Krisis Perumahan Menggila, DPR akhirnya Sahkan Aturan Baru
Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah Spanyol mengambil langkah untuk meredam krisis perumahan yang semakin memicu kemarahan masyarakat. Parlemen atau DPR negara tersebut menyetujui aturan baru untuk memperkuat perlindungan penyewa dari penggusuran, sehari setelah ratusan ribu warga menggelar aksi mogok nasional memprotes mahalnya biaya tempat tinggal dan kehidupan sehari-hari.
Majelis rendah parlemen sementara Spanyol mengesahkan salah satu dekret terkait perumahan pada Kamis (12/11/2026). Namun, keberlangsungan kebijakan tersebut masih diliputi ketidakpastian karena negara itu akan menggelar pemilihan umum lebih awal pada akhir November.
Partai oposisi utama, Partai Rakyat atau Popular Party (PP), telah menyatakan akan mencabut kebijakan pemerintahan sayap kiri apabila berhasil mengambil alih kekuasaan. Sejumlah jajak pendapat menunjukkan partai konservatif tersebut berpeluang memenangkan pemilu mendatang.
Mengutip Al Jazeera, Jumat (13/11/2026), keputusan parlemen muncul setelah krisis perumahan memicu gelombang demonstrasi besar di berbagai wilayah Spanyol dalam beberapa bulan terakhir.
Ketegangan mulai meningkat pada September ketika tayangan televisi memperlihatkan penggusuran seorang perempuan berusia 87 tahun, Maria del Carmen Abascal, dari tempat tinggalnya.
Perempuan yang akrab disapa Maricarmen itu kemudian menjadi simbol perjuangan masyarakat menghadapi mahalnya biaya perumahan.
Peristiwa tersebut memicu kemarahan publik dan demonstrasi besar di sejumlah kota. Para pengunjuk rasa bahkan mendirikan tenda-tenda protes, termasuk di Puerta del Sol, salah satu alun-alun paling terkenal di Madrid.
Kematian Maricarmen pada Oktober semakin memperbesar tekanan terhadap pemerintah. Peristiwa itu memicu kemarahan nasional dan mendorong pemerintahan minoritas Perdana Menteri Pedro Sanchez segera mengajukan dua dekret untuk mengatasi krisis perumahan.
Kebijakan yang diusulkan mencakup penguatan perlindungan bagi penyewa yang menghadapi penggusuran serta perpanjangan otomatis kontrak sewa.
Namun, upaya pemerintah menghadapi penolakan dari Partai Rakyat dan sejumlah partai konservatif lainnya.
Kelompok oposisi menilai kebijakan tersebut justru berisiko memperburuk kondisi pasar perumahan. Mereka berpendapat bahwa solusi yang lebih tepat adalah mempercepat pembangunan rumah baru untuk meningkatkan pasokan.
Kegagalan parlemen menyetujui kedua dekret sebelumnya turut mendorong Sanchez mempercepat pelaksanaan pemilihan umum, yang semula dijadwalkan berlangsung pada 2027.
Ratusan Ribu Warga Turun ke Jalan
Krisis politik terkait perumahan semakin memanas setelah serikat-serikat pekerja utama Spanyol menyerukan aksi mogok umum selama 24 jam pada Rabu (11/11/2026).
Ratusan ribu orang turun ke jalan untuk memprotes kenaikan harga sewa dan tingginya biaya hidup.
Aksi tersebut menjadi mogok umum pertama di Spanyol dalam 14 tahun terakhir, sekaligus memperlihatkan besarnya ketidakpuasan masyarakat terhadap kesulitan memperoleh hunian dengan harga terjangkau.
Tekanan publik akhirnya diikuti pembahasan ulang kebijakan perumahan di parlemen.
Dalam pemungutan suara yang berlangsung ketat, dekret pertama berhasil disahkan dengan dukungan 35 suara berbanding 34 suara.
Aturan tersebut memperpanjang perlindungan terhadap penggusuran bagi penyewa yang dinyatakan berada dalam kondisi rentan secara ekonomi atau sosial oleh lembaga layanan sosial.
Perlindungan itu berlaku selama pemerintah daerah belum mampu menyediakan tempat tinggal alternatif bagi penyewa yang bersangkutan.
Dengan demikian, penyewa yang menghadapi kesulitan keuangan atau kondisi sosial tertentu mendapatkan perlindungan tambahan agar tidak langsung kehilangan tempat tinggal tanpa adanya solusi hunian pengganti.
Aturan Pembatasan Spekulasi Properti Ditolak
Meski berhasil meloloskan perlindungan bagi penyewa, pemerintah tidak memperoleh dukungan yang sama untuk kebijakan lain yang ditujukan membatasi spekulasi di pasar properti.
Dekret kedua mengusulkan larangan bagi perusahaan yang bergerak di pasar real estat untuk membeli properti dengan harga kurang dari 70% nilai properti tersebut.
Langkah itu dimaksudkan untuk menekan praktik pembelian properti dengan harga jauh di bawah nilainya yang berpotensi mendorong aktivitas spekulatif.
Namun, usulan tersebut gagal disahkan setelah memperoleh 34 suara mendukung dan 35 suara menolak.
Kekalahan pemerintah terjadi setelah partai berhaluan tengah-kanan dari wilayah Basque memilih bergabung dengan blok sayap kanan dalam menolak aturan tersebut. Padahal, partai yang sama sebelumnya mendukung dekret perlindungan penyewa.
Partai tersebut beralasan bahwa pembatasan transaksi properti berpotensi membuat pemilik rumah menarik aset mereka dari pasar penyewaan.
Jika hal itu terjadi, jumlah rumah yang tersedia untuk disewa dikhawatirkan semakin berkurang, sehingga justru mendorong harga sewa lebih tinggi.
Perbedaan pandangan mengenai cara mengatasi krisis perumahan kini menjadi salah satu isu penting menjelang pemilihan umum Spanyol pada akhir November.
Pemerintahan Sanchez berupaya memperkuat perlindungan penyewa dan membatasi praktik spekulasi, sementara kelompok konservatif lebih menekankan peningkatan pasokan melalui pembangunan perumahan baru.
Â
(luc/luc) [Gambas:Video CNBC]