Rakyat Kudu Siap! Sinyal Kenaikan Harga BBM Semakin Kuat

Romys Binekasri, CNBC Indonesia

24 August 2022 16:26

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berkomitmen memastikan ketersediaan pasokan bahan bakar minyak (BBM). Usai meresmikan Jembatan Sungai Kimarpu di Pagedangan Udik, Kronjo, Kabupatan Tangerang, Banten, pada Sabtu (20/8/2022), Erick menyempatkan diri melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Tangerang. (Dok.BUMN) — Foto: Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berkomitmen memastikan ketersediaan pasokan bahan bakar minyak (BBM). Usai meresmikan Jembatan Sungai Kimarpu di Pagedangan Udik, Kronjo, Kabupatan Tangerang, Banten, pada Sabtu (20/8/2022), Erick menyempatkan diri melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Tangerang.

Jakarta, CNBC Indonesia - Sinyal kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) kian kuat. Sinyal ini diberikan Menteri BUMN Erick Thohir dalam rapat bersama Komisi VI DPR.

Erick menjelaskan, pihaknya memang masih menunggu penugasan yang diberikan pemerintah mengenai kenaikan harga BBM. "Belum ada rapat kelanjutan, kalau sudah menjadi kebijakan pemerintah, saya bisa sampaikan," ujarnya, Rabu (24/8/2022).

Akan tetapi, menurut Erick, tidak ada cara lain untuk menekan subsidi energi. Terlebih, subsidi ditargetkan bisa ditekan menjadi Rp 300 triliun dari sebelumnya Rp 502 triliun.

Baca:

Bansos Ini Siap Meluncur Kalau BBM Naik, Ada BLT?

Jangankan Pertalite, Pertamax saja masih disubsidi. Harga Pertamax saat ini Rp 12.500 per liter, sedang harga di SPBU swasta yang memang mengikuti harga pasar sudah dijual Rp 17.000 per liter.

"Pertamax itu disubsidi, sama juga namanya Pertalite dan Solar disubsidi luar biasa, dengan harga BBM luar negeri US$ 105 per barel, anggaran U$ 63 per barel kemudian menjadi US$ 93. Artinya pemerintah tidak menghilangkan subsidi, yang dilakukan adalah pengurangan subsidi," bebernya.

Anggota Komisi VI Fraksi PDIP, Rieke Diah Pitaloka mengungkapkan, jika opsi yang ditempuh pemerintah menaikkan harga BBM subsidi, maka Kementerian BUMN harus memastikan data penerima subsidi BBM dari PT Pertamina (Persero) harus tepat sasaran.

"Sebelum memutuskan kenaikan harga BBM, perbaiki dulu data penerima subsidi BBM, keseluruhan penerima harusnya masyarakat miskin dan tidak mampu, sehingga (subsidi energi) Rp 502 triliun menjadi tepat sasaran dan akurat," kata Rieke, dalam RDP dengan Menteri BUMN di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (24/8).