BI Pastikan 24 Jam Jaga Rupiah Saat Libur Panjang Lebaran 2026

Jakarta, CNBC Indonesia - Perang di Timur Tengah antara Iran dengan Amerika Serikat dan Israel membuat Bank Indonesia (BI) meningkatkan kewaspadaan untuk menjaga pergerakan kurs rupiah.

Deputi Gubernur BI Destry Damayanti mengatakan, meskipun pasar keuangan domestik tutup selama periode libur Lebaran 2026, namun di luar negeri mata uang rupiah masih terus diperdagangkan, sehingga gejolaknya masih harus dipantau 24 jam.

"Memang pasar domestik kan tutup, tapi pasar di luar itu tidak tutup. Nah ini yang kami terus berjaga-jaga, 24 jam kami terus memantau pasar untuk dolar, untuk rupiah dolar, yang dalam hal ini kita lihat melalui pasar NDF," kata Destry saat konferensi pers hasil rapat dewan gubernur BI secara daring, Selasa (17/3/2026).

Destry menegaskan, kewaspadaan terhadap pergerakan transaksi kurs menjadi penting karena konflik di Timur Tengah itu terbukti telah membuat ketidakpastian pasar keuangan global makin memburuk, ditandai dengan aliran modal asing yang tercatat terus keluar dari pasar negara berkembang.

Pada Maret 2026, investasi portofolio mencatat net outflows sebesar 1,1 miliar dolar AS dipicu oleh meningkatnya ketidakpastian pasar keuangan global akibat perang di Timur Tengah. Berbalik arah dari aliran modal dan finansial pada Januari-Februari 2026 yang secara kumulatif net inflows 1,6 miliar dolar AS.

Aliran modal asing yang keluar atau outflow ini turut menjadi salah satu pemicu utama terpuruknya pergerakan mata uang menghadapi dolar AS.

"Dengan premium risk yang makin meningkat karena adanya ketidakpastian global yang sangat tinggi, maka untuk emerging market sebagai gambaran sekarang ini emerging market itu semua mata uang itu terpuruk," papar Destry.

BI mencatat, nilai tukar rupiah pada 16 Maret 2026 tercatat sebesar Rp 16.985 per dolar AS, melemah 1,29% (ptp) dibandingkan dengan level akhir Februari 2026 sejalan dengan pelemahan mata uang negara non-USD.

"Jadi sepanjang bulan Maret ini saja rupiah memang terdepresiasi 1,29 persen. Tapi kita lihat beberapa negara lain seperti India itu 1,52 persen, Filipina 3,71 persen, dan Thailand itu 4,47 persen. Jadi artinya kita di kawasan ini memang menghadapi permasalahan yang sama," tutur Destry.

Add as a preferred
source on Google