Dua Pengembang PLTM Terancam Putus Kontrak dengan PLN

News - Rivi Satrianegara, CNBC Indonesia
12 March 2018 20:12
Dua Pengembang PLTM Terancam Putus Kontrak dengan PLN
Jakarta, CNBC Indonesia- PT PLN (Persero) mengirimkan surat peringatan pemutusan kontrak jual beli listrik atas dua Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTM), yaitu di wilayah Sumatera Barat dan Lampung. Hal tersebut dilakukan karena dua pengembang itu belum menyerahkan dana jaminan pelaksanaan sebesar 10% dari total biaya pembangunan mendekati waktu yang telah ditentukan.

Ketua Umum Asosiasi PLTM, Riza Husni menyebut salah satu pengembang yang menerima surat tersebut adalah PLTM Bayang Nyalo di Sumatera Barat, sedangkan pengembang untuk wilayah Lampung tak bersedia untuk disebutkan.




"Saya sarankan pemiliknya untuk bicara ke PLN pusat. Ini kan bukan salah pengembang. Waktu tanda tangan dijanjikan dapat tarif dolar, kemudian waktu negosiasi dipaksa rupiah," kata Riza kepada CNBC Indonesia, Senin (12/3/2018).

Dia mengatakan, setelah melakukan pelaporan ke PLN, pengembangan dijanjikan ada penetapan tarif tetap dengan dolar asalkan pengembang bisa memberi bukti kalau tarif rupiah memang menimbulkan kerugian.

Berdasarkan salinan surat yang diterima CNBC Indonesia, pada 26 Februari 2018 PLN Sumatera Barat mengingatkan PT Bayang Nyalo Hidro untuk membayar jaminan pada 7 Maret 2018. Namun, Riza juga mengatakan pihak bank sulit memberi jaminan sebab proyek dinilai tidak menguntungkan.

Hal itu utamanya dikarenakan skema Build, Own, Operate, Transfer (BOOT) yang tertuang dalam Permen ESDM Nomor 50 Tahun 2017.

"Permen 50/2017 itu mensyratakan BOOT, kami bangun pakai uang sendiri, tidak disubsidi, bunga komersil, lalu kenapa diserahkan ke pemerintah?" kata Riza.

Memang, kata Riza, negara dalam hal ini memiliki hak di mana pengelolaan sumber daya alam harus dikuasai negara. Namun, pengartiannya tidak berarti dimiliki negara, bisa dalam bentuk pemerintah yang berwenang untuk menentukan tarif dan memberi izin.

Riza mengaku tak semua pengembang berani menceritakan hal ini, sebab takut menerima teguran dari PLN. Atas kondisi ini, dia berharap pemerintah, khususnya Menteri ESDM bisa mendengar kendala dari pihak pengembang.

"Sekarang kan bilang ada sekitar 70 kontrak sepanjang 2017. Tapi itu berdasarkan kontrak lama, bukan berdasarkan Permen 50. Ini bisa sebenarnya bisa diselesaikan, kalau Pak Jonan bersedia bertemu dan mendengar," ujar Riza. (gus/gus)
Terpopuler
    spinner loading
Features
    spinner loading