Jokowi di Tengah 'Kapal' Menteri Luhut dan Susi

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya buka suara soal perseteruan antara Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan dan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti soal penenggelaman kapal.

Kepala Negara mengatakan dirinya meyakini bahwa kebijakan setiap menteri di Kabinet Kerja selalu ditujukan untuk kepentingan negara dan kebaikan rakyat. Sehingga, dia menyatakan tidak mendukung salah satu.

Sebelumnya, usai rapat koordinasi tingkat menteri di bawah Kementerian Koordinator Kemaritiman, Menko Luhut menyatakan bahwa dirinya telah menginstruksikan kepada Susi untuk menghentikan penenggelaman kapal pada tahun ini.

Untuk menegaskan instruksi ini, Luhut bahkan menyatakan bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan kelautan dan perikanan adalah wewenangnya dan KKP berada di bawah kendalinya.

Hal ini kemudian membuat Susi bereaksi melalui akun Twitter dan channel YouTube. Susi menyatakan bahwa hukuman penenggelaman untuk kapal pencuri adalah perintah Undang-Undang dan bukan keinginan pribadinya.

Keesokan harinya, Wakil Presiden Jusuf Kalla turut melemparkan komentar yang memperkuat posisi Luhut. JK menyebutkan bahwa hukuman penenggelaman kapal adalah opsi yang bisa diganti dengan lelang atau pemberikan kapal kepada nelayan Indonesia.

Jokowi mengatakan, penenggelaman kapal merupakan bentuk hukuman maksimal yang bisa memberi efek jera kepada pencuri ikan. Selain itu, Kepala Negara menyebutkan hukuman itu juga menunjukkan kalau Pemerintah RI tegas dan tidak main-main dalam menegakkan hukum.

"Tapi saya bilang ke Bu Susi, di rapat, bahwa sekarang konsentrasinya meningkatkan industri pengolahan ikan khususnya yang berorientasi ekspor, karena ekspornya turun," ungkapnya usai membuka rapat kerja nasional agraria dan tata ruang, Rabu (10/1/2018).
(dru) Next Article Mimpi Luhut di Usia 74: RI Pulih dari Pandemi, Rakyat Kompak