Skandal Politik Cantrang Susi dan Luhut
Arys Aditya, CNBC Indonesia
09 January 2018 13:12
Jakarta, CNBC Indonesia- Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan dan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti kembali bersitegang. Kali ini, dua menteri yang mengurusi lautan berseteru soal penggunaan alat tangkap cantrang.
Luhut tegas meminta Susi tidak lagi mengeluarkan kebijakan yang tidak nyaman buat nelayan, salah satunya adalah pelarangan untuk gunakan cantrang. "Jangan macem-macem lah. Dari Wapres [Jusuf Kalla] beritahu saya juga supaya semua dihentikan dulu. Jangan ada yang aneh-aneh dulu. Nanti ada demo-demo lagi,” kata Luhut usai rapat koordinasi tingkat menteri di kantornya, Senin (8/1/2018) malam.
Pernyataan ini sebenarnya bukan tiba-tiba, larangan cantrang sudah jadi kemelut yang tak berakhir di antara dua menteri dalam dua tahun terakhir. Sejak pertama kali dilansir melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 2/Permen-KP/2015, kebijakan pelarangan cantrang langsung menjadi kontroversi dan mendapatkan resistensi dari nelayan.
Terbukti, sebulan setelah peraturan itu dilansir, ribuan nelayan melakukan demonstrasi di depan Istana Merdeka Jakarta. Sejumlah perwakilan waktu itu diterima oleh pihak istana. Susi kemudian menunda pelarangan tersebut hingga Desember 2016 setelah Ombudsman RI mengeluarkan rekomendasi yang mengakomodir suara nelayan.
Bukannya mereda, pada pertengahan 2016, ribuan nelayan kembali melakukan aksi setelah persoalan ini tak kunjung selesai. Kali ini, Presiden Joko Widodo sendiri yang turun tangan dan berbicara. Jokowi meminta agar Susi melakukan evaluasi terhadap kebijakan ini.
Presiden bahkan agak kesal karena masalah ini terus berlarut-larut. "Sampai sekarang masalah perikanan misalnya. Kita hanya terus, sudah berapa puluh tahun kita terus bicara trawl, bicara masalah cantrang," kata Jokowi.
Isu ini kemudian berkembang menjadi isu politik setelah Ketua PKB Muhaimin Iskandar turut melemparkan kritik kepada Menteri Susi. Kritikan dikuatkan dengan data Badan Pusat Statistik yang jumlah total pekerja di sektor perikanan mencapai 12 juta orang.
Susi akhirnya kembali menunda kebijakan ini untuk kedua kalinya hingga Desember 2017.
Masalah semakin panjang ketika Wakil Presiden Jusuf Kalla berkunjung ke Bitung, Sulawesi Utara, untuk mendengar suara dari pengusaha kapal dan nelayan. Hasil kunjungan Kalla menguatkan protes yang selama ini terjadi, alhasil surat dari kantor Wakil Presiden pun melayang ke kantor Susi. Meminta Susi untuk membenahi kebijakan itu.
Ketika masalah ini kembali memanas pertengahan tahun lalu, sejumlah sumber menyebutkan Istana melalui Kantor Staf Presiden telah melakukan kajian yang menyebutkan bahwa kebijakan Susi 'belum matang' karena tidak diiringi oleh sosialisasi dan penggantian alat tangkap baru.
Sementara di sisi lain, sumber yang berbeda mengungkapkan bahwa kemelut soal cantrang yang akhirnya melibatkan Menko Luhut dan Wapres JK ini memang sarat bermuatan isu politik. Apalagi, tahun ini dan tahun depan disebut-sebut sebagai 'tahun politik'.
(gus/gus) Next Article Jokowi di Tengah 'Kapal' Menteri Luhut dan Susi
Luhut tegas meminta Susi tidak lagi mengeluarkan kebijakan yang tidak nyaman buat nelayan, salah satunya adalah pelarangan untuk gunakan cantrang. "Jangan macem-macem lah. Dari Wapres [Jusuf Kalla] beritahu saya juga supaya semua dihentikan dulu. Jangan ada yang aneh-aneh dulu. Nanti ada demo-demo lagi,” kata Luhut usai rapat koordinasi tingkat menteri di kantornya, Senin (8/1/2018) malam.
Pernyataan ini sebenarnya bukan tiba-tiba, larangan cantrang sudah jadi kemelut yang tak berakhir di antara dua menteri dalam dua tahun terakhir. Sejak pertama kali dilansir melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 2/Permen-KP/2015, kebijakan pelarangan cantrang langsung menjadi kontroversi dan mendapatkan resistensi dari nelayan.
Bukannya mereda, pada pertengahan 2016, ribuan nelayan kembali melakukan aksi setelah persoalan ini tak kunjung selesai. Kali ini, Presiden Joko Widodo sendiri yang turun tangan dan berbicara. Jokowi meminta agar Susi melakukan evaluasi terhadap kebijakan ini.
Presiden bahkan agak kesal karena masalah ini terus berlarut-larut. "Sampai sekarang masalah perikanan misalnya. Kita hanya terus, sudah berapa puluh tahun kita terus bicara trawl, bicara masalah cantrang," kata Jokowi.
Isu ini kemudian berkembang menjadi isu politik setelah Ketua PKB Muhaimin Iskandar turut melemparkan kritik kepada Menteri Susi. Kritikan dikuatkan dengan data Badan Pusat Statistik yang jumlah total pekerja di sektor perikanan mencapai 12 juta orang.
Susi akhirnya kembali menunda kebijakan ini untuk kedua kalinya hingga Desember 2017.
Masalah semakin panjang ketika Wakil Presiden Jusuf Kalla berkunjung ke Bitung, Sulawesi Utara, untuk mendengar suara dari pengusaha kapal dan nelayan. Hasil kunjungan Kalla menguatkan protes yang selama ini terjadi, alhasil surat dari kantor Wakil Presiden pun melayang ke kantor Susi. Meminta Susi untuk membenahi kebijakan itu.
Ketika masalah ini kembali memanas pertengahan tahun lalu, sejumlah sumber menyebutkan Istana melalui Kantor Staf Presiden telah melakukan kajian yang menyebutkan bahwa kebijakan Susi 'belum matang' karena tidak diiringi oleh sosialisasi dan penggantian alat tangkap baru.
Sementara di sisi lain, sumber yang berbeda mengungkapkan bahwa kemelut soal cantrang yang akhirnya melibatkan Menko Luhut dan Wapres JK ini memang sarat bermuatan isu politik. Apalagi, tahun ini dan tahun depan disebut-sebut sebagai 'tahun politik'.
(gus/gus) Next Article Jokowi di Tengah 'Kapal' Menteri Luhut dan Susi
Most Popular