BI Kawal Program DP 0 Rupiah agar Sesuai Aturan

News - Gita Rossiana, CNBC Indonesia
19 January 2018 10:18
BI Kawal Program DP 0 Rupiah agar Sesuai Aturan
Jakarta, CNBC Indonesia - Bank Indonesia (BI) menegaskan akan terus memberi masukan kepada Pemerintah Provinsi DKI terkait program DP nol rupiah. BI berharap program tersebut berjalan sesuai aturan yang ada saat diimplementasikan.

"Skemanya nanti dulu, tapi memang kami memberi masukan kepada DKI untuk mencoba beberapa alternatif," ujar Deputi Gubernur BI Erwin Rijanto saat ditemui di acara Pertemuan Tahunan OJK, Kamis malam (18/1/2018) di Hotel Ritz Carlton, Jakarta.

BI, lanjut Erwin, menginginkan agar program yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tersebut tidak menyalahi regulasi prudensial. "Kami mau semuanya berjalan sesuai prudensial regulasi, nanti kalau ada apa-apa itu bisa jalan dengan risiko dimitigasi,"ungkap dia.


Pada 18 Januari 2018 kemarin, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah melakukan ground breaking program DP nol rupiah di Pondok Kelapa Village. Di sisi lain, Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno berembuk dengan DPD REI DKI Jakarta mengenai teknis penyelenggaraan program tersebut.

Respons Pemerintah
Sebelumnya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengatakan belum ada permintaan konsultasi dari Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta terkait program uang muka (downpayment/DP) nol rupiah.

“Program rumah dgn DP 0% merupakan program pemerintah DKI, sejauh ini belum ada permintaan kepada (pemerintah) pusat untuk memberikan advice atau lainnya,” kata Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul lewat pesan singkat kepada CNBC Indonesia, Jumat (19/01/2018).

Khalawi menegaskan, pemerintah mendungkung setiap untuk mendukung percepatan pembangunan perumahan, khususnya rumah murah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Syaratnya, tambah Khalawi, harus sesuai dengan peraturan yang berlaku.

“Pada prinsipnya program apa saja di wilayah indonesia mana saja yang mendukung percepatan pembangunan rumah murah untuk MBR kami menyambut baik asal sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku serta sejalan dengan kebijakan pemerintah di bidang perumahan dan permukiman,” jelas Khalawi.

Padahal, Sandiaga ingin mensinergikan program DP nol rupiah dengan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang dicanangkan pemerintah melalui Kementerian PUPR. Program FLPP ini memberikan fasilitas berupa DP sebesar 1%, bunga KPR sebesar 5%, dengan tenor 20 tahun.
(hps)
Terpopuler
    spinner loading
Features
    spinner loading