Jokowi Janji Ajak Swasta Pada Proyek Infrastruktur
Arys Aditya, CNBC Indonesia
05 April 2018 17:06
CNBC Indonesia - Presiden Joko Widodo berjanji mengakomodir desakan dunia usaha mengenai pelibatan pengusaha ke dalam proyek-proyek infrastruktur pemerintah. Kepala Negara mengaku akan mencari tahu kenapa BUMN terlalu dominan tanpa melibatkan pengusaha nasional.
Usai menerima Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) di Istana Merdeka, Kamis (5/4/2018), Jokow mengatakan dirinya sejak awal telah menekankan bahwa pembangunan infrastruktur harus bisa memberikan manfaat untuk semua pihak.
"Proyek gede kan banyak, jalan tol, yang banyak itu kan di BUMN, terus bendungan, berarti di [Kementerian] PU, tapi yang ngerjakan, yang banyak BUMN. Terus perluasan airport, pembangunan airport baru, pelabuhan, emang harus dilibatkan para pengusaha, terutama pengusaha muda," tuturnya.
Dia awalnya menduga minimnya keterlibatan pengusaha muda dalam proyek-proyek infrastruktur Pemerintah adalah ketiadaan kualifikasi dalam penggarapan proyek. Namun, Jokowi mengatakan Hipmi mengaku memiliki kemampuan dan kualifikasi tersebut.
"Itu yang nanti saya lihat, kenapa tidak dilibatkan, apa karena mungkin, kuenya terlalu besar, apa mungkin kemampuan dalam penyiapan peralatan berat, atau di sisi pengalaman kerja, kayak pembangunan airport kan perlu pengalaman dan keahlian dan pengalaman yang panjang. pelabuhan juga sama," jelasnya.
"Nanti saya lihat, kenapa tidak dilibatkan. Ini harus [dilibatkan], harus!"
Dalam pertemuan itu, Presiden juga menyinggung peran Hipmi agar terus mendorong masyarakat untuk berwirausaha. Ia ingin agar rasio penduduk yang berwirausaha mencapai 14% dari posisi saat ini yang baru 3,01%.
"Artinya perlu sebuah percepatan, entrepreuner, terutama entrepreuner muda seperti HIPMI ini, terus mengajak rekan-rekannya, oleh sebab itu, ada HIPMI goes to school, campus dan nanti ada pesantren untuk menyukai bidang kewirausahaan," ungkap Jokowi.
Dalam pertemuan itu, Ketua Umum Hipmi Lahadalia mengemukakan dua permintaan. Pertama, Hipmi meminta kepada Pemerintah untuk melibatkan Hipmi dalam kerja sama dalam penyediaan gas dari Bintuni untuk PLTG di Papua dan Papua Barat.
Kedua, Bahlil menyebut pelibatan Hipmi dalam proyek infrastruktur, mencakup jalan trans Papua dan Papua Barat serta Bendungan Waingapu. Berikutnya, Hipmi juga meminta agar dilibatkan dalam tim percepatan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Bitung.
"Kami juga mengajukan buah pikir dari teman teman tentang industri perikanan, saat ini ada Rp1,3 triliun, alangkah baiknya disalurkan melalui Hipmi untuk membangun sentra perikanan di 4 wilayah di Sulawesi, antara lain Bitung, Palu, Selayar."
(roy/roy) Next Article Proyek Infrastruktur Rp 6.000 T Pemerintah Tetap Lanjut
Usai menerima Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) di Istana Merdeka, Kamis (5/4/2018), Jokow mengatakan dirinya sejak awal telah menekankan bahwa pembangunan infrastruktur harus bisa memberikan manfaat untuk semua pihak.
"Itu yang nanti saya lihat, kenapa tidak dilibatkan, apa karena mungkin, kuenya terlalu besar, apa mungkin kemampuan dalam penyiapan peralatan berat, atau di sisi pengalaman kerja, kayak pembangunan airport kan perlu pengalaman dan keahlian dan pengalaman yang panjang. pelabuhan juga sama," jelasnya.
"Nanti saya lihat, kenapa tidak dilibatkan. Ini harus [dilibatkan], harus!"
Dalam pertemuan itu, Presiden juga menyinggung peran Hipmi agar terus mendorong masyarakat untuk berwirausaha. Ia ingin agar rasio penduduk yang berwirausaha mencapai 14% dari posisi saat ini yang baru 3,01%.
"Artinya perlu sebuah percepatan, entrepreuner, terutama entrepreuner muda seperti HIPMI ini, terus mengajak rekan-rekannya, oleh sebab itu, ada HIPMI goes to school, campus dan nanti ada pesantren untuk menyukai bidang kewirausahaan," ungkap Jokowi.
Dalam pertemuan itu, Ketua Umum Hipmi Lahadalia mengemukakan dua permintaan. Pertama, Hipmi meminta kepada Pemerintah untuk melibatkan Hipmi dalam kerja sama dalam penyediaan gas dari Bintuni untuk PLTG di Papua dan Papua Barat.
Kedua, Bahlil menyebut pelibatan Hipmi dalam proyek infrastruktur, mencakup jalan trans Papua dan Papua Barat serta Bendungan Waingapu. Berikutnya, Hipmi juga meminta agar dilibatkan dalam tim percepatan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Bitung.
"Kami juga mengajukan buah pikir dari teman teman tentang industri perikanan, saat ini ada Rp1,3 triliun, alangkah baiknya disalurkan melalui Hipmi untuk membangun sentra perikanan di 4 wilayah di Sulawesi, antara lain Bitung, Palu, Selayar."
(roy/roy) Next Article Proyek Infrastruktur Rp 6.000 T Pemerintah Tetap Lanjut
Tags
Related Articles
Recommendation
Most Popular