Menteri Rini Siap Beri Sanksi ke Direksi BUMN Karya
Arys Aditya, CNBC Indonesia
20 February 2018 17:28
Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno melemparkan indikasi bakal mengenakan sanksi kepada jajaran direksi perusahaan pelat merah yang terlibat dalam insiden kecelakaan proyek-proyek infrastruktur beberapa waktu belakangan.
Usai rapat terbatas di Kantor Presiden, Rini menyebut pihaknya mempertimbangkan pemberian sanksi bertepatan dengan momen rapat umum pemegang saham mayoritas BUMN yang akan dilaksanakan jelang kuartal pertama tahun ini berakhir.
"Kan sebentar lagi mau rapat pemegang saham. Entah direksi atau di bawah direksi, Insyallah [pemberian sanksi], kan ada RUPS," ungkapnya, Senin (20/2/2018).
Dia menyatakan sanksi diberikan agar insiden-insiden dalam proyek infrastruktur tidak terjadi lagi. Selain itu, Rini mengatakan sanksi juga bakal membuat kontraktor pelat merah betul-betul menganggap penting dan berkonsentrasi terhadap aspek keamanan proyek.
Namun, Rini memaparkan dirinya bakal mencermati secara mendalam rekomendasi dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat selaku kementerian yang menaungi persoalan teknis.
"Kami harus berkomunikasi dulu. Tergantung ditemukan kesalahannya ada di mana, saya tidak bisa mengatakan siapa atau apa ataupun bagaimana, kita harus menunggu hasilnya dong," ungkap Rini.
Dalam kesempatan berbeda, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengemukakan ambruknya girder tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu (Becakayu) merupakan kejadian ke-14.
Dia menekankan, pihaknya melalui Komite Keselamatan Konstruksi akan memberikan rekomendasi kepada pemilik proyek, yakni Kementerian BUMN dan Kementerian Perhubungan, terkait pemberian sanksi.
"Pasti akan dikenakan sanksi, kami dari PUPR yang membawahi komite keselamatan konstruksi akan memberikan rekomendasi, seperti halnya yang di Soetta kemarin, sanksinya akan diberikan oleh Menhub. Untuk [BUMN] karya, juga seperti tol akan diberikan oleh Menteri BUMN," kata Basuki.

(dru) Next Article Di Tangan Luhut, Proyek-Proyek Tol di RI Bakal Dikebut Tuntas
Usai rapat terbatas di Kantor Presiden, Rini menyebut pihaknya mempertimbangkan pemberian sanksi bertepatan dengan momen rapat umum pemegang saham mayoritas BUMN yang akan dilaksanakan jelang kuartal pertama tahun ini berakhir.
"Kan sebentar lagi mau rapat pemegang saham. Entah direksi atau di bawah direksi, Insyallah [pemberian sanksi], kan ada RUPS," ungkapnya, Senin (20/2/2018).
Namun, Rini memaparkan dirinya bakal mencermati secara mendalam rekomendasi dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat selaku kementerian yang menaungi persoalan teknis.
"Kami harus berkomunikasi dulu. Tergantung ditemukan kesalahannya ada di mana, saya tidak bisa mengatakan siapa atau apa ataupun bagaimana, kita harus menunggu hasilnya dong," ungkap Rini.
Dalam kesempatan berbeda, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengemukakan ambruknya girder tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu (Becakayu) merupakan kejadian ke-14.
Dia menekankan, pihaknya melalui Komite Keselamatan Konstruksi akan memberikan rekomendasi kepada pemilik proyek, yakni Kementerian BUMN dan Kementerian Perhubungan, terkait pemberian sanksi.
"Pasti akan dikenakan sanksi, kami dari PUPR yang membawahi komite keselamatan konstruksi akan memberikan rekomendasi, seperti halnya yang di Soetta kemarin, sanksinya akan diberikan oleh Menhub. Untuk [BUMN] karya, juga seperti tol akan diberikan oleh Menteri BUMN," kata Basuki.

(dru) Next Article Di Tangan Luhut, Proyek-Proyek Tol di RI Bakal Dikebut Tuntas
Most Popular