Jreng, 22 Dapen BUMN Duitnya Minus, 4 Terindikasi Korupsi

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berupaya memperbaiki dana pensiun (dapen) perusahaan pelat merah yang bermasalah. Diketahui ada 22 dapen yang memiliki Rasio Kecukupan Dana (RKD) di bawah 100% dan 4 diantaranya diduga ada indikasi kasus korupsi.

Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo mengungkapkan, jika RKD dapen dibawah ketentuan, maka dapen tersebut sangat berisiko yang menimbulkan gagal bayar kepada para peserta atau pensiunan.

Menurutnya, para dapen yang bermasalah harus melakukan komunikasi antara perusahaan dengan para pekerja sebagai penerima manfaat. Jika terjadi gagal bayar maka kemungkinan terjadi perubahan manfaat atau program yang telah dijanjikan sebelumnya melalui Perjanjian Kerja Bersama (PKB).

Baca: Jangan Lewat! Ini Jadwal Lengkap Dividen Jumbo Rp12,56 T PTBA

"Jadi ada 3 yang memang kita harus dipraktikan di dapen. Pertama, manfaat kepada para pensiunan sendiri. Ingat kasus Jiwasraya (ada) perubahan manfaat perubahan manfaat," kata Pria yang akrab disapa Tiko ini dalam acara Power Lunch CNBC Indonesia, dikutip Selasa (20/6).

Saat ini, kata Tiko, pihaknya sedang mengkaji kemampuan dapen-dapen tersebut dengan program yang dijanjikan kepada para pekerjanya apakah perusahaan mampu memenuhi manfaat program penisun yang telah dijanjikan sebelumnya.

"Tiap tahun para dapen pendirinya harus negosiasi dengan para pekerja (terkait) konsep yang ditandatangani dalam PKB, ini terus tiap tahun dengan serikat buruh di masing- masing BUMN ini," sebutnya.

Dari Kementerian BUMN sendiri, lanjutnya, harus dipastikan bahwa tantangan program manfaat ini harus sesuai dengan kondisi keuangan dapen tersebut. "Jangan sampai mereka berikan janji berlebihan dan dan nggak mampu mencapai janji itu," imbuhnya.

Baca: Ini Penyebab Dolar Perkasa hingga Tembus Rp15.000

Selain itu, manajemen memastikan ketika memberikan Janji pada para pensiunan harus memiliki kapasitas dalam melakukan pendanaannya. Hal itu dapat dilihat dari dari RKD dan keuntungan investasi (yield) yang diperoleh.

"Kebijakan investasinya, berapa persen di SBN, equity, direct inevstemt kita rapikan," pungkasnya.

(rob/ayh)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Waduh! Dapen BUMN Bermasalah Butuh Disuntik Rp12 T