegaskan perombakan yang dilakukan di berbagai BUMN tidak ada kaitannya dengan tahun politik yang semakin dekat. Dia menyebut, berbagai perombakan yang ada utamanya bertujuan agar BUMN dapat mengedepankan kepentingan masyarakat.
"Adalah hal yang utama bekerja berlandaskan profesionalisme, integritas dan akuntabilitas," tutur Wianda kepada CNBC Indonesia, Jumat (27/4/2018).
Wianda menyampaikan, landasan utama atas perombakan juga untuk memaksimalkan pelayanan BUMN terhadap masyarakat. Hal itu akan dituangkan dalam bentuk percepatan berbagai infrastruktur yang sudah ditencanakan perusahaan untuk peningkatan fasilitas dan kemudahan masyarakat.
"Seperti jalan tol, bandara, pelabuhan, maupun proyek infrastruktur energi," sebut Wianda.
Dia mencontohkan pula untuk sektor energi, di mana PT PLN (Persero) masih memiliki tugas untuk menjalankan proyek 35.000 megawatt. Selain itu, PT Pertamina (Persero) yang harus melakukan pembangunan kilang. "Percepatan program 35.000 MW serta upgrading kilang minyak untuk pemenuhan energi masyarakat," kata Wianda.
(gus/gus)
Staf Khusus Kementerian BUMN Wianda Pusponegoro menegaskan perombakan yang dilakukan di berbagai BUMN tidak ada kaitannya dengan tahun politik yang semakin dekat. Dia menyebut, berbagai perombakan yang ada utamanya bertujuan agar BUMN dapat mengedepankan kepentingan masyarakat.
"Adalah hal yang utama bekerja berlandaskan profesionalisme, integritas dan akuntabilitas," tutur Wianda kepada CNBC Indonesia, Jumat (27/4/2018).
Wianda menyampaikan, landasan utama atas perombakan juga untuk memaksimalkan pelayanan BUMN terhadap masyarakat. Hal itu akan dituangkan dalam bentuk percepatan berbagai infrastruktur yang sudah ditencanakan perusahaan untuk peningkatan fasilitas dan kemudahan masyarakat.
"Seperti jalan tol, bandara, pelabuhan, maupun proyek infrastruktur energi," sebut Wianda.
Dia mencontohkan pula untuk sektor energi, di mana PT PLN (Persero) masih memiliki tugas untuk menjalankan proyek 35.000 megawatt. Selain itu, PT Pertamina (Persero) yang harus melakukan pembangunan kilang. "Percepatan program 35.000 MW serta upgrading kilang minyak untuk pemenuhan energi masyarakat," kata Wianda.
(gus/gus)
