Kereta Cepat Bandung-Jakarta
PT SMI Tunggu Instruksi Luhut dan Sri Mulyani
Arys Aditya, CNBC Indonesia
12 January 2018 11:09
- PT SMI menjadi satu dari 12 lembaga yang terlibat dalam pembiayaan light rail transit (LRT) Jakarta-Bogor-Depok-Bekasi (Jabodebek).
- Dari profil proyek terbaru yang dilansir oleh Kementerian BUMN, jalur kereta tersebut telah mulai memasuki masa konstruksi penuh pada Oktober 2017.
Jakarta, CNBC Indonesia — PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), perusahaan pelat merah di bawah Kementerian Keuangan, menyatakan siap untuk turut terlibat dalam evaluasi megaproyek kereta cepat Jakarta-Bandung.
Direktur Utama PT SMI Emma Sri Martini mengaku hingga kini belum mendapatkan instruksi resmi dari Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan maupun Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
Namun, dia menyatakan kesiapan perseroan untuk terlibat dalam evaluasi proyek tersebut baik dari sisi kajian maupun finansial.
Sebelumnya, PT SMI menjadi satu dari 12 lembaga yang terlibat dalam pembiayaan light rail transit (LRT) Jakarta-Bogor-Depok-Bekasi (Jabodebek). SMI berkontribusi sekitar Rp1,9 triliun dari total kredit sindikasi senilai Rp19,25 triliun.
“Kalau diinstruksikan oleh Menko Maritim atau Menkeu, kami siap saja. Tapi hingga kini belum ada [instruksi], jadi kami belum tahu mau [dilibatkan] seperti apa,” tuturnya usai melakukan rapat konsultasi dengan Luhut, Kamis (11/1/2017) malam.
Adapun, Menko Luhut menyatakan dirinya bersama Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Thomas Lembong telah ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo untuk melakukan evaluasi terhadap proyek bernilai US$5,5 miliar itu.
“Rapat pertama kami minggu depan untuk evaluasi penuh. Dalam sebulan sudah bisa kami berikan laporan indikatif kepada Presiden soal ini,” ungkap Luhut dalam konferensi pers di kantornya, Selasa (9/1/2017).
Dari profil proyek terbaru yang dilansir oleh Kementerian BUMN, jalur kereta tersebut telah mulai memasuki masa konstruksi penuh pada Oktober 2017.
Proyek yang memakan biaya sebesar US$5,5 miliar ini memiliki panjang 142,3 km dan dikerjakan oleh PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) yang merupakan konsorsium dari gabungan perusahaan pelat merah RI, PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI), dan China Railway International Co. Ltd.
Luhut menambahkan Pemerintah bisa saja mengambil opsi penundaan pengerjaan berdasarkan hasil evaluasi ketimbang membiarkan proyek ini sama sekali tidak bisa dikerjakan.
“Nggak apa-apa, mending ditunda daripada mangkrak. Tapi karena sudah ada pernjajian dengan China, kami akan hormati itu, meski sampai hari ini belum ada duit yang cair,” ujarnya.
Direktur Utama PT SMI Emma Sri Martini mengaku hingga kini belum mendapatkan instruksi resmi dari Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan maupun Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
Namun, dia menyatakan kesiapan perseroan untuk terlibat dalam evaluasi proyek tersebut baik dari sisi kajian maupun finansial.
“Kalau diinstruksikan oleh Menko Maritim atau Menkeu, kami siap saja. Tapi hingga kini belum ada [instruksi], jadi kami belum tahu mau [dilibatkan] seperti apa,” tuturnya usai melakukan rapat konsultasi dengan Luhut, Kamis (11/1/2017) malam.
Adapun, Menko Luhut menyatakan dirinya bersama Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Thomas Lembong telah ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo untuk melakukan evaluasi terhadap proyek bernilai US$5,5 miliar itu.
“Rapat pertama kami minggu depan untuk evaluasi penuh. Dalam sebulan sudah bisa kami berikan laporan indikatif kepada Presiden soal ini,” ungkap Luhut dalam konferensi pers di kantornya, Selasa (9/1/2017).
Dari profil proyek terbaru yang dilansir oleh Kementerian BUMN, jalur kereta tersebut telah mulai memasuki masa konstruksi penuh pada Oktober 2017.
Proyek yang memakan biaya sebesar US$5,5 miliar ini memiliki panjang 142,3 km dan dikerjakan oleh PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) yang merupakan konsorsium dari gabungan perusahaan pelat merah RI, PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI), dan China Railway International Co. Ltd.
Luhut menambahkan Pemerintah bisa saja mengambil opsi penundaan pengerjaan berdasarkan hasil evaluasi ketimbang membiarkan proyek ini sama sekali tidak bisa dikerjakan.
“Nggak apa-apa, mending ditunda daripada mangkrak. Tapi karena sudah ada pernjajian dengan China, kami akan hormati itu, meski sampai hari ini belum ada duit yang cair,” ujarnya.
(hps) Next Article Tarif KA Cepat JKT-BDG Rp 200.000 Sekali Jalan, Wika Untung
Most Popular