Dapen BUMN Defisit Rp 9,8 T, Ribuan Karyawan Jadi Korban?

Jakarta, CNBC Indonesia - Pengelolaan investasi dana pensiun BUMN kembali menjadi sorotan setelah diketahui bahwa ada defisit dana hampir Rp10 triliun dan ribuan pegawai terancam menjadi korban.

Menteri BUMN Erick thohir melihat adanya urgensi untuk membenahi tata kelola investasi di BUMN. Ini karena hingga 2021 sudah ada defisit kecukupan dana senilai Rp9,8 triliun. Sementara total aset dana pensiun BUMN tercatat Rp126 triliun atau hampir 40% dari total aset neto industri dana pensiun nasional.

Dengan sebesar itu, jika persoalan dana pensiun BUMN tidak kunjung dibereskan maka akan mengguncang dana pensiun nasional. Erick mengatakan ada 65% dana pensiun BUMN yang belum sehat, sementara sisanya sebesar 35% sehat.

Baca: Pak Erick, Ini BUMN dan Anaknya 'Nakal' dan 'Ditato' Bursa

Defisit kecukupan dana adalah kondisi di mana posisi aset lebih kecil dibandingkan dengan liabilitas berupa pembayaran manfaat pensiun. Artinya posisi liabilitas dana pensiun BUMN lebih banyak dari aset.

"Karena jangan sampai kembali lagi, investasi yang dilakukan dana pensiun BUMN ini di investasi bodong lagi. Nah ini selalu muternya di situ-situ saja. Lalu masing-masing BUMN menyusun rencana roadmap penyehatan keuangan. Tadi 65% gejala (bermasalah), 35% sehat. Dan tentu nanti kedepannya kita implementasikan (penyehatan) dan monitoring progres implementasi penyehatan," terang Erick, mengutip Berita Satu (13/2/2023).

Pembenahan kelolaan investasi BUMN dianggap Erick harus segera dilakukan agar kesejahteraan penerima manfaat dapat terjamin.
Untuk itu Erick merumuskan langkah pembenahan. Pada September 2022, Kementerian BUMN telah mengeluarkan surat arahan agar perusahaan BUMN menjalankan uji tuntas dana pensiun. Uji ini wajib dikepalai oleh Direktur Keuangan dan Direktur SDM masing-masing perusahaan.

Kemudian pada Oktober 2022, dikeluarkan juga petunjuk teknis terkait uji tuntas dana pensiun. Kementerian BUMN juga akan melakukan pendalaman menyeluruh dan komprehensif kinerja masing-masing dana pensiun BUMN.

Baca: Garuda Indonesia Menangkan Gugatan di Paris, Ini Kronologinya

Erick Thohir juga berencana mencetak buku biru yang berisi petunjuk pengelolaan dana pensiun. Rencananya akan diterbitkan pada Februari atau Maret ini.
Jika dibiarkan bukan tidak mungkin kasus dana pensiun perusahaan BUMN akan bermasalah seperti Jiwasraya dan Asbari.

"Kita sudah hampir setahun lebih, jangan sampai isu Jiwasraya-Asabri kita lengah di dana pensiun BUMN sendiri, karena memang Undang-Undangnya seluruh dana pensiun ini kan dikelola oleh masing-masing dana pensiun perusahaannya, yang akhirnya kontrol dan konsolidasinya ini saya takut di kemudian hari menjadi bom waktu," tutur Erick.

Penyebab utama pengelolaan dana dana pensiun BUMN amburadul adalah lemahnya pengawasan menurut Sekretaris Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Misbah Hasan.

Bagi Hasan transparansi dan pengawasan sangat penting agar kasus Jiwasraya dan Asabri tak terulang. Untuk diketahui, berdasarkan data yang dirilis oleh Kejaksaan Agung, nilai kerugian yang disebabkan oleh kasus dugaan korupsi di ASABRI mencapai Rp 22,78 triliun. Nilai tersebut diketahui berdasarkan perhitungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang telah dilaporkan kepada Kejaksaan Agung.

Sedangkan di Jiwasraya, masalah terjadi sejak 2006 dan tak terselesaikan selama belasan tahun. Penyelesaian masalah tersebut telah memasuki tahap akhir dengan dialihkannya polis Jiwasraya ke perusahaan asuransi baru milik BUMN untuk penyelesaiannya.

(ras/ayh)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article 65% Dapen BUMN Masalah, Anak Buah Erick: Siap-siap Kejutan!