Faisal Basri: Indonesia Alami Dilema Soal Mencari Utang
Chandra Gian Asmara, CNBC Indonesia
21 March 2018 14:36
Jakarta, CNBC Indonesia- Peneliti Senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Faisal Basri menyebut, pemerintah sampai saat ini masih mengalami dilema dalam mencari pembiayaan yang bersumber dari utang.
Faisal menjelaskan, sumber pembiayaan pemerintah hanya berasal dari dua sektor, yaitu penerimaan pajak dan berutang. Jika penerimaan pajak tidak mencapai target, maka pemerintah harus menutup defisit anggaran dengan menerbitkan utang.
"Mau tidak mau harus kerja keras. Ini maunya utang terus, tidak mau meningkatkan pajak," kata Faisal dalam sebuah diskusi, Rabu (21/3/2018).
Namun disisi lain, penarikan utang melalui penerbitan obligasi memilki risiko yang cukup tinggi. Menurut Faisal, jika terjadi gejolak eksternal, maka dikhawatirkan akan terjadi arus modal keluar atau capital outflow di pasar keuangan.
Apalagi, saat ini porsi kepemilikan asing dalam Surat Berharga Negara (SBN) hampir menembus 40% dari total obligasi yang diperdagangkan. "Jadi kalau dulu menyanderakan diri ke lembaga donor, sekarang ke pasar. Dan pasar sama sekali tidak bisa dikendalikan," katanya.
"Defisit itu harus dibiayai dari penanaman modal asing dan utang. Di Indonesia, yang nutup itu lebih banya utang portofolio daripada FDI," tambah dia.
Lantas, bagaimana dengan investasi langsung (Foreign Direct Investment/FDI)? Faisal memandang, mendatangkan investasi masuk ke Indonesia ditengah pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintah memang menjadi opsi.
Namun, menurut Faisal, bukan hal mudah mendatangkan investasi langsung ke Indonesia. Ada beberapa pertimbangan yang menjadi landasan investor, sebelum menanamkam modalnya di suatu negara.
"Paling dilihat itu kepastian hukum. Kalau tidak ada kepastian kebijakan, susah. Saya setuju fundamental ekonomi kita bagus, tapi tidak hanya itu saja jadi pertimbangan. [...] Kalau yang datang banyakan FDI, tidak gonjang ganjing ekonomi," jelasnya.
Faisal menyadari, tidak ada satu negara pun di dunia ini yang tidak memiliki utang. Namun, dia menilai, keseimbangan pun perlu dijaga pemerintah, agar utang tidak membebani kas negara, apalagi membebani masyarakat.
"Mau tidak mau, sekarang harus menerbitkan utang baru dengan bunga yang lebih murah untuk membayar utang baru yang bunganya lebih tinggi. Ini bagian dari pengelolaan utang," ungkap Faisal.
Mengutip data Kementerian Keuangan melalui APBN Kita yang dirilis Maret 2018, Kamis (15/3/2018), total utang pemerintah pusat pada akhir Februari 2018 tercatat sebesar Rp 4.034,80 triliun. Angka tersebut tumbuh 13,46% dari periode yang sama pada tahun 2017 yang hanya sebesar Rp 3.556,11 triliun.
(gus/gus) Next Article Faisal Basri Soroti Utang Pemerintah ke BUMN Terus Menggunung
Faisal menjelaskan, sumber pembiayaan pemerintah hanya berasal dari dua sektor, yaitu penerimaan pajak dan berutang. Jika penerimaan pajak tidak mencapai target, maka pemerintah harus menutup defisit anggaran dengan menerbitkan utang.
"Mau tidak mau harus kerja keras. Ini maunya utang terus, tidak mau meningkatkan pajak," kata Faisal dalam sebuah diskusi, Rabu (21/3/2018).
Apalagi, saat ini porsi kepemilikan asing dalam Surat Berharga Negara (SBN) hampir menembus 40% dari total obligasi yang diperdagangkan. "Jadi kalau dulu menyanderakan diri ke lembaga donor, sekarang ke pasar. Dan pasar sama sekali tidak bisa dikendalikan," katanya.
"Defisit itu harus dibiayai dari penanaman modal asing dan utang. Di Indonesia, yang nutup itu lebih banya utang portofolio daripada FDI," tambah dia.
Lantas, bagaimana dengan investasi langsung (Foreign Direct Investment/FDI)? Faisal memandang, mendatangkan investasi masuk ke Indonesia ditengah pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintah memang menjadi opsi.
Namun, menurut Faisal, bukan hal mudah mendatangkan investasi langsung ke Indonesia. Ada beberapa pertimbangan yang menjadi landasan investor, sebelum menanamkam modalnya di suatu negara.
"Paling dilihat itu kepastian hukum. Kalau tidak ada kepastian kebijakan, susah. Saya setuju fundamental ekonomi kita bagus, tapi tidak hanya itu saja jadi pertimbangan. [...] Kalau yang datang banyakan FDI, tidak gonjang ganjing ekonomi," jelasnya.
Faisal menyadari, tidak ada satu negara pun di dunia ini yang tidak memiliki utang. Namun, dia menilai, keseimbangan pun perlu dijaga pemerintah, agar utang tidak membebani kas negara, apalagi membebani masyarakat.
"Mau tidak mau, sekarang harus menerbitkan utang baru dengan bunga yang lebih murah untuk membayar utang baru yang bunganya lebih tinggi. Ini bagian dari pengelolaan utang," ungkap Faisal.
Mengutip data Kementerian Keuangan melalui APBN Kita yang dirilis Maret 2018, Kamis (15/3/2018), total utang pemerintah pusat pada akhir Februari 2018 tercatat sebesar Rp 4.034,80 triliun. Angka tersebut tumbuh 13,46% dari periode yang sama pada tahun 2017 yang hanya sebesar Rp 3.556,11 triliun.
(gus/gus) Next Article Faisal Basri Soroti Utang Pemerintah ke BUMN Terus Menggunung
Most Popular