Negeri Putin (Katanya) Default, Utang RI Aman Pak Jokowi?

Jakarta, CNBC Indonesia - Krisis ekonomi dan moneter pernah membuat Indonesia terjebak dalam tumpukan utang dan pinjaman luar negeri yang membatasi gerak ekonomi. Indonesia kemudian belajar bagaimana mengelola utang dengan lebih baik dari serangkaian pengalaman buruk tersebut.

Sejarah utang luar negeri Indonesia sudah bermula dari presiden pertama, Ir Sukarno. Proklamator Indonesia tersebut memandang utang luar negeri sebagai penghinaan karena melukai harkat martabat bangsa.

Namun, proyek mercusuar yang dibangun Sukarno mulai dari Tugu Monumen Nasional (Monas), Gelora Bung Karno (GBK), hingga sejumlah patung peringatan. Indonesia pada Juli 1959 meminjam dari Uni Soviet US$ 12,5 juta untuk membangun Stadion GBK serta US$ 250 juta untuk membeli peralatan perang Trikora pada 1960.

Indonesia juga memiliki utang sebesar 4,2 miliar gulden yang merupakan warisan Hindia Belanda. Pada Agustus 1965, Indonesia keluar dari Dana Moneter Internasional (IMF) dengan catatan utang US$ 63,5 juta.

Utang luar negeri Indonesia terus bertambah pada era Suharto yang gencar melakukan pembangunan infrastruktur. Utang pada masa orde baru lebih didominasi oleh loan, soft loan, grant ataupun pinjaman program.

Indonesia juga mulai menjalin kerja sama dengan lembaga multilateral seperti Asian Development Bank (ADB) dan Bank Dunia untuk mencari pinjaman luar negeri.

Era Orde Baru yang dimulai pada 1966 berakhir pada 1998 setelah Krisis Moneter meluluhlantakkan kondisi ekonomi, sosial, dan politik Indonesia. Krisis tersebut juga membuat tumpukan utang baik dari pemerintah dan swasta menggunung.

Menurut laporan Krisis Moneter Indonesia : Sebab, Dampak, Peran IMF dan Saran, pada awal Mei 1998 besarnya utang luar negeri swasta dari 1.800 perusahaan diperkirakan berkisar antara US$ 63 hingga US$ 64 milyar, sementara utang pemerintah US$ 53,5 miliar.

Presiden Soeharo pada Januari 1998 bahkan harus menandatangani Letter of Intent (LoI) dengan IMF. Indonesia pun menjadi 'pasien' IMF selama bertahun-tahun.

IMF menyetujui pinjaman senilai 17,36 Special Drawing Rights (SDR) pada 1998 meskipun hanya dicairkan sebesar 11,1 miliar SDR.

Indonesia sepenuhnya bisa melunasi utang IMF pada 2006 lalu. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, outstanding utang luar negeri pemerintah meningkat tajam dari Rp 237 triliun pada 1997 menjadi Rp 581 triliun pada 2000.