Purbaya Ogah Danai Family Office, Ini Respons Jubir Luhut

Jakarta, CNBC Indonesia - Juru Bicara Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Pandjaitan, Jodi Mahadi, menanggapi pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa perihal tidak menggunakan APBN untuk mendanai pendirian Family Office atau Wealth Management Consulting (WMC).

Menurut Jodi, inisiatif Family Office bukan proyek pemerintah yang dibiayai APBN. Rencana pembentukan itu disebut merupakan langkah strategis untuk menarik investasi global supaya dikelola di Indonesia secara produktif.

Baca: Purbaya Pastikan APBN Tak Modali Rencana Luhut Bentuk Family Office

"Inisiatif Family Office bukan proyek pemerintah yang dibiayai APBN, melainkan langkah strategis untuk menarik arus investasi global agar dikelola dan ditanamkan di Indonesia secara produktif," kata Jodi kepada detikcom, dikutip Kamis (16/10/2025).

Ia melanjutkan, sejak awal pembahasan lintas kementerian dan lembaga (K/L) seperti Kementerian Keuangan hingga Otoritas Jasa Keuangan (OJK), telah menekankan bahwa peran pemerintah hanya bersifat regulatif dan kebijakan, bukan pembiayaan fiskal.

"Yang dibutuhkan adalah dukungan regulasi, tata kelola dan kepastian hukum agar Indonesia menjadi tujuan yang kredibel bagi Family Office Internasional," imbuh Jodi.

Selain itu, pendirian Family Office juga dinilai sejalan dengan arah pengembangan Indonesia Financial Centre dan kawasan ekonomi khusus sektor jasa keuangan. Tujuannya, menjadikan Indonesia sebagai pusat keuangan regional yang transparan, berdaya saing dan mendukung ekonomi riil.

Sebelumnya, Purbaya menyebut rencana Family Office adalah isu lama dan dirinya tidak terlibat mengenai rencana tersebut. Sebagai Menteri Keuangan pun, dia mempersilahkan rencana tersebut direalisasikan, tetapi tidak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Kalau DEN bisa bangun sendiri, ya bangun aja sendiri. Saya anggarannya nggak akan alihkan ke sana. Saya fokus alokasi anggaran yang tepat, nanti pas melaksananya tepat waktu, tepat sasaran, dan nggak ada yang bocor. Itu aja," tegas Purbaya kepada pewarta di kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Kamis (14/10/2025).

Dia pun mengaku tidak memberikan masukan apapun soal rencana pembentukan pusat family office di Indonesia. Namun, dia memastikan mendukung wacana ini.

"Saya enggak terlibat. Kalau mau, saya doain lah," ujarnya.

Purbaya juga menuturkan dirinya tidak mengetahui konsep family office kendati Luhut kerap berbicara soal ini. Dia pun mengatakan belum pernah melihat konsep family office sehingga tidak bisa menjawab.

Pada Maret 2025, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto diketahui tengah membentuk tim untuk merealisasikan pendirian Family Office di Indonesia.

Menurut Luhut, tim nya sendiri di DEN sudah bergerak sejak 6 bulan lalu untuk mempersiapkan pembentukan Family Office di Indonesia.

"Ya kita segera, tadi tim bekerja, mulai besok mereka bekerja dengan timnya Pak Airlangga, dengan tim kami, karena sebenarnya kita sudah mengerjakan 6 bulan," kata Luhut seusai mengadakan pertemuan dengan Airlangga di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (12/3/2025).

Luhut berujar, Family Office akan terbentuk pada tahun ini. Ia pun memastikan telah mendapatkan berbagai masukkan dari berbagai pelaku pengelola Family Office, termasuk Ray Dalio, investor AS pendiri Bridgewater Associates yang kini menjadi orang kepercayaan Presiden Prabowo Subianto.

Prabowo dan seluruh menteri, termasuk Menteri Keuangan saat itu, Sri Mulyani Indrawati, ia katakan telah sepakat untuk membentuk Family Office di Indonesia.

"Semua, bukan soal Kementerian Keuangan saja, semua kita harus setuju. Tapi kalau sudah yang mau taruh duitnya setuju kan itu yang paling penting," tutur Luhut.

Sebagai catatan, rencana Indonesia membentuk Wealth Management Center atau Family Office telah mendapatkan restu sejak masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Family Office adalah perusahaan swasta yang mengelola harta keluarga-keluarga kaya. Rencananya, pemerintah akan menetapkan Family Office di Bali dan IKN.

(fsd/fsd)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Crazy Rich China Ramai-Ramai Tinggalkan Singapura, Ini Penyebabnya