Kondisi Keuangan Negara di Awal Tahun dalam APBN 2018
Chandra Gian Asmara, CNBC Indonesia
20 February 2018 15:26
Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memaparkan kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018 di awal tahun. Menkeu menyebut, pelaksanaan kas negara di awal 2018 masih cukup positif.
“Baik itu dari sisi penerimaan, belanja negara, dan pembiayaan APBN,” kata Menkeu dalam konferensi pers di Gedung Kemenkeu, Selasa (20/2/2018).
Berikut poin-poin penting dalam pelaksanaan APBN di awal 2018 :
Penerimaan pajak kinclong
Pemerintah sepanjang Januari 2018 berhasil membukukan penerimaan pajak sebesar Rp 78,9 triliun, atau tumbuh 11,17% dibandingkan periode sama tahun lalu yang hanya mencapai Rp 71 triliun.
Penerimaan PPh non migas sepanjang Januari mencapai Rp 41,7 triliun, atau tumbuh 14,9% dari tahun lalu yang hanya Rp 36,3 triliun. Merinci lebih jauh, hampir seluruh jenis penerimaan pajak mencatatkan angka menggembirakan.
Pertumbuhan terbesar, terjadi pada PPh Badan. Pada 2017, pertumbuhan PPh Badan tercatat minus 43,36%. Namun pada awal tahun ini, pertumbuhan penerimaan PPh Badan mengalami pertumbuhan hingga 43,66%.
“Paling spektakuler ini memang PPh Badan. Poin saya, APBN sudah dikelola dengan konsisten, sehat, serta mengedepankan prinsip akuntabilitas,” katanya.
Sementara itu, penerimaan kepabeanan dan cukai di awal tahun mencapai Rp 3,5 triliun, atau tumbuh 16,9 dari target. Capaian tersebut, jauh lebih baik dibandingkan tahun lalu yang mencatatkan pertumbuhan negatif sebsar 28,6%.
“Untuk penerimaan kepabeanan dan cukai, 80% berasal dari bea masuk. Total realisasi 1,8% dari target,” katanya.
Serapan belanja meningkat
Kenaikan penerimaan pajak di awal tahun, ikut mengerek aktivitas belanja pemerintah. Sepanjang Januari 2018, total belanja yang terserap mencapai Rp 63,8 triliun, atau tumbuh 10,7% dari periode sama tahun lalu yang hanya mencapai Rp 57,6 triliun.
Kenaikan tertinggi, berada pada serapan belanja modal. Meskipun secara nominal serapan belanja modal baru mencapai Rp 1 triliun, namun realisasi tersebut mencatatkan pertumbuhan sebesar 71,6% dibandingkan periode sama tahun lalu yang minus 59,7%.
Adapun kegiatan kementerian dan lembaga yang sudah dikontrakkan sampai 14 Februari 2018 mencapai Rp 35 triliun, atau 17,1% dari pagu belanja modal. Adapun pagu kontrak paling besar, diajukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
Disamping itu, program program padat karya tunai pun mulai sedikit terasa. Pada Januari 2018, realisasi bantuan sosial mencapai Rp 5,3 triliun, atau tumbuh 122,2% dari periode sama tahun lalu yang hanya mencapai Rp 4,4 triliun.
“Ini menunjukan komitmen pemerintah yang tetap berupaya meningkatan kualitas APBN, yang salah satunya diakukan melalui perbaikan pola belanja agar lebih produktif,” jelasnya.
Cermati kenaikan harga minyak dan rupiah
Sri Mulyani menegaskan, kenaikan asumsi harga minyak dan kurs saat ini masih berdampak cukup positif terhadap kas negara. Namun, pemerintah akan tetap melakukan mitigasi atas dampaknya terhadap laju inflasi dan beban terhadap badan usaha.
Berdasarkan catatan pemerintah, harga minyak per 31 Januari 2018 mencapai US$ 65,6 per barel, atau lebih tinggi dari asumsi makro sebesar US$ 48 per barel. Sementara itu, kurs rupiah per akhir Januari berada di level Rp 13.380/US$, atau dalam range asumsi makro di level Rp 13.400/US$
(dru) Next Article Sri Mulyani: Pertumbuhan Ekonomi 2018 Bakal Capai 5,4%
“Baik itu dari sisi penerimaan, belanja negara, dan pembiayaan APBN,” kata Menkeu dalam konferensi pers di Gedung Kemenkeu, Selasa (20/2/2018).
Berikut poin-poin penting dalam pelaksanaan APBN di awal 2018 :
Pemerintah sepanjang Januari 2018 berhasil membukukan penerimaan pajak sebesar Rp 78,9 triliun, atau tumbuh 11,17% dibandingkan periode sama tahun lalu yang hanya mencapai Rp 71 triliun.
Penerimaan PPh non migas sepanjang Januari mencapai Rp 41,7 triliun, atau tumbuh 14,9% dari tahun lalu yang hanya Rp 36,3 triliun. Merinci lebih jauh, hampir seluruh jenis penerimaan pajak mencatatkan angka menggembirakan.
Pertumbuhan terbesar, terjadi pada PPh Badan. Pada 2017, pertumbuhan PPh Badan tercatat minus 43,36%. Namun pada awal tahun ini, pertumbuhan penerimaan PPh Badan mengalami pertumbuhan hingga 43,66%.
“Paling spektakuler ini memang PPh Badan. Poin saya, APBN sudah dikelola dengan konsisten, sehat, serta mengedepankan prinsip akuntabilitas,” katanya.
Sementara itu, penerimaan kepabeanan dan cukai di awal tahun mencapai Rp 3,5 triliun, atau tumbuh 16,9 dari target. Capaian tersebut, jauh lebih baik dibandingkan tahun lalu yang mencatatkan pertumbuhan negatif sebsar 28,6%.
“Untuk penerimaan kepabeanan dan cukai, 80% berasal dari bea masuk. Total realisasi 1,8% dari target,” katanya.
Serapan belanja meningkat
Kenaikan penerimaan pajak di awal tahun, ikut mengerek aktivitas belanja pemerintah. Sepanjang Januari 2018, total belanja yang terserap mencapai Rp 63,8 triliun, atau tumbuh 10,7% dari periode sama tahun lalu yang hanya mencapai Rp 57,6 triliun.
Kenaikan tertinggi, berada pada serapan belanja modal. Meskipun secara nominal serapan belanja modal baru mencapai Rp 1 triliun, namun realisasi tersebut mencatatkan pertumbuhan sebesar 71,6% dibandingkan periode sama tahun lalu yang minus 59,7%.
Adapun kegiatan kementerian dan lembaga yang sudah dikontrakkan sampai 14 Februari 2018 mencapai Rp 35 triliun, atau 17,1% dari pagu belanja modal. Adapun pagu kontrak paling besar, diajukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
Disamping itu, program program padat karya tunai pun mulai sedikit terasa. Pada Januari 2018, realisasi bantuan sosial mencapai Rp 5,3 triliun, atau tumbuh 122,2% dari periode sama tahun lalu yang hanya mencapai Rp 4,4 triliun.
“Ini menunjukan komitmen pemerintah yang tetap berupaya meningkatan kualitas APBN, yang salah satunya diakukan melalui perbaikan pola belanja agar lebih produktif,” jelasnya.
Cermati kenaikan harga minyak dan rupiah
Sri Mulyani menegaskan, kenaikan asumsi harga minyak dan kurs saat ini masih berdampak cukup positif terhadap kas negara. Namun, pemerintah akan tetap melakukan mitigasi atas dampaknya terhadap laju inflasi dan beban terhadap badan usaha.
Berdasarkan catatan pemerintah, harga minyak per 31 Januari 2018 mencapai US$ 65,6 per barel, atau lebih tinggi dari asumsi makro sebesar US$ 48 per barel. Sementara itu, kurs rupiah per akhir Januari berada di level Rp 13.380/US$, atau dalam range asumsi makro di level Rp 13.400/US$
(dru) Next Article Sri Mulyani: Pertumbuhan Ekonomi 2018 Bakal Capai 5,4%
Most Popular