Korban Gempa NTT Dapat Keringanan KUR, Bunga 0% pada 2027

Jakarta, CNBC Indonesia - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyiapkan relaksasi kredit hingga tiga tahun bagi debitur Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang terdampak bencana gempa di Nusa Tenggara Timur (NTT).

Sejalan dengan relaksasi ini, pemerintah juga menetapkan bunga KUR bagi debitur terdampak menjadi 0% pada 2027.

Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi mengatakan relaksasi kredit tersebut diberikan kepada masyarakat terdampak bencana di delapan kabupaten di NTT. OJK akan mendukung proses restrukturisasi kredit hingga tiga tahun bagi debitur yang memenuhi ketentuan.

Langkah ini diharapkan dapat memberikan ruang bagi masyarakat dan pelaku usaha untuk memulihkan kondisi keuangan setelah terdampak bencana.

"Kemudian terkait dengan kredit tadi Pak Menko sampaikan untuk di daerah yang bencana, yang terutama untuk di NTT kami memberikan restrukturisasi di NTT tersebut untuk mereka yang terdampak dengan bencana sampai dengan 3 tahun, itu di 8 kabupaten di NTT," kata Friderica yang akrab dipanggil Kiki, Rabu (11/11/2026).

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan pemerintah juga memberikan keringanan bunga KUR bagi debitur terdampak gempa di NTT.

Pada 2027, bunga atau margin KUR bagi debitur terdampak ditetapkan sebesar 0%. Selanjutnya, pada 2028, bunga KUR akan dikenakan sebesar 3%.

Airlangga juga menyampaikan bahwa restrukturisasi kredit dilakukan pada tahun ini. Dengan demikian, penanganan kredit bagi debitur terdampak mencakup restrukturisasi dan keringanan bunga untuk membantu pemulihan ekonomi masyarakat.

Kebijakan tersebut dibahas dalam rapat koordinasi Komite Kebijakan KUR yang turut dihadiri Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Rakyat (PKP) Maruarar Sirait, Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti dan perwakilan OJK.

Selain kebijakan relaksasi bagi korban bencana, pemerintah menetapkan target penyaluran KUR pada 2027 sebesar Rp394 triliun. Dari jumlah tersebut, alokasi KUR reguler mencapai Rp325 triliun.