Erick Thohir Minta Restu PMN BUMN Rp 73 Triliun

Market - Romys Binekasri, CNBC Indonesia
04 July 2022 14:42
Komisi VI DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri BUMN, Erick Thohir. (Tangkapan Layar via Youtube Komisi VI DPR RI Channel)

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengikuti Rapat Kerja dengan Komisi VI-DPR terkait Penyertaan Modal Negara (PMN) baik tunai dan nontunai, total sekitar Rp 73 triliun untuk tahun depan.

Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VI Mohamad Hekal yang memaparkan rapat hari ini akan membahas beberapa agenda, yaitu soal pengambilan keputusan usulan terhadap PMN 2023 dan inisiatif aksi korporasi tahun 2022.

"Terimakasih pada Menteri BUMN atas waktunya dan menghadiri raker hari ini. Akan dibahas dua agenda pertama, pengambilan keputusan terhadap usulan BUMN terhadap PMN tahun 2023 dan Inisiatif Aksi korporasi tahun 2022," ujarnya di DPR RI, Senin (4/7/2022).


DPR berharap agar rencana ini dapat membantu pemulihan ekonomi nasional akibat Covid-19 melalui kontribusi kinerja perusahaan pelat merah.

"Kita harap bisa bergerak untuk memajukan ekonomi terutama pemulihan perekonomian akibat Covid-19 dan perlu dukungan dari pemerintah salah satunya dalam bentuk PMN," tuturnya.

Seperti diketahui, secara rinci, untuk PMN tunai total Rp 69,82 triliun, Erick mengajukan sebanyak Rp 30,56 triliun untuk pembangunan infrastruktur Jalan Tol Trans Sumatra (melalui PT Hutama Karya).

Selanjutnya, InJourney diharapkan bisa mendapatkan PMN sebesar Rp 9,5 triliun. Dana PMN akan digunakan InJourney untuk penguatan permodalan dalam rangka restrukturisasi, pengembangan infrastruktur pariwisata, infrastruktur aviasi serta pembebasan lahan, dan penyelesaian proyek KEK Mandalika.

Lalu ada IFG yang membutuhkan PMN Rp 6 triliun untuk pelaksanaan penugasan penjaminan KUR yang dijalankan oleh PT Jamkrindo dan PT Askrindo.

KAI sebanyak Rp 4,1 triliun dalam rangka memenuhi setoran modal porsi Indonesia untuk penambahan pembiayaan Proyek KCJB. PMN dibutuhkan di tahun 2022 dan masih menunggu keputusan dari Komite KCJB sesuai Perpres 93/2021.

Damri sebanyak Rp 0,87 triliun dalam rangka penyediaan armada penugasan perintis, KSPN, armada bus listrik untuk perkotaan, dan meningkatkan kapasitas bisnis perusahaan.

Airnav sebanyak Rp 0,79 triliun dalam rangka mencapai seamless air traffic management (ATM) di kawasan regional serta mendukung program strategis pemerintah.

IndonesiaRe sebesar Rp 3 triliun dalam rangka perbaikan tingkat kesehatan untuk mendapatkan rating internasional guna penguatan kapasitas bisnis perusahaan.

PLN sebanyak Rp 10 triliun untuk pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan untuk sektor Pembangkit, Transmisi, Gardu Induk dan Distribusi, termasuk di dalamnya pelaksanaan Program Listrik Desa dan Pembangkit EBT.

Defend ID sebanyak Rp 3 triliun untuk pengembangan usaha, yakni pembangunan fasilitas dan peningkatan kapasitas produksi radar, pesawat, kapal, amunisi, medium tank, kendaraan tempur dan modernisasi senjata.

ID Food sebesar Rp 2 triliun dalam rangka memperbaiki struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas usaha perusahaan untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional.

Sementara itu, untuk PMN nontunai diajukan sebanyak Rp 3,44 triliun dengan rincian:

-Defend ID, Rp 0,838 triliun untuk memperkuat struktur permodalan dan perbaikan kinerja perusahaan. PMN Non Tunai merupakan Konversi RDI/SLA dan Eks BPPN, angka posisi per 31 Maret 2022 dan akan berubah pada saat konversi dilakukan.

-ID Food Rp 2,609 triliun untuk memperkuat struktur permodalan dan perbaikan kinerja perusahaan. PMN Non Tunai merupakan Konversi RDI/SLA dan Eks BPPN, angka posisi per 31 Maret 2022 dan akan berubah pada saat konversi dilakukan.


[Gambas:Video CNBC]
Artikel Selanjutnya

Pantas Saja 3 BUMN Ini Dibubarkan, Sudah Begini Kondisinya


(vap/vap)

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Terpopuler
    spinner loading
Features
    spinner loading