Moody's: Pilkada Bisa Hambat Reformasi Ekonomi Indonesia
Chandra Gian Asmara, CNBC Indonesia
10 January 2018 13:13
Jakarta, CNBC Indonesia - Lembaga pemeringkat internasional Moody’s Investors Service menyebut pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak di 171 daerah pada tahun ini akan sedikit menghambat momentum reformasi perekonomian yang tengah dijalankan pemerintah Indonesia.
Mengutip laporan Asia Pacific (APAC) Sovereign 2018 Outlook yang diterbitkan Moody’s, Rabu (10/1/2018), Indonesia bukanlah satu-satunya negara yang diperkirakan akan mengalami perlambatan reformasi ekonomi selama tahun politik. Beberapa negara lain, seperti Malaysia, Pakistan, dan Kamboja, juga diperkirakan akan mengalami hal serupa.
“Pemilihan kepala daerah bisa saja memperlambat momentum reformasi ekonomi,” ungkap Moody’s dalam laporannya. Lembaga itu juga mencatat bahwa Indonesia dan India masih akan melaksanakan pemilihan legislatif tahun 2019 setelah pemilihan regional tahun ini.
Adapun negara negara lain di kawasan Asia Pasifik yang akan melaksanakan pemilihan umum (pemilu) tahun ini, antara lain Malaysia, Fiji, Thailand, Bangladesh, Pakistan, Maladewa, dan India.
Berlawanan dengan tren yang terjadi di sebagian besar negara tersebut, pemilu di Fiji justru diperkirakan akan mendukung kelanjutan kebijakan ekonomi negara itu sebab petahana juga ikut berkompetisi mempertahankan posisinya tahun ini.
Sebagai informasi, Indonesia akan menggelar pesta demokrasi di 171 daerah pada pertengahan tahun ini. Pemerintah memperkirakan pagelaran tersebut akan mampu meningkatkan perekonomian nasional pada tahun ini, terutama dari sisi konsumsi.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bahkan meyakini konsumsi rumah tangga dapat tumbuh di atas 5% pada 2018. Kontribusi Pilkada terhadap konsumsi rumah tangga diperkirakan akan terasa pada kuartal pertama dan kuartal kedua tahun ini.
Sementara itu, pemerintah menjamin investasi bisa tumbuh stabil di angka 5%. Adapun pertumbuhan ekonomi tahun ini dipatok optimistis di angka 5,4%.
(prm) Next Article Menkeu & BI Tegaskan Pilkada Tak Hambat Reformasi Ekonomi
Mengutip laporan Asia Pacific (APAC) Sovereign 2018 Outlook yang diterbitkan Moody’s, Rabu (10/1/2018), Indonesia bukanlah satu-satunya negara yang diperkirakan akan mengalami perlambatan reformasi ekonomi selama tahun politik. Beberapa negara lain, seperti Malaysia, Pakistan, dan Kamboja, juga diperkirakan akan mengalami hal serupa.
“Pemilihan kepala daerah bisa saja memperlambat momentum reformasi ekonomi,” ungkap Moody’s dalam laporannya. Lembaga itu juga mencatat bahwa Indonesia dan India masih akan melaksanakan pemilihan legislatif tahun 2019 setelah pemilihan regional tahun ini.
Berlawanan dengan tren yang terjadi di sebagian besar negara tersebut, pemilu di Fiji justru diperkirakan akan mendukung kelanjutan kebijakan ekonomi negara itu sebab petahana juga ikut berkompetisi mempertahankan posisinya tahun ini.
Sebagai informasi, Indonesia akan menggelar pesta demokrasi di 171 daerah pada pertengahan tahun ini. Pemerintah memperkirakan pagelaran tersebut akan mampu meningkatkan perekonomian nasional pada tahun ini, terutama dari sisi konsumsi.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bahkan meyakini konsumsi rumah tangga dapat tumbuh di atas 5% pada 2018. Kontribusi Pilkada terhadap konsumsi rumah tangga diperkirakan akan terasa pada kuartal pertama dan kuartal kedua tahun ini.
Sementara itu, pemerintah menjamin investasi bisa tumbuh stabil di angka 5%. Adapun pertumbuhan ekonomi tahun ini dipatok optimistis di angka 5,4%.
(prm) Next Article Menkeu & BI Tegaskan Pilkada Tak Hambat Reformasi Ekonomi
Most Popular