Kini, ESDM Bisa Alihkan Pasokan Gas PLN yang Tak Terserap

Jakarta, CNBC Indonesia- PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN kini harus dapat menyerap gas sesuai dengan alokasi yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Jual Beli Gas (PJBG). Bila dalam waktu satu tahun perusahaan pelat merah itu tidak bisa memenuhi kuota penyerapan, alokasi gas tersebut bisa dialihkan.

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar mengatakan aturan tersebut berlaku sejak Keputusan Menteri ESDM Nomor 1790 K/20/MEM/2018 tentang penetapan alokasi dan pemanfaatan gas bumi untuk penyediaan tenaga listrik oleh PLN berlaku.

Pilihan Redaksi Rasio Elektrifikasi 95,35%, 75.682 Desa Telah Dialiri Listrik Setelah PLN, Giliran Petrokimia Minta Harga Batu Bara Khusus Jonan: Tidak Ada Lagi Proyek PLTU Batu Bara Baru di Jawa

"Penerapannya tidak menunggu setahun, kalau setahun tidak digunakan, tidak jadi Sales Purchase Agreement atau perjanjian mengikat, boleh dialihkan," kata Arcandra di Kantor Kementerian ESDM, Jumat (13/4/2018).

Terkait tujuan pengalokasian, Arcandra menyebut itu menjadi wewenang Menteri ESDM. Aturan tersebut, lanjut dia, diberlakukan untuk meningkatkan penyerapan gas.

Kehadiran Kepmen tersebut, juga merupakan bentuk lanjutan dari pengesahan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2018-2027 di mana ada penurunan kebutuhan gas PLN.

"Kan harus dilihat RUPTL, disesuaikan karena berubah kemarin. Jadi PLN dapat gas sesuai RUPTL-nya," tutur Arcandra.

Artikel Selanjutnya

Tarif Listrik Turun, Begini Dampaknya Bagi Keuangan PLN

(gus/gus)