Heboh Kasus Peretasan Bank, Perbanas Hingga Danantara Buka Suara

Jakarta,CNBC Indonesia - Kasus fraud terkait dengan aktivitas transfer ilegal atas dana di beberapa bank yang kerugiannya ditaksir mencapai Rp 200 miliar membuat heboh industri perbankan dan masyarakat.

Ketua Indonesian Risk Professional Association (IRPA), Alan Yazid, menegaskan bahwa ancaman siber terhadap sektor keuangan Indonesia semakin serius dan berpotensi menimbulkan dampak sistemik yang luas.

"Gangguan siber yang masif bisa menghentikan layanan penting, merusak kepercayaan nasabah, dan bahkan memicu krisis likuiditas. Karena itu, IRPA merilis publikasi berbasis risiko yang ditujukan kepada seluruh bank di Indonesia, dengan metodologi ketat, didukung Perbanas Institute," ujar Alan, dikutip dalam pernyataan resmi, (16/12/2025).

Alan menambahkan, "Kita harus menciptakan benteng digital yang mampu belajar dan berevolusi secepat ancamannya."

Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Pengawas Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara, Muliaman Hadad, menegaskan bahwa ancaman siber kini bukan lagi sesuatu yang bisa diabaikan. "Sepuluh tahun lalu belum terlalu mengancam. Kini, setiap bank pasti akan kena serangan siber. Pasti. Tinggal tergantung mereka siap atau tidak," katanya.

Ia menekankan bahwa manajemen risiko bukan penghambat pertumbuhan, melainkan fondasi agar pertumbuhan berlangsung solid dan sehat. Kekhawatiran itu semakin relevan dengan mencuatnya kasus dugaan peretasan terhadap sistem pembayaran BI-FAST, infrastruktur real-time yang dikelola Bank Indonesia.

Sejak 2024 hingga Maret 2025, terdeteksi anomali transaksi dan indikasi penipuan elektronik yang memanfaatkan celah keamanan dalam sistem transfer BI-FAST. Potensi kerugian dari insiden ini diperkirakan mencapai ratusan miliar rupiah. Bank Indonesia menegaskan bahwa BI-FAST secara keseluruhan tetap aman dan sesuai standar internasional, namun insiden tersebut menunjukkan titik lemah sering kali berada pada pengamanan internal peserta.

Di sisi lain, Ketua LSP Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (BSMR), Gandung Troy Sulistyantoro, mengingatkan bahwa dampak serangan siber tidak hanya berupa kerugian finansial, tetapi juga merusak reputasi lembaga. "Kerugian akibat pencurian data, ransomware, dan penyalahgunaan identitas digital dapat menimbulkan efek domino yang lebih luas terhadap kepercayaan publik," jelasnya.

Turut menanggapi hal itu, Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi Perekonomian Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Slamet Aji Pamungkas, menyoroti bahwa ancaman siber kini semakin kompleks karena sering muncul melalui rantai pasok digital atau pihak ketiga. "Sekitar 70% aspek keamanan bergantung pada perilaku manusia. Literasi digital dan kualitas SDM adalah aspek krusial yang tak bisa diabaikan dalam strategi mitigasi risiko nasional," ujarnya.

Rektor Perbanas Institute, Hermanto Siregar, menambahkan dimensi global dengan mengutip survei Federal Reserve Amerika Serikat. "Survei itu menyebut kecerdasan buatan (AI) sebagai potensi market shock dalam 12-18 bulan mendatang. Jika berinteraksi dengan ketegangan geopolitik, risiko ini bisa memperburuk disrupsi siber dan teknologi," katanya. Ia menekankan bahwa tekanan inflasi yang menetap serta suku bunga jangka panjang yang tinggi semakin mempertebal kompleksitas lanskap risiko ekonomi digital global.

Sebelumnya, Bank Indonesia (BI) buka suara perihal kasus fraud terkait dengan aktivitas transfer ilegal atas dana di beberapa bank yang kerugiannya ditaksir sebesar Rp 200 miliar.

Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso mengungkapkan bank sentral terus memantau kasus yang tengah ditangani oleh pihak berwajib tersebut. Menurutnya, BI terus berkoordinasi dengan OJK dan penegak hukum untuk memastikan langkah pemulihan dan penguatan keamanan terus berjalan secara konsisten.

"Perbankan yang terkait dalam kasus ini, telah diminta untuk melakukan penguatan prosedur pengamanan transaksi. Proses ini penting dalam menjaga agar fraud ini tidak mengganggu stabilitas sistem pembayaran dan pelindungan konsumen terpenuhi," tegas Denny dalam pernyataan resmi, Senin malam (8/12/2025).

Dalam pernyataan resmi ini, Denny menegaskan BI dan industri sistem pembayaran senantiasa terus berupaya memperkuat keamanan dan keandalan sistem pembayaran nasional dan keberlanjutan transformasi digital di sektor keuangan.

"Hal ini dilakukan dengan terus memperkuat tata kelola TI, keandalan teknologi, asesmen keamanan, implementasi fraud detection system, kesiapan respons dalam hal terjadi insiden, mekanisme audit, serta peningkatan pelindungan konsumen," paparnya.

Selain itu, lanjut Denny, BI juga telah mengeluarkan ketentuan mengenai ketahanan dan keamanan siber di bulan April 2024 sebagai pedoman bagi Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran di Indonesia untuk menghadapi risiko serangan siber dan fraud.

Dia juga menambahkan penguatan bersama yang dilakukan oleh regulator, industri, dan masyarakat menjadi kunci ekosistem pembayaran yang aman dan berintegritas.

Adapun, layanan BI-Fast dikembangkan dan dioperasikan sesuai standar operasional dan keamanan yang berlaku.

"Pengiriman instruksi transaksi dari bank ke BI telah dilengkapi dengan pengamanan yang memadai melalui jaringan komunikasi yang aman," tegas Denny.

Namun demikian, BI mengingatkan peserta BI-Fast perlu memperhatikan pengamanan yang dilakukan di sisi internal termasuk dalam penggunaan penyelenggara penunjang, sesuai dengan prinsip keamanan teknologi informasi, ketahanan suatu sistem dilihat dari titik terlemah dari komponen-komponen yang membentuk sistem tersebut.

"Dengan pemenuhan standar internasioal dalam layanan BI Fast, kami menghimbau masyarakat untuk tidak ragu dan dapat terus bertransaksi dengan BI Fast, serta memanfaatkan instrumen pembayaran digital yang cepat, mudah, murah, aman dan andal," ujar Denny.

Namun, Denny mengingatkan masyarakat juga tetap dihimbau untuk selalu memeriksa kembali data transaksi, menjaga kerahasiaan PIN dan OTP, serta memanfaatkan fitur notifikasi untuk memantau aktivitas rekening.