Utang Era Jokowi Bertambah Rp 1.166 T, Buat Apa?

Jakarta, CNBC Indonesia - Beberapa waktu lalu sejumlah pihak melontarkan kritik kepada pemerintah soal utang yang menembus angka Rp 4.000 triliun. Rizal Ramli, eks menteri di Kabinet Kerja, juga ikut memberi komentar pedas.

Kementerian Keuangan pun memberikan respons. Melalui cuitan Twitter yang dikutip CNBC Indonesia, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi (KLI) Kementerian Keuangan Nufransa Wira Sakti tak memungkiri, total utang pemerintah dalam tiga tahun terakhir memang meningkat.

Berdasarkan data yang dipaparkan KLI, tambahan utang pemerintah selama periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencapai Rp 1.166 triliun, atau meningkat 191% dibandingkan periode 2012-2014. Apa yang menjadi penyebab utang pemerintah dalam beberapa tahun terakhir membengkak?

"Peningkatan tersebut lebih banyak digunakan untuk pengeluaran produktif," kata Nufransa, dikutip melalui cuitan Twitter, Selasa (10/4/2018).

Nufransa mencontohkan, alokasi anggaran pendidikan selama periode 2015-2017 mencapai Rp 1.167,1 triliun atau melonjak hingga 124%. Bukan hanya pendidikan, alokasi anggaran kesehatan selama periode 2015-2017 pun menjadi Rp 249,8 triliun atau naik 171%.

"Penggunaan belanja negara yang sifatnya investasi bagi generasi mendatang tidak dapat ditunda," kata dia.

Sementara itu, Nufransa melanjutkan, belanja infrastruktur dalam kas negara selama periode 2015-2017 mencapai Rp 904,6 triliun atau meningkat dari periode 2012-2014 yang sebesar Rp 456,1 triliun.

Untuk perlindungan sosial 2015-2017 mencapai Rp 299,6 triliun atau melonjak 849%. Sementara Dana Alokasi Khusus fisik dan Dana Desa mencapai Rp 315 triliun atau meningkat hingga 357%.

Berikut hasil pembangunan yang sudah dihasilkan dari alokasi belanja pemerintah:

• Infrastruktur: pembangunan 6 bandara baru, 9.544 km jalan rekonstruksi, pelebaran dan pembangunan baru, 105 bendungan baru, 818 km spoor rel kereta api, 341.500 unit rusun, rumah khusus, dan rumah swadaya.
• Kesehatan: 92,1 juta penerima bantuan Kartu Indonesia Sehat dan 83% persen ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas, meningkat dari 77%.
• Pendidikan: 61 juta siswa penerima Kartu Indonesia Pintar, 962,5 ribu penerima beasiswa Bidikmisi, 90.900 ruang kelas dibangun dan direhabilitasi, serta 152,4 juta siswa penerima BOS. Dana yang dikeluarkan untuk BOS meningkat dari Rp 3,96 triliun pada 2012 menjadi Rp 8 triliun pada 2017.
• Perlindungan sosial: Bantuan Pangan sebelumnya tidak ada di 2012 menjadi Rp 1,64 tiliun di 2017. Penyaluran dana Program Keluarga Harapan dari Rp 1,83 triliun menjadi Rp 12,57 triliun. Pemberian dana jaminan kesehatan/KIS dari Rp 5,62 triliun menjadi Rp 25,5 triliun. Penyaluran Bantuan Siswa Miskin meningkat dari Rp 4,64 triliun menjadi Rp 14,39 triliun.
• Dana Alokasi Fisik: Capaian di 2017 = 241 unit ambulans, 692 puskesmas keliling, 5.463 pembangunan/rehabilitasi sarana kesehatan, 2.790 pembangunan perumahan, 53.922 peningkatan kualitas rumah.
• Dana Alokasi Fisik: 184.483 hektar pembangunan jaringan irigasi, 344.698 hektar rehabilitasi irigasi, 12.334 km peningkatan, pemeliharaan, dan pembangunan jalan, 8.956 m pemeliharaan, penggantian, dan pembangunan jembatan.
• Dana Alokasi Fisik: 924.486 jiwa terbantu dalam peningkatan fasilitas dan pembangunan prasarana sanitasi, 33.562 pembangunan dan rehabilitasi ruang belajar, 3.809 pembangunan laboratorium dan ruang praktik, dan 1.162.785 jiwa terbantu dalam penyediaan air minum.

(aji/aji) Next Article Tambah Rp 1.400 T, Utang Pemerintah Menggunung ke Rp 6.361 T