Bulan Pembiayaan Syariah dimulai, Bos BI Ungkap 3 Fokus Utama

Mentari Puspadini, CNBC Indonesia
25 June 2024 11:45
Suasana pelayanan kantor cabang Bank Syariah Indonesia, Jakarta Senin (1/2). PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI/BRIS) resmi beroperasi. Direktur Utama BRIS Hery Gunardi menjelaskan bahwa integrasi ketiga bank BRIsyariah, BNI Syariah dan BSM telah dilaksanakan sejak Maret 2020 atau memakan waktu selama 11 bulan.
Foto: Suasana pelayanan kantor cabang Bank Syariah Indonesia. (CNBC Indonesia/ Muhammad Sabki)

Jakarta, CNBC Indonesia - Bank Indonesia (BI) bersama dengan enam lembaga resmi melaksanakan Kick Off Bulan Pembiayaan Syariah (BPS) pada Selasa, (25/6/2024).

Acara ini merupakan kolaborasi antara BI, dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta didukung oleh Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) dan Badan Wakaf Indonesia (BWI).

Dalam sambutannya, Deputi Gubernur BI Juda Agung mengatakan, terdapat tiga fokus utama yang menjadi penguatan keuangan syariah di Indonesia, yaitu inovasi produk dan digitalisasi, inklusi dan literasi keuangan syariah, serta sinergi inisiatif.

Juda Agung menekankan pentingnya inovasi produk dan digitalisasi dalam mendorong perkembangan keuangan syariah. Ia menyampaikan pengalamannya ketika mengunjungi Kanada dalam rangka FSB Blind Area Meeting.

Di sana, ia terkesan dengan platform keuangan syariah bernama Manzil yang menjadi one-stop solution untuk keuangan syariah, menawarkan layanan mulai dari mortgage, investasi, hingga aspek legal sesuai prinsip syariah.

"Kami di regulator juga tidak luput dari adanya tuntutan untuk terus melakukan inovasi dan digitalisasi ini," ujar Juda.

Sehingga, Pada akhir 2023, BI telah menerbitkan Sukuk Falas Bang Indonesia (SUFBI) untuk memperkuat kebijakan dalam menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan mendukung pengembangan pasar uang syariah.

Selain itu, BI juga berinovasi dengan meluncurkan aplikasi Satu Wakaf Indonesia tahun lalu.

Fokus kedua adalah peningkatan inklusi dan literasi keuangan syariah. Pasalnya, Semakin tinggi inklusi dan literasi, semakin besar pula penerimaan dan penggunaan produk keuangan syariah oleh masyarakat

Pemerintah menargetkan literasi keuangan syariah mencapai 50% pada tahun 2025. Hal ini memerlukan akselerasi inklusi dan literasi melalui strategi edukasi yang lebih masif, seperti menggunakan narasi dan kanal yang relevann bagi anak muda.

"Peningkatan literasimelalui penyelenggaraan Eksar di tiga wilayah Indonesia dan di Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) dengan berbagai inovasi setiap tahunnya," kata dia.

Yang terakhir, Juda Agung menekankan pentingnya sinergi dalam inisiatif pengembangan keuangan syariah. Yang diwujudkan melalui proyek charter antar kementerian, lembaga, dan industri.

Strategi ini meliputi inkubasi bisnis UMKM, penyelenggaraan bisnis matching syariah dalam Fesyar dan ISF, serta forum edukasi dan temu bisnis untuk UMKM dan ekosistem pondok pesantren inklusif keuangan syariah yang akan diselenggarakan oleh OJK.

"Seluruhnya kami ihtiarkan untuk mencapai akselerasi pembiayaan syariah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan," tutup Juda Agung.


(Mentari Puspadini/fsd)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Survei BI Ungkap Pembiayaan Korporasi Awal Tahun 2024 Lesu

Tags

Related Articles
Recommendation
Most Popular