Erick Minta Tambahan Rp7,88 Triliun dari DPR, Demi BUMN Mana?

Market - Romys Binekasri, CNBC Indonesia
21 September 2022 19:42
Menteri BUMN Erick Thohir di dalam acara Peluncuran Holding & Subholding PLN, Rabu (21/09/2022). Ist Foto: Menteri BUMN Erick Thohir di dalam acara Peluncuran Holding & Subholding PLN, Rabu (21/09/2022). Ist

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memaparkan, dari rencana penyertaan modal negara (PMN) yang sebelumnya sebesar Rp 67,82 triliun, yang disetujui baru sebesar Rp 41,31 triliun. Sehingga Erick meminta tambahan PMN senilai Rp 7,88 triliun untuk 5 BUMN yang tidak disetujui pada 2023 seperti PT KAI dan IFG.

Dana PMN sebesar Rp 41,31 triliun, tersebut akan dialokasikan ke PT Hutama Karya (Persero) sebesar Rp 28,9 triliun, PLN sebesar Rp 10 triliun, Defend ID Rp 1,75 triliun, dan Airnav Rp 0,66 triliun. Bahkan, ada 5 BUMN yang perlu dialokasikan kembali, PT KAI, DAMRI, ID FOOD, IFG, InJourney, dan ReAsuransi.

Erick menyebut, pihaknya juga memiliki cadangan investasi sebesar Rp 5,7 triliun. Sehingga Ia berharap agar DPR dapat merestui tambahan PMN yang sebesar Rp 7,88 triliun.

"Sejak awal ditekankan, modal Askrindo dan Jamkrindo yang tahun depan KUR ditingkatkan menjadi Rp 420 triliun artinya dengan peningkatan KUR perlu ada bantalan restrukturisasi asuransi sebagai bantalan fundamental modal," ujarnya dalam rapat kerja di Komisi VI DPR, Rabu (21/9/2022).

Erick menyebut, jika cadangan investasi senilai Rp 5,7 triliun digunakan untuk Jamkrindo dan Askrindo, BUMN lain tidak bisa mendapatkan jalan suntikan modal baru. Dengan tambahan Rp 7,88 triliun tersebut, secara total PMN senilai Rp 47,07 triliun.

Pihaknya juga akan membahas hal ini kepada Menko Perekonomian dan Menteri Keuangan untuk menyelaraskan penggunaan dana buat KUR yang diharapkan dapat menjadi terobosan, ketika pemulihan Covid-19 sudah rampung dan dampak gejolak geopolitik ke rantai pasok global sudah reda.

Erick menjelaskan, jika sejumlah BUMN tidak mendapatkan PMN, BUMN tersebut tetap diberi penugasan oleh Pemerintah tanpa dilakukan penyehatan keuangan perseroan. Contohnya, ID FOOD yang diminta menjadi pengambil hasil produk pertanian.

Erick menambahkan, tambahan PMN sebesar Rp 7,88 triliun tersebut diperlukan untuk penyelesaian Proyek Strategis Nasional (PSN) serta untuk mendukung keberlangsungan BUMN. Misalnya, IFG untuk penguatan modal Askrindo dan Jamkrindo guna penanganan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp 6 triliun.

Selanjutnya Reasuransi Indonesia (IndonesiaRe) dengan kebutuhan dana Rp 3 triliun yang akan digunakan untuk perbaikan tingkat kesehatan untuk mendapat rating internasional serta penguatan kapasitas bisnis perusahaan.

Untuk PT Hutama Karya (Persero) terkait penugasan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) yang PMN-nya sebesar Rp 1,66 triliun. Jumlah PMN yang sudah disetujui untuk Hutama Karya adalah Rp 28,90 triliun dari usulan Rp 30,56 triliun.

PMN untuk In Journey yang sebesar Rp 1,4 triliun untuk pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika dan Tanamori. Selain itu, dana tersebut juga akan digunakan untuk pemenuhan ekuitas di KEK Sanur serta pengembangan infrastruktur IT In Journey.

Kemudian, PT Kereta Api Indonesia (Persero) akan mendapatkan PMN Rp 1 triliun untuk pemenuhan setoran modal porsi Indonesia dalam pembiayaan Kereta Cepat Jakarta Bandung dan penguatan keuangan PT KAI. Serta, PT Rajawali Nusantara Indonesia atau ID FOOD mendapatkan PMN sebesar Rp 520 miliar untuk investasi dalam rangka mendukung ketahanan pangan nasional.


[Gambas:Video CNBC]
Artikel Selanjutnya

Erick Thohir Ramal Industri Penerbangan Normal 6 Bulan Lagi


(dem)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Terpopuler
    spinner loading
LAINNYA DI DETIKNETWORK
    spinner loading
Features
    spinner loading