BI Siapkan Amunisi Hadapi Kegelapan Ekonomi 2023

Jakarta, CNBC Indonesia - Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengungkapkan sejumlah strategi yang akan ditempuh untuk menghadapi berlanjutnya gejolak perekonomian global hingga 2023. 

Kebijakan yang akan ditempuh itu tercakup ke dalam 5 kebijakan inti, diantaranya menggunakan kebijakan moneter untuk menjaga stabilitas, serta melanjutkan kebijakan makroprudensial, digitalisasi sistem pembayaran, pengembangan pasar keuangan, hingga ekonomi dan keuangan yang inklusif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

"Sehingga di tengah kami untuk kemudian menstabilkan dari moneter, kami banyak sekali beri insentif, baik dalam hal makroprudensial, pasar keuangan, sistem pembayaran, maupun UMKM dan ekonomi keuangan syariah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi," kata Perry saat rapat kerja dengan Komisi XI di Gedung DPR, Jakarta, Senin (21/11/2022).

Perry mengatakan, untuk kebijakan moneter, BI telah menaikkan suku bunga acuan sejak Agustus hingga November 2022 dengan total mencapai 175 basis poin (bps). Dengan begitu suku bunga acuan BI-7 day reverse repo rate kini telah bertengger di level 5,25 persen.

Langkah kebijakan moneter ini tidak lain untuk mengendalikan ekspektasi inflasi dan inflasi inti yang tinggi sebagai dampak dari terganggunya rantai pasokan global akibat perang Rusia dan Ukraina. Dia memastikan dengan cara ini inflasi akan bisa di bawah 4 persen pada semester I - 2023 dari yang Oktober 2022 sudah 5,71 persen.

"Sekaligus untuk menurunkan ekspektasi inflasi yang masih tinggi sehingga menjadi langkah kami turunkan inflasi inti sambil koordinasi dalam gerakan nasional pengendalian inflasi pangan koordinasi dengan pemerintah untuk administered prices," ujar Perry.

Selain untuk menekan angka inflasi yang tinggi, kebijakan moneter itu juga untuk menstabilkan pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat agar dampak inflasi impor tidak terus menekan. Di sisi lain juga untuk menjaga stabilitas di pasar surat berharga negara (SBN).

Demi memperkuat kebijakan moneter ini, BI kata dia pada 2023 akan memperkuat kerangka kerja atau framework dan respons bauran kebijakan supaya kebijakan yang dihasilkan ke depannya bisa lebih mendetail dan sesuai dengan simulasi yang dibuat.

Adapun untuk arah kebijakan kedua, yang berkaitan dengan peningkatan kapabilitas BI sebagai bank sentral digital diantaranya dengan meningkatkan kapabilitas BI untuk merealisasikan penerbitan rupiah digital. Ini seiring dengan melanjutkan digitalisasi sistem pembayaran yang seluruhnya sesuai dengan blueprint sistem pembayaran Indonesia.

Seiring dengan itu, arah kebijakan ketiga pada 2023 menurutnya akan diterapkannya digital business process reengineering. Ini berkaitan dengan penguatan tata kelola pengukuran yang efektif, efisien, dan mengutamakan manajemen risiko.

Untuk yang keempat, arah kebijakan BI difokuskan untuk merespons keberadaan Rancangan Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU P2SK). Menurut Perry, ini untuk menjaga kesiapan operasional BI jika RUU itu disahkan pada 2023.

"RUU P2SK kalau disepakati kami sudah siap mengantisipasi proses bisnis di BI maupun kepemimpinan BI di level nasional maupun juga kepemimpinan BI di level nasional serta internasional," ucapnya.

Terakhir, yang kelima, arah kebijakan BI tahun depan akan difokuskan juga untuk mempersiapkan pemindahan BI ke Ibu Kota Nusantara (IKN). Menurut Perry, kebijakan persiapan untuk pindah ke IKN harus disiapkan sejak 2023 karena BI merupakan salah satu lembaga yang pertama di pindahkan ke sana.

"Dan kami juga akan koordinasi dengan pemerintah selaras dengan tahapan pemindahan sesuai roadmap baik mengenai aspek hukum, organisasi proses, kerja sama antar sumber daya manusia maupun penyediaan sarana dan prasarana," kata Perry.