Sistem Perizinan Online Tunggal, Jokowi: Kita Paksa
Arys Aditya, CNBC Indonesia
18 April 2018 17:22
Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Joko Widodo memaksa pemerintah daerah dan kementerian/lembaga untuk segera menyelenggarakan sistem perizinan online terpadu atau online single submission (OSS).
Dalam arahan rapat terbatas tentang Kesiapan OSS, Rabu (18/4/2018), Presiden meminta pelaksanaan OSS dilakukan segera tanpa menunggu lagi pemda yang tidak siap. Hal ini, tuturnya, akan segera dituangkan melalui Instruksi Presiden atau Peraturan Presiden.
"Kita tidak menunggu kesiapan. Sistemnya kita akan lakukan dan kita paksa semua mengikuti OSS ini. Saya minta satuan tugas untuk mengawal jalannya perizinan ini dari awal sampai akhir," ungkapnya di Istana Bogor.
"Agar sistem ini dengan efektif tanpa sumbatan-sumbatan, tanpa ada yang mengganggu di tengah jalan sehingga betul-betul ini adalah sebuah reform dalam rangka iklim kemudahan berusaha yang ada di negara kita."
Jokowi menambahkan ia tidak ingin kementerian, lembaga dan pemerintah daerah terkungkung dalam ego sektoral sehingga menghambat perizinan dan jalannya birokrasi.
Pasalnya, Kepala Negara menyebut penerapan OSS juga harus tetap diikuti oleh penyederhanaan proses birokrasi dan perizinan di semua kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.
Dia mengatakan sudah berkali-kali meminta agar proses perizinan dilakukan secara cepat seiring dengan deregulasi yang memangkas banyak peraturan yang ia nilai menghambat, baik di level kabupaten, kota dan provinsi.
Untuk itu, Presiden Jokowi meminta OSS segera dilaksanakan. "Sehingga mau tidak mau yang namanya online single submission ini betul-betul langsung bisa kita terapkan tanpa ada yang bilang saya belum siap, saya belum siap, saya belum siap."
(roy/roy) Next Article Jokowi: Praktik Keagamaan Tertutup Harus Kita Hindari!
Dalam arahan rapat terbatas tentang Kesiapan OSS, Rabu (18/4/2018), Presiden meminta pelaksanaan OSS dilakukan segera tanpa menunggu lagi pemda yang tidak siap. Hal ini, tuturnya, akan segera dituangkan melalui Instruksi Presiden atau Peraturan Presiden.
Jokowi menambahkan ia tidak ingin kementerian, lembaga dan pemerintah daerah terkungkung dalam ego sektoral sehingga menghambat perizinan dan jalannya birokrasi.
Pasalnya, Kepala Negara menyebut penerapan OSS juga harus tetap diikuti oleh penyederhanaan proses birokrasi dan perizinan di semua kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.
Dia mengatakan sudah berkali-kali meminta agar proses perizinan dilakukan secara cepat seiring dengan deregulasi yang memangkas banyak peraturan yang ia nilai menghambat, baik di level kabupaten, kota dan provinsi.
Untuk itu, Presiden Jokowi meminta OSS segera dilaksanakan. "Sehingga mau tidak mau yang namanya online single submission ini betul-betul langsung bisa kita terapkan tanpa ada yang bilang saya belum siap, saya belum siap, saya belum siap."
(roy/roy) Next Article Jokowi: Praktik Keagamaan Tertutup Harus Kita Hindari!
Tags
Related Articles
Recommendation
Most Popular