Menkeu & BI Tegaskan Pilkada Tak Hambat Reformasi Ekonomi

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan momentum pelaksanaan reformasi ekonomi akan tetap dilanjutkan dan digencarkan pemerintah meskipun Indonesia sudah memasuki tahun politik.

Berbicara usai rapat koordinasi di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Sri Mulyani membantah pandangan lembaga pemeringkat internasional Moody’s Investor Services yang menyebut pemilihan kepala daerah (pilkada) di 171 daerah tahun ini akan menganggu momentum reformasi.

“Seluruh alasan [yang menyebut] pemerintah akan terganggu konsentrasinya dan tidak menjalankan berbagai program reformasi ambisiusnya itu salah,” tegas Sri Mulyani, Rabu (10/1/2018).

Ia menjelaskan berbagai upaya reformasi yang baru-baru ini dilakukan pemerintah adalah dengan menghilangkan sekitar 20% larangan terbatas di bidang perdagangan dan mempercepat kemudahan berusaha.

Hambatan-hambatan yang selama ini menjadi penyebab investasi sulit terealisasi akan dievaluasi lebih lanjut oleh pemerintah. Menkeu meminta masyarakat untuk tidak meragukan komitmen reformasi yang dilakukan pemerintah.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Suahasil Nazara menilai berlangsungnya pilkada serentak tahun ini tidak akan menyurutkan langkah pemerintah untuk melakukan reformasi struktural.

“Selama ini juga terjadi pilkada [tapi] reformasi jalan terus di sektor fiskal. Moneter diperbaiki, struktur juga diperbaiki. Jadi jalan terus,” ujarnya.

Senada dengan pemerintah, Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) Mirza Adityaswara pun tak sepakat dengan Moody’s. Menurut Mirza, tidak ada alasan bagi pemerintah untuk tidak melanjutkan reformasi.

“Kita jangan ragukan komitmen pemerintah melakukan reformasi ekonomi. [Tetap] Luar biasa, walaupun tahun politik,” ungkapnya dalam kesempatan yang sama.

Sebelumnya, Moody’s menyatakan pilkada serentak di 171 daerah di Indonesia tahun ini akan sedikit menghambat momentum reformasi perekonomian yang tengah dilakukan pemerintah Indonesia.

“Pemilihan kepala daerah bisa saja memperlambat momentum reformasi ekonomi,” ungkap Moody’s dalam Asia Pacific (APAC) Sovereign 2018 Outlook yang diterbitkan Rabu (10/1/2018). Lembaga itu juga mencatat bahwa Indonesia dan India masih akan melaksanakan pemilihan legislatif tahun 2019 setelah pemilihan regional tahun ini.

Namun, Indonesia bukanlah satu-satunya negara yang diperkirakan akan mengalami perlambatan reformasi ekonomi selama tahun politik. Beberapa negara lain, seperti Malaysia, Pakistan, dan Kamboja, juga diperkirakan akan mengalami hal serupa.
(prm/prm) Next Article Moody's: Pilkada Bisa Hambat Reformasi Ekonomi Indonesia