Catat! Ini Janji Garuda Setelah Dapat PMN Rp 7,5 T

Jakarta, CNBC Indonesia - Maskapai pelat merah PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (GIAA) direncanakan akan mendapatkan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp 7,5 triliun atau setara US$ 505 juta. Berdasarkan paparan direksi GIAA di hadapan Komisi XI DPR RI, Senin (26/9/2022), PMN akan digunakan untuk maintenance, restorasi, dan pemenuhan maintenance reserve serta modal kerja.

Secara rinci, Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra menyebutkan dana untuk maintenance, restorasi, dan pemenuhan maintenance reserve sebanyak 60% dengan alokasi maintenance dan restorasi sebanyak Rp 3,6 triliun atau 80% sedangkan maintenance reserve akan mendapatkan alokasi dana sebesar Rp 900 miliar atau setara 20%.

Sedangkan modal kerja sebanyak 40% akan dialokasikan untuk bahan bakar Rp 1,73 triliun setara 58%, biaya sewa Rp 900 miliar atau setara Rp 30%, dan biaya restrukturisasi Rp 370 miliar setara 12%.

"Rp 7,5 triliun yang akan disetujui akan dipastikan tidak berulang kasus di masa lalu," jelas Irfan di hadapan Komisi XI DPR, Senin (26/9/2022). Irfan memastikan akan me-maintain 70-an rute Garuda Indonesia saat ini.

Berdasarkan paparan Irfan, per 2019, Garuda Indonesia memiliki 172 rute yang terdiri dari 133 rute domestik dan 39 rute internasional. Rute-rute ini akan terus dikurangi dengan rincian 2022 menjadi 96 rute (65 domestik dan 31 internasional) dan 2023 jadi 72 rute (52 domestik dan 20 internasional). Sementara mulai 2024 hingga 2026, jadi 74 rute (55 rute domestik dan 19 rute internasional).

Sementara Citilink, per 2019 ada 116 rute penerbangan (105 domestik dan 11 internasional) yang juga akan dikurangi bertahap, meski jumlahnya akan lebih banyak dari Garuda Indonesia.

Pada 2022 rute Citilink dikurangi menjadi 94 rute yang seluruhnya rute domestik, 2023 menjadi 84 rute (83 domestik dan 1 internasional), 2024 menjadi 88 rute (84 domestik dan 4 internasional), 2025 jadi 95 rute (90 domestik dan 5 internasional), dan 2026 jadi 99 rute (94 domestik dan 5 internasional).

Sementara itu, Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Garuda Indonesia Prasetyo menjelaskan perseroan bakal mengonversi utang lessor dan sejumlah debitur menjadi saham bersamaan dengan rencana rights issue serta suntikan PMN.

Berdasarkan paparan, total utang termasuk dengan konversi OWK pemerintah sebesar Rp 4,9 triliun setara US$ 330 juta konversi utang yang ditukar menjadi saham.

Pelaksanaan konversi utang ini dilakukan melalui skema penerbitan saham baru tanpa hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD). Prasetyo menjelaskan konversi bakal dilaksanakan dengan beberapa skema harga pelaksanaan, sesuai dengan besaran harga saham per lembar yang dilaksanakan dalam rights issue. Dengan harga pelaksanaan yang berbeda, jumlah saham yang diterima kreditur juga berbeda.

Dalam sejumlah skema yang disiapkan, GIAA menyiapkan skema harga pelaksanaan rights issue dan konversi saham sebesar Rp 50 per saham. Dengan begitu, jumlah saham baru yang diterbitkan bagi para kreditur sebanyak 97,98 miliar saham.

Kemudian, dengan harga pelaksanaan Rp 125 per saham, jumlah saham yang diterbitkan untuk kreditur menjadi 39,19 miliar saham. Harga pelaksanaan Rp 222 per saham bakal membuat jumlah saham baru bagi kreditur lebih sedikit menjadi 22,06 miliar saham. Skema terakhir, harga pelaksanaan Rp 250 per saham membuat jumlah saham baru yang diterbitkan melalui skema non HMETD ini menjadi 19,59 miliar saham.

Dengan bergantung pada hasil akhir rights issue dan keterlibatan pemegang saham publik dan Trans Airways, kreditur Garuda bakal memegang saham perseroan dengan kepemilikan antara 20,35% hingga 29,92%.