Tok! DPR Setujui PMN Garuda Rp 7,5 T, Bentar Lagi Cair Nih..

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengapresiasi Komisi VI DPR-RI yang telah menyetujui usulan Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada perusahaan BUMN sebesar Rp 73 triliun untuk tahun 2023, serta menyetujui aksi korporasi BUMN tahun 2022 untuk mencapai kinerja perusahaan yang lebih baik.

Erick menyebut, secara kumulatif permintaan PMN tersebut sebesar 70% merupakan penugasan pemerintah dalam hal kontribusi kepada pelayanan masyarakat yang masuk dalam program strategis nasional. Sementara 20% PMN akan dilakukan untuk restrukturisasi, dan sisanya sebesar 10% untuk pengembangan perusahaan.

"Ini rapat Komisi VI Alhamdulillah semua fraksi menyetujui PMN dan aksi korporasi BUMN. Tapi sebagai catatan kadang-kadang PMN itu biasa dilihat negatif padahal tidak juga, kalau kita lihat PMN yang disetujui secara kumulatif 70% itu kan penugasan," ungkapnya di gedung DPR RI Jakarta, Senin (4/7/2022).

Baca: Usulan PMN BUMN Rp 73 Triliun Direstui DPR, Ini Janji Erick

Erick mengungkapkan, selama tiga tahun terakhir perusahaan BUMN telah memiliki kinerja yang baik dalam memberikan kontribusi kepada negara meskipun dalam paparan situasi pandemi.

"3 tahun terakhir Rp 1.200 triliun. Artinya ini kan suatu angka yang baik. Dan 3 tahun terakhir peningkatan masing-masing angka itu kalau dikumulatif Rp 50 triliun. Berarti kan angka yang baik dalam kondisi Covid," tuturnya.

Erick menyebut, artinya efisiensi perbaikan bisnis model ini berjalan. Pihaknya memastikan, pada 2024 mendatang antara PMN dan dividen BUMN akan seimbang.

Baca: Cek! Hari Ini Pengumuman Final Calon Pegawai BUMN

"Artinya modal yang disuntikkan sudah dibalikkan. Ini kan secara kumulatif. Dan rasio utang BUMN menurun dari 39% ke 35% antara total utang dan modal," ucapnya.

Erick menambahkan, perusahaan pelat merah yang mendapat suntikan PMN ini merupakan perusahaan yang sehat, termasuk Garuda Indonesia yang saat ini sudah terselamatkan dan akan kembali mengudara.

"Kalau kita lihat artinya sebagai pengusaha, rata-rata pengusaha mengembangkan usaha pasti utang 60% dan modal 40%. Jadi persepsi yang selama ini dibangun (soal) utang-utang ini tidak benar. Ini sehat. Memang ada perusahaan yang tak sehat tapi secara general semua sehat, termasuk Garuda," pungkasnya.

Baca: Sri Mulyani Siap Suntik Rp 7,5 T Demi Garuda Terbang Lagi

Sementara Pimpinan Rapat Kerja Komisi VI Mohamad Hekal meminta kepada Kementerian BUMN untuk memperhatikan seluruh catatan atau pandangan fraksi-fraksi di komisi VI terkait dengan persetujuan PMN tahun 2023 dan inisiatif corporate action tahun 2022 sebagai bagian yang tak terpisahkan dari persetujuan ini.

"Jika dalam proses pengajuan usulan PMN tahun 2023 dalam RAPBN TA 2023 berbeda terkait nilai dana, tujuan penggunaan, atau entitas BUMN dengan yang diputuskan di Komisi XI DPR RI atau Badan Anggaran maka Kementerian BUMN RI segera menyampaikan hal-hal tersebut kepada Komisi VI untuk mendapatkan persetujuan kembali atas perubahan tersebut," tuturnya.

Selain menyetujui usulan Penyertaan Modal Negara tahun 2023, Komisi VI DPR RI juga telah menyetujui aksi korporasi BUMN tahun 2022. Rinciannya sebagai berikut. 

1. PT Krakatau Steel (Persero) Tbk (KRAS) akan menjual saham jenis saham dalam portepel dengan metode privatisasi rights issue yang akan digunakan untuk pembayaran utang dan pengembangan usaha. Komisi VI mengusulkan Kementerian BUMN untuk mempertimbangkan keterlibatan BUMN lain dalam pelaksanaan aksi korporasi ini.

2. PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SMGR) akan menjual saham jenis saham dalam portepel dengan metode privatisasi rights issue sesuai dengan persetujuan inbreng Semen Baturaja pada Semen Indonesia sebagai implementasi kebijakan Kementerian BUMN dalam melakukan integrasi Sub Klaster Semen demi penguatan BUMN dalam persaingan industri semen.

3. PT Waskita Karya (Persero) Tbk (WSKT) akan menjual saham jenis saham dalam portepel dengan metode privatisasi rights issue sesuai dengan persetujuan PMN TA 2022 sebesar Rp 3 triliun.

4. PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI) akan menjual saham jenis saham dalam portepel dengan metode privatisasi rights issue sesuai dengan persetujuan PMN TA 2022 sebesar Rp 1,98 triliun.

5. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN) akan menjual saham jenis saham dalam portepel dengan metode privatisasi rights issue sesuai dengan persetujuan PMN TA 2022 sampai dengan Rp 2,98 triliun.

6. PT Semen Kupang akan menjual saham pemerintah dengan metode privatisasi penjualan saham langsung ke investor. 

7. PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (GIAA) dalam hal tambahan PMN dan cadangan pembiayaan investasi APBN TA 2022 kepada Garuda Indonesia sebesar Rp 7,5 triliun yang akan digunakan untuk memperkuat permodalan dalam rangka menjalankan kegiatan usahanya, serta penjualan saham jenis saham dalam portepel dengan metode rights issue PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, dalam rangka tindak lanjut persetujuan PMN TA 2022 sebesar Rp 7,5 triliun. Selanjutnya, konversi utang obligasi wajib konversi sebesar Rp 1 triliun oleh pemerintah, penyertaan modal dari pemegang saham lain atau publik, serta konversi utang menjadi saham dari nilai claim settlement kreditur. 

(vap/vap)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Intip Berbagai Aksi Korporasi BRI di Sepanjang 2022