Asosiasi Keluhkan Banyak Kendala Bangun Rumah Murah
Gita Rossiana, CNBC Indonesia
19 April 2018 12:47
Jakarta, CNBC Indonesia - Real Estate Indonesia (REI) maupun Asosiasi Pengembang dan Pemukiman Seluruh Indonesia (Apersi) mengeluhkan sejumlah hal dalam implementasi program sejuta rumah. Adapun keluhan tersebut mulai dari kurangnya insentif hingga sulitnya perizinan.
Ketua DPP REI Soelaeman Soemawinata menjelaskan, Indonesia adalah satu-satunya negara yang memiliki program untuk pengembangan affordable housing atau perumahan untuk masyarakat segmen menengah ke bawah.
"Program ini juga dilakukan dengan melibatkan pihak swasta," ujar dia dalam acara 'Memperkuat Program Sejuta Rumah' di The Plaza, Jakarta, Kamis (19/4/2018).
Kendati terdapat dukungan dari pemerintah, namun dukungan tersebut masih banyak yang berpihak ke rakyat. Sedangkan dukungan terhadap para pengembang masih relatif terbatas.
"Sebagian besar insentif affordable housing untuk konsumen, sedangkan untuk produsen baru sebatas PPH 1% dan PSU (prasarana, sarana dan utilitas)," ujar dia.
Hal lainnya adalah mengenai suku bunga kredit konstruksi untuk pengembang perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang cenderung berada di angka 12-13%. Padahal, pengembang yang bergerak di luar MBR bisa mendapatkan kredit konstruksi dengan suku bunga satu digit.
"Kalau bunga diturunkan, maka produktivitas membangun rumah bisa lebih banyak," ucap dia.
Kemudian, Ketua Umum DPP Apersi Junaidi juga mengeluhkan kurangnya dukungan pemerintah daerah terhadap pengembangan program sejuta rumah. Kurangnya dukungan ini terlihat dari sulitnya perizinan untuk membangun rumah bagi MBR.
"Kalau di lapangan, raja kecil memang lebih galak," papar dia.
(dru) Next Article Mau Beli 'Rumah Hantu' Murah? Cek Dulu Bunga KPR-nya di Sini
Ketua DPP REI Soelaeman Soemawinata menjelaskan, Indonesia adalah satu-satunya negara yang memiliki program untuk pengembangan affordable housing atau perumahan untuk masyarakat segmen menengah ke bawah.
"Program ini juga dilakukan dengan melibatkan pihak swasta," ujar dia dalam acara 'Memperkuat Program Sejuta Rumah' di The Plaza, Jakarta, Kamis (19/4/2018).
"Sebagian besar insentif affordable housing untuk konsumen, sedangkan untuk produsen baru sebatas PPH 1% dan PSU (prasarana, sarana dan utilitas)," ujar dia.
Hal lainnya adalah mengenai suku bunga kredit konstruksi untuk pengembang perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang cenderung berada di angka 12-13%. Padahal, pengembang yang bergerak di luar MBR bisa mendapatkan kredit konstruksi dengan suku bunga satu digit.
"Kalau bunga diturunkan, maka produktivitas membangun rumah bisa lebih banyak," ucap dia.
Kemudian, Ketua Umum DPP Apersi Junaidi juga mengeluhkan kurangnya dukungan pemerintah daerah terhadap pengembangan program sejuta rumah. Kurangnya dukungan ini terlihat dari sulitnya perizinan untuk membangun rumah bagi MBR.
"Kalau di lapangan, raja kecil memang lebih galak," papar dia.
(dru) Next Article Mau Beli 'Rumah Hantu' Murah? Cek Dulu Bunga KPR-nya di Sini
Most Popular