Sudah Cabut Gugatan, DPR Akan Tetap Panggil John Riady

Jakarta, CNBC Indonesia - Komisi VI DPR RI bakal memanggil Presiden Direktur PT Lippo Karawaci Tbk (LPKR) pada masa sidang pertengahan Maret mendatang. Pemanggilan ini lantaran Presiden Direktur PT Lippo Cikarang Tbk (LPCK) Ketut Budi Wijaya dan CEO PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) Indra Azwar dinilai tidak terlalu paham runtutan kisruh mega proyek Meikarta saat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU).

"Setelah kami dapat informasi hari ini mereka tidak tahu banyak sejarah daripada runtutan kejadian Meikarta sehingga besok kita akan mengecek langsung ke lapangan untuk cek lokasi di tempat dan pada masa sidang yang akan datang kita harus memanggil pengendali Lippo Group yaitu John Riady sebagai pengendali Lippo Karawaci," ujar Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Mohamad Hekal kepada wartawan, Senin (13/1/2023).

Baca: Jreng! Meikarta Mendadak Cabut Gugatan Rp 56M ke Konsumen

Undangan itu sejatinya ditujukan kepada Bos Lippo Group James Riady, namun ia tidak hadir. Sementara itu, baru terungkap dalam RDPU ini bahwa Ketut Budi Wijaya baru menjabat sebagai direksi perusahaan selama setahun. Sedangkan Indra Azwar baru menjabat sebagai direksi pengembang Meikarta itu sejak 1 Februari 2023.

Maka dari itu, salah satu poin kesimpulan RDPU kali ini adalah pemanggilan John Riady pada masa sidang berikutnya. Sebab, anak James Riady itu disebut sebagai yang melakukan pengendalian harian.

Di samping itu, Hekal juga memastikan bahwa hari ini, Selasa (14/1/2023), rombongan DPR dari Komisi III, Komisi V, Komisi VI, dan Komisi XI yang dipimpin Sufmi Dasco Ahmad akan datang meninjau langsung Meikarta.

"Karena kan dia bilang 4.800 unit sudah diserahkan pada tahun 2022. Yang 4.800 itu mana? Lalu 2.200 unit pada tahun 2023, dan dia bilang sudah ada 28 tower yang insyaallah akan ditambah 9 tower lagi kita cek dulu di lapangan. Gimana ceritanya nanti kita dalami terus," ujarnya.

Cabut Gugatan

Meikarta mencabut gugatan perdata Rp 56 miliar yang memberatkan 18 anggota Perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta (PKPKM). Hal itu diungkapkan Presiden Direktur PT Lippo Cikarang Tbk (LPCK), Ketut Budi Wijaya saat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi VI DPR, Senin (13/2/2023).

Baca: Ternyata Meikarta Cuma Laku 18.000 dari Target 100.000 Unit

"Perlu saya sampaikan, mendengar aspirasi, kami memutuskan untuk mencabut tuntutan ini. Dan sudah kami laksanakan, tadi pagi saya terima suratnya Pak," ujar Ketut.

Setelah diminta oleh anggota komisi VI, Ketut kemudian menunjukkan surat pencabutan tuntutan tersebut melalui handphone-nya. Ia menjelaskan juga bahwa pencabutan tuntutan itu sudah dilakukan PT MSU sejak minggu lalu.

Sebelumnya, PT MSU melayangkan gugatan terhadap 18 konsumen anggota PKPKM secara perdata senilai Rp 56 miliar. Diketahui, PT MSU mendasari tuntutannya dengan delik Perbuatan Melawan Hukum (PMH).

(RCI/dhf)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Sudah Diberi Waktu, Meikarta Tak Hadiri Sidang Gugatan Rp56 M