RI Siap Perang Dagang, Eropa: Larangan CPO Demi Lingkungan
Arys Aditya, CNBC Indonesia
19 March 2018 12:48
Jakarta, CNBC Indonesia - Uni Eropa mengklaim rencana kebijakan pelarangan penggunaan minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) sebagai bahan baku biofuel mulai 2021 tidak bermaksud memicu perang dagang dengan RI.
Usai bertemu Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, Senin (19/3/2018), Duta Besar UE untuk Indonesia Vincent Guerend mengemukakan dirinya dan 19 duta besar negara Eropa lain telah memberi masukan kepada Menteri Luhut terkait perspektif Uni Eropa dalam kebijakan tersebut.
Adapun, Luhut yang merupakan ketua tim negosiasi RI akan berangkat ke Benua Biru untuk bertemu dan menjelaskan posisi Indonesia Komisi Eropa dan Parlemen Eropa di Brussels, Belgia, guna melakukan perundingan mengenai rencana kebijakan tersebut pada April 2018.
Guerend mengungkapkan, Eropa sama sekali tidak bermaksud menginisiasi perang dagang dengan Indonesia melalui kebijakan ini.
Selama ini, jelasnya, UE juga menetapkan pajak impor yang rendah untuk minyak sawit dan produk turunannya. Eropa sendiri merupakan pasar terbesar kedua bagi minyak sawit Indonesia setelah India.
"Pajak impor Eropa hanya 0%-10,9%, ini sangat rendah dibandingkan dengan India. Ekspor CPO Indonesia juga naik 38% sepanjang 2017 menjadi lebih dari US$2 miliar. Jadi tidak ada perang dagang, boikot atau diskriminasi," ungkapnya.
Guerend menyebutkan, rencana kebijakan tersebut didasari oleh pandangan bahwa aktivitas ekonomi, dalam hal ini kelapa sawit Indonesia, harus berdasarkan prinsip keberlanjutan (sustainability).
"Kami tahu isu kelapa sawit ini berkaitan erat dengan jutaan orang. Di sisi lain, kami mencari keseimbangan antara aktivitas ekonomi dengan lingkungan," ujarnya.
(ray/ray) Next Article Berlumur Minyak CPO, Potret Pekerja Penguras Kapal di Priok
Usai bertemu Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, Senin (19/3/2018), Duta Besar UE untuk Indonesia Vincent Guerend mengemukakan dirinya dan 19 duta besar negara Eropa lain telah memberi masukan kepada Menteri Luhut terkait perspektif Uni Eropa dalam kebijakan tersebut.
Adapun, Luhut yang merupakan ketua tim negosiasi RI akan berangkat ke Benua Biru untuk bertemu dan menjelaskan posisi Indonesia Komisi Eropa dan Parlemen Eropa di Brussels, Belgia, guna melakukan perundingan mengenai rencana kebijakan tersebut pada April 2018.
Selama ini, jelasnya, UE juga menetapkan pajak impor yang rendah untuk minyak sawit dan produk turunannya. Eropa sendiri merupakan pasar terbesar kedua bagi minyak sawit Indonesia setelah India.
"Pajak impor Eropa hanya 0%-10,9%, ini sangat rendah dibandingkan dengan India. Ekspor CPO Indonesia juga naik 38% sepanjang 2017 menjadi lebih dari US$2 miliar. Jadi tidak ada perang dagang, boikot atau diskriminasi," ungkapnya.
Guerend menyebutkan, rencana kebijakan tersebut didasari oleh pandangan bahwa aktivitas ekonomi, dalam hal ini kelapa sawit Indonesia, harus berdasarkan prinsip keberlanjutan (sustainability).
"Kami tahu isu kelapa sawit ini berkaitan erat dengan jutaan orang. Di sisi lain, kami mencari keseimbangan antara aktivitas ekonomi dengan lingkungan," ujarnya.
(ray/ray) Next Article Berlumur Minyak CPO, Potret Pekerja Penguras Kapal di Priok
Most Popular