Pengadilan Internasional Bentukan China Dikhawatirkan Bias

• Negara komunis tersebut akan membentuk pengadilan internasional di Beijing, Xi’an dan Shenzen untuk menangani perselisihan dagang dan investasi di sepanjang “Belt and Road”, menurut laporan media setempat.

• Muncul berbagai kekhawatiran bahwa sistem hukum tersebut akan parsial untuk kepentingan China.

 
Jakarta, CNBC Indonesia- Rencana China memperluas ekspansi dan investasi bisnis infrastrukturnya di tingkat global, dikenal sebagai "Belt and Road Initiative", sekaligus membawa risiko dan tantangan hukum. Banyak lahirnya perjanjian bisnis yang multi-yurisdiksi ini mendorong China untuk membentuk peradilan internasional sendiri.

Peradilan internasional ini dibentuk untuk menyelesaikan perselisihan atau sengketa yang terjadi akibat hubungan dagang China dan negara lainnya. Menurut Xinhua, China akan membangun pengadilan ini di Beijing, Xi'an, dan Shenzen.

Baca: Dorong Penjualan, Nissan Investasi Rp 128 Triliun di China

Tetapi, rencana ini menciptakan kekhawatiran bahwa sistem hukum yang dipimpin oleh China ini akan berpihak pada negara tersebut daripada pemain asing, seperti dilansir dari CNBC Internasional, Senin (5/2/2018). “Fakta bahwa pengadilan arbitrase akan berada di bawah Pengadilan Tinggi Rakyat adalah bendera merah untuk banyak entitas korporasi,” kata Hugo Brennan, analis di konsultan risiko Verisk Maplecroft, merujuk pada lembaga yudisial tertinggi di China.

“Kejaksaan patuh terhadap Partai Komunis China dan kepentingannya, hal ini akan meningkatkan kekhawatiran yang masuk akal tentang netralitas.”

Kontrol China yang berlebihan adalah keluhan yang paling sering dikemukakan terhadap inisiatif Presiden Xi Jinping untuk mendorong pengaruh ekonomi Beijing di seluruh Asia dan Eropa, dengan andil pemerintah dalam memutuskan negara penerima bantuan dan waktu alokasi dana. Banyak kritik yang menyatakan bahwa Beijing menggunakan program kereta dan pelabuhan senilai puluhan miliar dolar untuk mendesak agenda ekonomi dan politiknya dalam membangun dunia.

“Belum jelas seberapa besar harapan Beijing terhadap otoritas hukum China untuk mempengaruhi perselisihan, yang menurut lintas batas alamnya, juga terikat dengan hukum kedaulatan negara lain,” tulis Chris Devonshire-Ellis, pendiri Dezan Shira & Associates, sebuah lembaga penasehat Asia yang khusus menangani huku, akuntansi dan jasa pemenuhan.

Beijing sendiri sebentarnya sudah memiliki lembaga perselisihan dagang yang bernama Komisi Perekonomian Internasional dan Arbitrase Perdagangan China, tetapi lembaga tersebut sebelumnya menghadapi “masalah yang muncul dari pengaruh politik dan selalu dianggap tidak transparan,” menurut Dezan Shira & Associates.

Kementerian Luar Negeri China belum menanggapi permintaan konfirmasi dari CNBC Internasional. Sementara itu, banyak yang menyambut baik rencana pembentukan pengadilan ini. Sarah Grimmer, sekjen Pusat Arbitrase Internasional Hong Kong, menyebutnya “perkembangan positif” yang mencerminkan sifat proaktif dari pemerintahan Xi.
(gus/gus) Next Article 4 Negara Siapkan Alternatif Inisiatif Belt and Road China