Menkeu Mau Tarik Rp 200 T 'Duit Nganggur' di BI

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan akan memperbaiki koordinasi kebijakan fiskal dan moneter guna menjaga stabilitas perekonomian Indonesia.

Dia menilai selama ini ada kesalahan pengelolaan kebijakan fiskal dan moneter yang memicu kekeringan likuiditas di masyarakat sehingga menahan laju pertumbuhan ekonomi.

Purbaya mengatakan Indonesia sempat mengalami pengetatan likuiditas pada 2024. Dia menilai likuiditas perekonomian "dibuat ketat" oleh pemerintah dan BI saat itu dengan suku bunga tinggi, kebijakan penarikan pajak yang ekspansif, tanpa disertai dengan kebijakan belanja yang tepat waktu.

Baca: Rupiah Ditutup Menguat, Dolar AS Turun Jadi Rp16.455

"Yang saya enggak tahu Mei jatuh lagi, Juni, Juli, Agustus jatuh ke 0% jadi periode perlambatan ekonomi yang sempat 2024 gara-gara uang ketat tadi dipulihkan sedikit, tapi belum pulih penuh di rem lagi ekonominya, itu dari sisi fiskal dan moneter," ucap Purbaya dalam rapat kerja dengan Komisi XI, Rabu (10/9/2025).

"Pemerintah karena terlambat membelanjakan anggaran, membelanjakan APBN nya, uangnya kan tetap di bank sentral, rajin narik pajak, enggak apa masuk ke bank sentral kalau dibelanjakan lagi, enggak apa, tapi kan enggak, kita santai-santai kering sistemnya, bank sentral kita juga sama," tegasnya.

Alhasil, ekonomi melambat mulai 2023 hingga jelang kuartal II-2024. Namun, kesalahan kebijakan itu malah direspons dengan menyalahkan tekanan ekonomi global saat itu. Purbaya menekankan, padahal roda perekonomian Indonesia mayoritas digerakkan oleh konsumsi domestik.

Baca: Menkeu Beberkan RI Pernah Alami Likuiditas Ketat di 2024

"Kita semua tunjuk ini gara-gara global, padahal ada kebijakan dalam negeri yang salah juga, yang utamanya mengganggu kita karena 90% perekonomian kita di drive domestik demand," ucapnya.

Guna menghindari 'dana nganggur' di bank sentral, Purbaya menuturkan pihaknya akan menarik uang pemerintah, di antaranya Saldo Anggaran Lebih (SAL) dan Sisa Lebih Pembayaran Anggaran (SiLPA), yang totalnya sekitar Rp 425 triliun. SAL ini berada rekening pemerintah di BI. Dia menuturkan akan menarik Rp 200 triliun dan mengembalikannya ke sistem perekonomian.

"Jadi tugas saya di sini adalah menghidupkan kedua mesin tadi, mesin moneter dan mesin fiskal. Nanti saya mohon restu dari parlemen untuk saya menjalankan tugas itu. Langkah pertama sudah kami jalankan. Saya sudah lapor ke presiden, Pak, saya akan taruh uang ke sistem perekonomian. Berapa?," katanya

"Saya sekarang punya Rp 425 triliun di BI cash. Besok saya taruh (ke sistem) Rp 200 triliun," tegasnya.

Dia pun mewanti-wanti BI, jika uang Rp 200 triliun sudah berada di sistem perekonomian, jangan diserap lagi uangnya.

"Kalau itu masuk ke sistem dan saya nanti sudah minta ke bank sentral jangan diserap uangnya. Biar aja kalian dengan menjalankan kebijakan moneter, kami dari sisi fiskal yang menjalankan sedikit. Tapi nanti mereka juga akan mendukung. Artinya ekonomi akan bisa hidup lagi," kata Purbaya.

Purbaya memastikan anggaran pemerintah ini tidak akan dibiarkan mengendap. Dia yakin bank komersial akan terdorong untuk mencari imbal hasil lebih tinggi karena ada biaya dari dana tersebut. Mekanisme pasar inilah yang diharapkan bisa memacu penyaluran kredit.

"Jadi saya memaksa market mechanism berjalan dengan memberi senjata ke mereka. Jadi memaksa perbankan berpikir lebih keras untuk bekerja supaya dapat return yang tinggi," tegas Purbaya.

(haa/haa)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Bos LPS Cerita Terima 2,2 Miliar Serangan Siber Dalam 2 Minggu