BTN Butuh Tambahan Modal Rp 3 T, Buat Apa?

Jakarta, CNBC Indonesia - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN) memastikan tetap berencana menambah modal inti perusahaan melalui mekanisme rights issue pada 2022 ini. Akan tetapi, rencana ini baru bisa berjalan setelah BTN mendapat izin dari pemerintah.

Direktur Utama BTN Haru Koesmahargyo berkata, peningkatan modal inti akan dilakukan agar rasio kecukupan modal (Capital Adequacy Ratio/CAR) perseroan semakin menuju angka ideal. Saat ini, CAR BTN ada di angka 18,15%. Dari angka tersebut, 13,23% merupakan modal inti.

"Dalam kondisi normal sebenarnya ini belum ideal. Ini tidak melanggar, tapi pertumbuhan ke depan butuh modal kuat terutama disokong dari modal tier 1. Oleh karena itu, rencana menambah modal melalui rights issue tetap dalam rencana dan semoga bisa di tahun ini," kata Haru dalam konferensi pers, Jumat (22/4/2022).

Menurut Haru, BTN diperkirakan butuh tambahan modal inti sebesar Rp 3 triliun. Aksi penambahan modal melalui pasar modal ini baru bisa dilakukan BBTN setelah restu dari pemerintah keluar.

Apabila rights issue batal dilakukan, maka BTN dipastikan tetap bisa beroperasi seperti biasa. Haru menyebut operasional perusahaan dipastikan terjaga, apapun yang terjadi pada aspek permodalan.

"Kami bisa gunakan modal tier 2 sebagai penambah modal untuk bisa menambah CAR minimum. Kalau ini tidak gol, BTN tetap jalan dan beroperasi dengan pola seperti sekarang. Kalau ditambah, maka yang tadinya size tidak matter maka bukan hanya ROE tinggi, tapi size akan lebih cepat besar. Jadi kami mau tumbuh berkualitas, tapi jika ditambah modal kami bisa tumbuh cepat dan berkualitas," ujarnya.

Baca: KPR Subsidi Dorong Kenaikan Kredit BTN di Kuartal I-2022

Dampak PPN 11%

Pada saat yang sama, Direktur Konsumer BTN Hirwandi Gafar mengatakan penyaluran kredit perusahaan, terutama KPR, tidak terpengaruh kebijakan pemerintah menaikkan tarif PPN menjadi 11%. Alasannya, penopang kredit BTN yakni KPR subsidi tidak dikenai PPN dalam pemberiannya.

"PPN 11% ini tak signifikan dibandingkan sebelumnya 10%, apalagi masih ada kebijakan diskon PPN. Kami yakin realisasi KPR nonsubsidi dibanding 2021 itu mungkin lebih dari 30% (pertumbuhannya)," ujar Hirwandi.

Wakil Direktur BTN Nixon L.P. Napitupulu menyebut saat ini mayoritas KPR nonsubsidi yang disalurkan perusahaan memiliki rentang harga di bawah Rp 1 miliar. Penyaluran KPR nonsubsidi BTN banyak dilakukan di kota-kota satelit.

Selain itu, BTN juga banyak menyalurkan kredit komersial dan konstruksi perumahan, terutama untuk hunian tapak. Nixon berkata, saat ini penyaluran kredit konstruksi perumahan tumbuh positif dan memiliki rata-rata penyaluran Rp 25 miliar - Rp 50 miliar per debitur.

"Potensi pertumbuhan besar untuk rumah tapak tipe 36, 45, atau 70," kata Nixon.

(vap/vap)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article BTN Tunjuk 3 Komisaris Baru, Nixon Kembali Jadi Wadirut