Ada Perang di Timur Tengah, Begini Kondisi Ekonomi Terkini Versi BI
Jakarta, CNBC Indonesia - Bank Indonesia (BI) mengungkapkan kondisi ekonomi Indonesia meskipun perang Timur Tengah sejak akhir Februari 2026 memperburuk kondisi dan prospek perekonomian global.
Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan I 2026 meningkat ditopang permintaan domestik. Konsumsi rumah tangga naik didukung oleh peningkatan permintaan rumah tangga terkait perayaan Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) sejalan perbaikan penghasilan di beberapa kelompok pendapatan yang bersumber dari pemberian Tunjangan Hari Raya (THR), belanja sosial Pemerintah, dan berbagai insentif Pemerintah lainnya.
Investasi juga diprakirakan tetap baik, didorong terutama oleh akselerasi investasi Pemerintah, termasuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dan investasi Danantara.
"Ke depan, dampak memburuknya perekonomian dan pasar keuangan global akibat perang Timur Tengah perlu diantisipasi dan direspon secara tepat untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional," ujar Gubernur BI Perry Warjiyo saat Konferensi Pers RDG BI pada Selasa (17/3/3036).
Untuk itu, sinergi kebijakan Pemerintah dan Bank Indonesia serta pemangku kepentingan lainnya makin diperkuat agar dapat menjaga permintaan domestik dan mendukung pertumbuhan ekonomi dalam kisaran 4,9-5,7%.
Selain itu, Neraca perdagangan pada Januari 2026 mencatat surplus sebesar US$ 1,0 miliar, lebih rendah dibandingkan dengan surplus pada Desember 2025 sebesar 2,5 miliar dolar AS akibat perlambatan permintaan dunia terhadap ekspor nonmigas.
Aliran modal dan finansial pada Januari-Februari 2026 secara kumulatif mencatat net inflows sebesar US$ 1,6 miliar ditopang oleh aliran masuk modal asing ke Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI).
Pada Maret 2026, investasi portofolio mencatat net outflows sebesar US$ 1,1 miliar dipicu oleh meningkatnya ketidakpastian pasar keuangan global akibat perang di Timur Tengah. Posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Februari 2026 terjaga sebesar 151,9 miliar dolar AS, setara dengan pembiayaan 6,1 bulan impor atau 5,9 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri Pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor.
Ke depan, menurunnya prospek pertumbuhan ekonomi dunia dan naiknya harga minyak global perlu mendapat perhatian karena dapat memperlebar defisit transaksi berjalan menuju batas atas kisaran defisit 0,9% sampai dengan 0,1% dari PDB.
Dalam kaitan itu, sinergi kebijakan untuk memperkuat kinerja neraca pembayaran dan ketahanan eksternal, termasuk membangun kepercayaan investor global, akan terus ditingkatkan.
Inflasi IHK pada Februari 2026 tercatat sebesar 4,76% (yoy) terutama dipengaruhi oleh faktor temporer base effect dari kebijakan diskon tarif listrik rumah tangga sebesar 50% pada Januari dan Februari 2025.
Inflasi inti tetap terjaga sebesar 2,63% (yoy) terutama didorong oleh kenaikan harga emas. Inflasi kelompok volatile food (VF) tercatat sebesar 4,64% (yoy), tetap terjaga di tengah peningkatan permintaan pada periode perayaan HBKN Tahun Baru Imlek dan periode Ramadan 1447 H dan penurunan pasokan akibat gangguan cuaca.
Ke depan, Bank Indonesia (BI) memandang inflasi IHK tahun 2026 dan 2027 tetap dalam kisaran 2,5±1%, meskipun lebih tinggi dari prakiraan sebelumnya dipengaruhi oleh prospek harga komoditas global yang meningkat.
Inflasi inti diprakirakan tetap terkendali, sementara inflasi VF meningkat akibat kenaikan harga pangan dan pupuk global.
"Bank Indonesia akan terus memperkuat respons kebijakan moneter pre-emptive serta bersinergi dengan Pemerintah dalam Tim Pengendalian Inflasi Pusat/Daerah (TPIP/TPID) melalui penguatan implementasi Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) guna menjaga inflasi tetap terkendali dalam sasarannya," ujar Perry.
(haa/haa) Add
source on Google