Gejolak Politik Bisa Pengaruhi Rating Utang RI, Kemenkeu Buka Suara
Jakarta, CNBC Indonesia - Risiko ketidakpastian politik di Indonesia tengah meningkat akibat gejolak yang terjadi dalam kurun dua pekan terakhir. Menimbulkan risiko penurunan surat utang atau sovereign rating oleh lembaga pemeringkat internasional.
Plt. Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan Hidayat Amir mengaku tetap optimis lembaga pemeringkat tetap memberikan outlook positif bagi Indonesia di tengah gejolak politik.
Amir menjelaskan memang ada bobot penilaian kestabilan politik dalam perhitungan peringkat seperti Fitch, namun asesmen tersebut untuk gejolak politik dalam jangka panjang.
Di sisi lain, Amir melihat sejauh ini demokrasi di Indonesia masih dinilai baik dan juga penanganan konflik pemerintah bisa diselesaikan dengan baik akan menjadi penilaian positif.
*Saya sih cukup confidence, kalau kita lihat kita biasa mengelola. Indonesia maksudnya sudah matang demokrasinya," kata Amir saat ditemui di Kantor Pusat Kementerian Keuangan, Jakarta pada Jumat (13/11/2026).
Amir mengatakan pemerintah senantiasa menjaga kestabilan politik agar tetap mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Selain itu, Amir yakin gejolak politik terjadi dalam waktu singkat tidak menjadi faktor signifikan penilaian, namun akan lebih ke fundamental ekonomi Indonesia.
"Untuk rating, tidak memberikan dampak hanya penilaian dari sisi short period itu. Mereka pasti akan melihat fundamental itu," tuturnya
"Akan ada review setelah ada rating. Tapi kan akan ada asesmen. Mereka pasti akan lihat secara keseluruhan," tegas Amir.
Sementara itu, ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Dipo Satria Ramli mengatakan risiko ketidakpastian politik meningkat dan bisa berdampak kepada kepercayaan atau confidence.
Dipo mengatakan polemik politik berlarut-larut, bisa mengurangi tingkat kepercayaan pasar dan pelaku usaha yang paling anti dengan ketidakpastian.
Bahkan lebih lanjut bisa berujung pada penurunan sovereign rating Indonesia efek instabilitas politik oleh lembaga pemeringkat seperti Fitch.
"Sangat bisa (turun rating), karena tata kelola dan stabilitas politik atau structural features memang punya bobot paling besar dalam metodologi Fitch," ungkap Dipo kepada CNBC Indonesia.
Risiko lainnya, menurut Dipo akan ada potensi investor akan langsung meminta premi risiko atau risk premium lebih tinggi dan menyebabkan yield SBN naik.
"Kalau yield sovereign bond naik, maka biaya pinjaman perbankan naik seperti kartu kredit, kredit usaha, kredit UMKM, dan lainnya dan beban APBN semakin besar," ujarnya.
Ujung-ujungnya, APBN yang akan mendapatkan tambahan beban dari meningkatnya biaya bunga utang yang harus dibayar pemerintah.
"Misalnya tadinya bunga pemerintah SBN 5 tahun 7.44%. Tapi seandainya karena gejolak politik berlanjut, maka bunga tersebut bisa naik, misalnya jadi 7.75%," ucapnya.
Bobot Politik dalam Penilaian Sovereign Rating
Diketahui, dalam Kriteria Pemeringkatan Negara (Sovereign Rating Criteria), Fitch Ratings memasukkan Indikator Tata Kelola Bank Dunia (World Bank Governance Indicators/WBGI) ke dalam Model Pemeringkatan Negara (Sovereign Rating Model/SRM) yang bersifat kuantitatif sebagai titik awal yang paling objektif.
Selain itu, Fitch melengkapinya dengan penilaian risiko politik dalam kerangka Qualitative Overlay (QO) untuk mencakup faktor-faktor yang tidak sepenuhnya terwakili oleh WBGI.
"Pentingnya risiko politik bagi pemeringkatan negara tercermin dari fakta bahwa WBGI komposit memiliki bobot terbesar, yakni 18,1%, dibandingkan faktor lainnya dalam SRM," mengutip Fitch pada Jumat (13/11/2026).
"Ini berarti WBGI memiliki daya penjelas tertinggi di antara variabel tunggal mana pun terhadap portofolio peringkat negara yang kami tetapkan selama 15 tahun terakhir."
Fitch Ratings sendiri merevisi prospek atau outlook peringkat utang RI atau Indonesia's Long-Term Foreign-Currency Issuer Default Rating menjadi negatif dari sebelumya stabil.
Sementara itu, peringkat utang RI itu sendiri berdasarkan penilaian per Maret 2026 masih tetap BBB alias layak investasi atau investment grade.
Dalam penilaiannya waktu itu, faktor pendorong penilaian peringkat utang terbaru ini ialah fokus pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang ingin mencapai target pertumbuhan ambisius 8% dan peningkatan pengeluaran sosial. Fokus itu mereka anggap dapat menyebabkan perpaduan kebijakan fiskal dan moneter yang jauh lebih longgar, sehingga menciptakan risiko bagi stabilitas makroekonomi dan keuangan.
Meningkatnya risiko itu Fitch sebut tergambar dari rancangan revisi Undang-Undang Keuangan Negara oleh pemerintah dan DPR dalam Prolegnas Prioritas 2026. Melalui revisi itu, Fitch menganggap ada kemungkinan batas defisit dilonggarkan dari yang selama ini konsisten di level 3% PDB.
(arj/arj) [Gambas:Video CNBC]