Poles Kondisi BUMN Karya Butuh Biaya Besar, Ini Buktinya!
Jakarta, CNBC Indonesia - Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara menyebut bahwa upaya mendorong transformasi BUMN Karya membutuhkan biaya besar. Pasalnya, persoalan yang dihadapi oleh sejumlah perusahaan BUMN Karya dianggap cukup fundamental.
Chief Operating Officer (COO) BPI Danantara, Dony Oskaria mengakui bahwa transformasi BUMN Karya belum sepenuhnya berjalan, mengingat skala perbaikan yang harus dilakukan cukup besar. Terlebih lagi, dari tujuh perusahaan BUMN Karya yang dikelola Danantara, hanya tiga perusahaan saja yang dinilai berada dalam kondisi keuangan sehat.
"Dalam proses transformasi (BUMN), kita sudah melakukan koreksi terhadap pembukuan itu Rp 135 triliun. Teman-teman bisa bayangkan dan juga masyarakat bisa bayangkan bahwa inilah yang kita persoalan selama ini harus kita bereskan dengan adanya Danantara," kata Dony dalam Squawk Box CNBC Indonesia, Kamis (27/8/2026).
Dirinya melanjutkan, salah satu langkah yang ditempuh Danantara dalam membenahi BUMN Karya yakni melalui pembangunan kembali roadmap (peta jalan) bisnis secara jangka panjang. Dalam konteks ini, Danantara membuka peluang pengerucutan BUMN Karya menjadi tiga perusahaan saja pada masa mendatang.
"Instead-nya kita ingin itu hanya punya 3 perusahaan karya. Karena dengan banyaknya perusahaan karya, kemudian juga situasinya seperti ini itu menyebabkan bahwa tidak memberikan nilai tambah bahwa beresiko ke depannya. Nah, karya ini tidak hanya punya masalah di induknya, tetapi juga punya masalah di anak-anaknya. Inilah makanya proses perbaikan karya ini harus satu persatu," jelasnya.
Menurutnya, permasalahan yang ada di BUMN Karya tidak hanya berada di induk perusahaan, melainkan hingga anak usaha sehingga proses penyehatan harus dilakukan secara bertahap. Apalagi, ada sejumlah perusahaan yang asetnya tidak mencukupi untuk menutup kewajiban utangnya.
Pada akhirnya, proses penyehatan BUMN Karya juga harus memperhitungkan dampaknya terhadap ekosistem bisnis konstruksi, termasuk dampak yang dirasakan oleh vendor dan subkontraktor proyek-proyek BUMN Karya. Dari situ, Danantara tidak bisa mengambil jalan pintas dengan hanya menyelesaikan persoalan finansial melalui kepailitan.
Lantas, setelah menyiapkan berbagai skenario selama lebih dari enam bulan, Danantara menargetkan penataan masalah BUMN-BUMN Karya dapat diselesaikan pada akhir tahun 2026. Namun, kembali lagi, proses pembenahan tersebut akan menimbulkan biaya, termasuk potensi write-off (penghapusan) terhadap aset maupun pinjaman bagi perusahaan yang tidak memiliki aset penyangga yang memadai.
Dalam proses transformasi tersebut, Danantara mendapat dukungan dari sejumlah lembaga pemerintah, termasuk Kejaksaan Agung, BPKP, Kementerian Hukum, KPK, serta Kementerian Keuangan. Dony menyebut keterlibatan berbagai pihak tersebut diperlukan untuk memastikan proses streamlining BUMN Karya dapat berjalan lancar dan tidak menimbulkan persoalan serupa di kemudian hari.
Tak ketinggalan, Dony menyebut PT Hutama Karya dapat menjadi tolok ukur sebagai BUMN Karya yang kondisi keuangannya relatif sehat. Meski demikian, perusahaan tersebut diharapkan tetap berhati-hati dalam mengelola bisnis jalan tol, khususnya ruas-ruas baru di Sumatera, agar tidak kembali menghadapi persoalan finansial yang sama.
"Nah ini yang saya harapkan kepada mereka untuk tol di jaga hati-hati sehingga nanti tidak masuk lagi ke dalam persoalan yang sama ke depannya," pungkas Dony.