Kejagung Tahan 1 Tersangka Baru Kasus Korupsi Surya Darmadi

Market - Romys Binekasri, CNBC Indonesia

26 August 2022 08:15

Tersangka kasus megakorupsi Rp 78 triliun Surya Darmadi tiba di Kejaksaan Agung, Jakarta, Kamis (18/8/2022). Surya Darmadi akan menjalani pemeriksaan pertama setelah bos PT Duta Palma Group itu menjadi tersangka. (CNBC Indonesia/ Muhammad Sabki)

Foto: Tersangka kasus megakorupsi Rp 78 triliun Surya Darmadi tiba di Kejaksaan Agung, Jakarta, Kamis (18/8/2022). Surya Darmadi akan menjalani pemeriksaan pertama setelah bos PT Duta Palma Group itu menjadi tersangka. (CNBC Indonesia/ Muhammad Sabki)

Jakarta, CNBC Indonesia - Kejaksaan Agung (Kejagung) merilis perkembangan terbaru terkait perkara kasus dugaan korupsi lahan sawit PT Duta Palma Group dengan kerugian Rp 78 triliun yang melibatkan tersangka Surya Darmadi.

Tim Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) telah menetapkan 1 (satu) orang Tersangka yaitu DFS selaku Penasihat Hukum PT Palma Satu dalam perkara tindak pidana korupsi, yaitu setiap orang yang dengan sengaja menghalangi atau merintangi secara langsung atau tidak langsung terkait penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit yang dilakukan oleh PT Duta Palma Group di Kabupaten Indragiri Hulu (obstruction of justice).

"Yaitu perbuatan menghalangi, merintangi, mencegah dalam penggeledahan dan penyitaan yang dilakukan oleh Tim Penyidik terhadap 8 (delapan) bidang tanah perkebunan kelapa sawit beserta bangunan yang ada di atasnya seluas kurang lebih 37.095 HA di Pekanbaru, Provinsi Riau," ujar Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana dalam keterangan tertulis, dikutip Jumat (26/8/2022).

Baca:

Daftar Terbaru Aset Disita di Kasus Korupsi Surya Darmadi

Ketut mengungkapkan perbuatan Tersangka DFS disangkakan melanggar Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Adapun DFS ditetapkan sebagai TERSANGKA berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Direktur Penyidikan Nomor: TAP-48/F.2/Fd.2/08/2022 tanggal 25 Agustus 2022.

"Untuk mempercepat proses penyidikan, Tersangka DFS dilakukan penahanan berdasarkan Surat Perintah Penahanan Direktur Penyidikan Nomor: PRIN-37/F.2/Fd.2/08/2022 tanggal 25 Agustus 2022 di Rutan Klas I Jakarta Pusat selama 20 hari terhitung sejak 25 Agustus 2022 sampai dengan 13 September 2022," jelas Ketut.