BTN Bakal Rights Issue Rp 4,13 T pada November

Jakarta, CNBC Indonesia - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN) masih menunggu persetujuan pemerintah untuk melakukan penguatan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD).

Direktur Utama BTN Haru Koesmahargyo masih optimis aksi korporasi tersebut bisa dilakukan pada tahun ini.

"Mudah-mudahan tahun ini selesai, tidak mungkin lebih dari November," jelas Haru usai rapat dengar pendapat dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta, Rabu (14/9/2022).

Baca: Dirjen Kekayaan Negara Pastikan BTN Tidak Bergabung ke BNI

Direktur Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kemenkeu Rionald Silaban menyatakan aksi korporasi ini akan dilakukan pada November 2022 mendatang dan sudah dilakukan kajian mendalam, termasuk juga dengan Penyertaan Modal Negara (PMN) yang akan diberikan.

"Total rights issue BTN mencapai Rp 4,13 triliun, di mana hak publik sebanyak Rp 1,65 triliun dan pemerintah Rp 2,48 triliun," ujarnya.

Ia menjelaskan, skema yang akan digunakan oleh pemerintah dalam rights issue kali ini melalui kucuran PMN. Dengan dana itu, pemerintah tetap mempertahankan komposisi kepemilikan sahamnya di BTN sebesar 60% dan publik 40%.

Baca: Sri Mulyani Bahas PMN 5 BUMN, PMN BTN Berkurang Rp 500 M

"Tanpa rights issue, BTN hanya bisa menyalurkan pembiayaan 870.000 unit rumah dalam 5 tahun mendatang. Sedangkan rasio kecukupan modal atau capital adequacy ratio (CAR) BTN akan di level 14%, lebih rendah dari syarat minimum 15,4% sesuai Peraturan Bank Indonesia (PBI) 17 bila diberlakukan secara penuh," jelasnya.

Lanjutnya, bila PMN sebesar Rp 2,48 triliun ini diberlakukan, maka BTN bisa menjaga rasio kecukupan modal atau capital adequacy ratio (CAR) di atas 15,4% hingga 2025. Dengan kapasitas tersebut, BTN mampu melakukan pembiayaan perumahan sebanyak 1,32 juta unit rumah dari 2022 hingga 2025.

Sebab, CAR tier-1 BTN hanya berada di level 12,6% pada kuartal kedua 2022. Padahal rata-rata bank lain sudah berada di atas 20%. Dalam memenuhi kebutuhan modalnya, BTN menggunakan utang dengan biaya yang tinggi sehingga CAR tier-2 mencapai 4,6%, sedangkan rata-rata bank lain kecil kurang dari 2%.

Terdapat potensi penurunan CAR akibat meningkatnya ATMR kredit BTN sebesar Rp 58 triliun menjadi Rp 168 triliun atau setara penurunan sebesar 4,7% menjadi 12,6%. Artinya, bila publik tidak menyerap haknya, BTN akan tetap memiliki CAR di atas 15,4%.

"Selain itu, ini dapat menurunkan rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO) sehingga bisa mengoptimalkan laba dan dividen yang diberikan bisa lebih besar," jelasnya.

Ia memproyeksikan akumulasi dividen bisa mencapai Rp 1,36 triliun sepanjang 2023 hingga 2025. Juga memperluas lapangan pekerjaan hingga 500.000 pekerja untuk pembangunan setiap 100.000 unit rumah.

Berdasarkan prospektus, BTN berencana untuk melakukan PMHMETD melalui mekanisme Penawaran Umum Terbatas II ("PMHMETD PUT II") dengan menerbitkan saham paling banyak 4,6 miliar lembar saham Seri B dengan nilai nominal Rp 500 per saham. 

PMHMETD PUT II dilakukan untuk meningkatkan kapasitas Perseroan dalam menyalurkan kredit perumahan guna mendukung Program Perumahan Nasional.

BTN akan meminta restu pemegang saham terkait rencana rights issue dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) pada 18 Oktober 2022. 

(vap/vap)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article BTN Butuh Tambahan Modal Rp 3 T, Buat Apa?