Istaka Karya Dipailitkan, Rupanya Ada Utang Rp 1,08 T

Romys Binekasri, CNBC Indonesia

19 July 2022 10:30

Jakarta, CNBC Indonesia - Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyampaikan telah mengabulkan permohonan pembatalan Perjanjian Perdamaian (homologasi) oleh PT Riau Anambas Samudra melalui putusan No. 26/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN Niaga Jkt.Pst. Jo. No. 23/Pdt-Sus-PKPU/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 12 Juli 2022.

PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) atau PPA sebagai perusahaan yang ditunjuk oleh Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengelola perusahaan pelat merah yang bermasalah, mengatakan menerima keputusan tersebut.

Pembatalan homologasi tersebut dilakukan setelah PT Istaka Karya (Persero) tidak mampu memenuhi kewajibannya yang jatuh tempo pada akhir 2021 sesuai Putusan Perdamaian Nomor 23/PKPU/2012/PN Niaga Jakarta Pusat tanggal 22 Januari 2013.

Sementara itu, Direktur Utam PPA Yadi Jaya Ruchandi mengatakan menghormati putusan Pengadilan atas pembatalan homologasi Istaka Karya sebagai upaya untuk memberikan kepastian hukum kepada seluruh pihak.

Baca:

Sayonara Istaka Karya, Lama Jadi Zombie & Dinyatakan Pailit

"Terkait dengan seluruh kewajiban Istaka Karya kepada pihak ketiga, termasuk kewajiban gaji dan pesangon kepada eks karyawan, akan diselesaikan dari penjualan seluruh aset perusahaan melalui mekanisme lelang oleh Kurator sesuai dengan penetapan Pengadilan," kata Yadi dalam siaran pers tersebut.

Sejak putusan homologasi pada tahun 2013, Istaka Karya tidak menunjukkan perbaikan kinerja. Per tahun 2021, Istaka Karya memiliki total kewajiban sebesar Rp1,08 triliun dengan ekuitas perusahaan tercatat minus Rp570 miliar. Sementara itu, total aset perusahaan tercatat senilai Rp514 miliar.

Pasca putusan pembatalan homologasi, kurator yang berwenang sebagai pengurus perseroan akan menentukan kelanjutan dari proyek-proyek yang saat ini sedang berjalan. Kurator akan melanjutkan proyek-proyek yang menguntungkan sehingga dapat digunakan untuk membayarkan kewajiban Istaka Karya.

"Kami berharap agar seluruh pihak dapat menghormati dan mendukung proses hukum yang sedang berlangsung," tutup Yadi.