Komut Baru Petrosea Hingga Daftar Calon Emiten Delisting

7. Bocoran! PalmCo IPO Rp 10 T, Bakal Bikin Minyak Goreng Murah

PT Perkebunan Nusantara III (PTPN III) akan merencanakan PalmCo untuk memenuhi kebutuhan minyak goreng dalam negeri.

Sehingga, saat harga minyak kelapa sawit mengalami fluktuasi di pasar global, masyarakat Indonesia tetap mendapatkan minyak goreng dengan harga yang murah.

Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Pahala Nugraha Mansury menyebut, melalui PalmCo akan dibangun fasilitas produksi minyak goreng. Saat ini PTPN sedang melakukan konsolidasi seluruh perkebunan dan pabrik-pabrik yang ada.

"Kita akan bangun fasilitas produksi minyak goreng," kata Pahala kepada CNBC Indonesia, Jumat (2/9/2022).

Dihubungi secara terpisah, Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mengungkapkan, setelah konsolidasi rampung PTPN juga akan mengantarkan PalmCo ke lantai Bursa Efek Indonesia (BEI) melalui pencatatan saham perdana (Initial Public Offering/IPO).

Harapannya, melalui pelepasan saham ke publik dapat meraup dana sebesar Rp 5 hingga 10 triliun. PTPN bahkan sudah menunjuk Mandiri Sekuritas dan McKinsey sebagai penasihat aksi korporasinya tersebut. Selanjutnya, dana hasil IPO tersebut akan dibangun pabrik-pabrik baru.

"Konsolidasi masih berlangsung," ucapnya kepada CNBC Indonesia.

Menurutnya, tujuan dari aksi korporasi tersebut bertujuan untuk menciptakan keseimbangan harga minyak goreng dalam negeri. Sehingga, saat harga minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) global berfluktuasi tidak berdampak pada harga dalam negeri.

"Itu untuk PalmCo. Saat ini, peran BUMN untuk minyak goreng kurang besar. Ini karena dia tidak mengelola minyak goreng dalam jumlah besar. Oleh karena itu juga dibuat sub-holding PalmCo. Ini tujuannya membuat pengadaan minyak goreng," ungkapnya.

8. 5 Emiten Ini Bisa Kena Delisting, Ada yang Suspensi 2 Tahun

Daftar emiten yang terancam kena 'gusur' dari bursa alias delisting semakin panjang saja. Tidak tanggung-tanggung kali ini langsung ada lima emiten yang terancam.

Kelima emiten itu yakni, PT Grand Kartech Tbk (KRAH), PT Sinergi Megah Internusa Tbk (NUSA), PT Nusantara Inti Corpora Tbk (UNIT), PT Mitra Pemuda Tbk (MTRA), dan PT Forza Land Indonesia Tbk (FORZ).

Untuk KRAH, Bursa Efek Indonesia (BEI) menyampaikan bahwa saham PT Grand Kartech Tbk (Perseroan) telah disuspensi di Pasar Reguler dan Tunai selama 24 bulan pada tanggal 31 Agustus 2022.

Sementara untuk NUSA, BEI menyampaikan bahwa saham PT Sinergi Megah Internusa Tbk (Perseroan) telah disuspensi di Pasar Reguler dan Pasar Tunai selama 24 bulan pada tanggal 31 Agustus 2022.

Untuk saham MTRA, saham Perseroan telah disuspensi selama 24 bulan pada tanggal 31 Agustus 2022.

Dengan demikian, ketiganya sudah disuspensi selama dua tahun oleh BEI. Khusus untuk NUSA, Komisaris Utama perseroan adalah Benny Tjokrosaputro.

Berdasarkan keterbukaan informasi Perseroan dengan surat No. 003/DIR-SMI/VI/2020, Bapak Sihol Siagian diketahui telah mengundurkan diri selaku Komisaris Independen NUSA, yang efektif per tanggal 10 Juli 2020, namun belum memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.

Selain itu, berdasarkan keterbukaan informasi Perseroan melalui surat No.002/DIR-SMI/XII/2021-Rev, Bapak Herman Susanto juga telah mengundurkan diri selaku Direktur Keuangan NUSA, yang efektif per tanggal 23 Desember 2021, namun belum memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.

Sedangkan UNIT, sahamnya sudah disuspensi di Pasar Reguler dan Tunai selama 18 bulan dan masa suspensi akan mencapai 24 bulan pada tanggal 1 Maret 2023.

Terakhir, BEI juga telah mensuspensi saham FORZ di Pasar Reguler dan Tunai selama 12 bulan dan masa suspensi akan mencapai 24 bulan pada tanggal 30 Agustus 2023.

9. Aseana Resmi Caplok 62,33% Saham ABDA Senilai Rp 885,67 M

Aseana Insurance Pte Ltd resmi menjadi pengendali baru emiten asuransi umum PT Asuransi Bina Dana Arta Tbk (ABDA) dengan menggelontorkan dana senilai US$ 59,5 juta.

Aseana mengambil alih saham milik MAPFRE Internacional SA sebanyak 386.924.893 saham pada 31 Agustus 2022. Itu sama saja dengan 62,33% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh ABDA.

Dalam keterbukaan informasi, dikutip Jumat (2/9/2022), Aseana membeli saham ABDA dengan harga Rp 2.289 per saham dengan total harga pembelian saham sebesar Rp 885,67 miliar (asumsi kurs Rp 14.887/US$).

Sebelum menyelesaikan pembelian saham, Aseana sebelumnya sudah memiliki 154.273.041 saham di ABDA setara 24,85% dari seluruh saham yang dikeluarkan perseroan.

Sehingga, pasca transaksi ini, total kepemilikan Aseana di ABDA menjadi 541.197.934 saham setara 87,18% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh perseroan.

"Dengan demikian, Aseana telah secara efektif menjadi pengendali perseroan sebagaimana dimaksud dalam POJK No.9/POJK.04/2018 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka sejak tanggal penyelesaian," ungkap manajemen ABDA.

10. Private Placement Jumbo, Utang BUMI Langsung Lunas?

PT Bumi Resources Tbk (BUMI) berencana menggelar aksi korporasi Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMTHMETD) atau dikenal private placement (PP) dalam jumlah jumbo untuk membayar utang.

Berdasarkan keterbukaan informasi yang disampaikan oleh perseroan, BUMI berencana menerbitkan 200 miliar saham Seri C baru di harga Rp 120 dalam aksi korporasi tersebut.

Nilai pendanaan yang diperoleh mencapai Rp 24 triliun digunakan untuk melakukan penyelesaian kewajiban perseroan berupa pembayaran utang PKPU kepada kreditur PKPU.

Terkait siapa pemodal yang siap menyuntik dana ke BUMI, perseroan mengatakan bahwa pihak yang terafiliasi dari pemegang saham pengendali perseroan.

Adapun dampak dari adanya aksi PP tersebut akan memperkuat struktur permodalan perseroan dengan penurunan jumlah dan rasio utang.

Dengan asumsi kurs Rp 15.000/US$, maka BUMI mendapatkan dana senilai US$ 1,6 miliar. Dana dari PP akan menurunkan utang perseroan sebesar US$ 1,54 miliar sehingga jumlah kewajiban BUMI tersisa US$ 1,9 miliar.

Alhasil rasio pengungkit atau leverage ratio dari BUMI akan membaik dengan rasio debt to equity (DER) dari 4 kali menjadi 0,8 kali.

Dengan turunnya DER, maka rasio total kewajiban terhadap total aset juga turun dari 80,1% menjadi 45,1%. Sementara rasio lancar juga meningkat dari 33,99% sebelum PP menjadi 83,53%.

Penambahan modal ini juga turut menurunkan defisit modal kerja bersih yang sebelumnya US$ 1,92 miliar menjadi defisit US$ 177,4 juta saja.

Selain berdampak pada rasio keuangan perseroan, aksi PP ini juga mengakibatkan persentase kepemilikan saham seluruh investor akan terdilusi sampai dengan sebesar-besarnya 58,8%.

11. Aduh! Investor GoTo-Grab Ini Mau PHK 20% Karyawan

SoftBank Group Corp, yang merupakan investor GoTo dan Grab, berencana untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap 20% karyawan di bagian investasi Vision Fund.

Menurut laporan Bloomberg, pengumuman PHK tersebut terjadi setelah Chief Executive Masayoshi Son berjanji untuk memotong biaya akibat rekor kerugian yang mencapai US$ 50 miliar di unit tersebut.

Grup konglomerat asal Jepang itu akan memangkas setidaknya 100 posisi dan diperkirakan akan mengumumkan pengurangan karyawan pada awal bulan ini, Bloomberg melaporkan, mengutip sumber yang tidak disebutkan namanya.

Terkait kabar tersebut, pihak SoftBank pun buka suara. "Seperti yang dikatakan Masa pada pendapatan terbaru, kami sedang meninjau ukuran dan struktur organisasi. Namun, belum ada yang diputuskan." ujar seorang juru bicara SoftBank, dikutip dari Reuters, Minggu (4/9/2022)

Kabar ini tidak begitu mengejutkan, mengingat Son bulan lalu telah mengatakan dia akan memangkas karyawan Vision Fund dan mengurangi biaya di seluruh grup.

SoftBank juga diketahui memang telah mengurangi aktivitas investasi.

12. Asing Terus Kabur Tinggalkan Indonesia, Tembus Rp131 T

Investor asing masih keluar dari pasar obligasi dalam negeri alias outflow. Hal ini tidak lepas dari situasi global yang dibayangi dengan ketidakpastian tinggi.

Berdasarkan data Bank Indonesia (BI), Jumat (2/9/2022), dana yang keluar dari awal tahun sampai dengan 1 September 2022 (year to date/ytd) mencapai Rp 131, 96 triliun.

Sementara itu bila melihat data transaksi dalam seminggu terakhir, yaitu 29 Agustus - 1 September 2022, nonresiden di pasar obligasi terjadi aksi jual Rp4,49 triliun.

Yield surat berharga negara (SBN) tenor 10 tahun alami kenaikan ke level 7,14% pada 2 September, naik dari hari sebelumnya yang sebesar 7,12%. Kenaikan yield SBN sejalan dengan yield UST (US Treasury) Note[2] 10 tahun naik ke level 3,253%.

Hal ini cukup berbeda dibandingkan dengan pasar saham. Dalam seminggu terakhir asing masuk Rp 1,50 triliun. Sejak awal tahun dana asing yang masuk mencapai Rp 66,06 triliun.

BI juga melaporkan premi CDS Indonesia 5 tahun naik ke 122,12 bps per 1 September 2022 dari 107,21 bps per 26 Agustus 2022. Nilai tukar rupiah bergerak melemah menuju level 14.895/US$ di pasar spot.

"Bank Indonesia akan terus memperkuat koordinasi dengan Pemerintah dan otoritas terkait dan terus mengoptimalkan strategi bauran kebijakan untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan guna mendukung pemulihan ekonomi lebih lanjut," kata Kepala Departemen Komunikasi Erwin Haryono.